PEKANBARU - Universitas Riau (UNRI) menyatakan komitmennya untuk menangani secara serius laporan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Klinik Pratama UNRI Sehati 1.
Pihak kampus menegaskan bahwa proses penanganan akan dilakukan hingga tuntas, termasuk pengambilan keputusan dan penjatuhan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Dalam pernyataan resminya, Universitas Riau menyampaikan bahwa penanganan kasus ini mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka tindakan lanjutan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai langkah awal untuk menjaga objektivitas dan independensi proses, pihak kampus telah menonaktifkan sementara terlapor dari tugas pelayanan sejak 27 April 2026.
Penonaktifan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1173/UN19/HK.02/2026 dan bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) Universitas Riau.
UNRI juga memastikan bahwa penanganan laporan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan berkeadilan. Proses pemeriksaan mengedepankan perlindungan terhadap korban, penghormatan hak semua pihak, menjaga kerahasiaan, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Selain itu, Universitas Riau menjamin korban mendapatkan ruang aman serta pendampingan yang layak. Kampus menyediakan layanan dukungan psikologis dan kesehatan mental melalui Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK) guna membantu proses pemulihan korban.
Karena terlapor berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), proses lanjutan terkait sanksi disiplin akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Universitas Riau menegaskan bahwa seluruh tahapan akan dilaksanakan secara tertib dan proporsional.
Universitas Riau juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius, profesional, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan perlindungan korban serta penghormatan terhadap hukum.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk upaya menjaga integritas institusi serta memastikan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika. (ant)
PEKANBARU - Universitas Riau (UNRI) menyatakan komitmennya untuk menangani secara serius laporan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Klinik Pratama UNRI Sehati 1.
Pihak kampus menegaskan bahwa proses penanganan akan dilakukan hingga tuntas, termasuk pengambilan keputusan dan penjatuhan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Dalam pernyataan resminya, Universitas Riau menyampaikan bahwa penanganan kasus ini mengacu pada ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran, maka tindakan lanjutan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai langkah awal untuk menjaga objektivitas dan independensi proses, pihak kampus telah menonaktifkan sementara terlapor dari tugas pelayanan sejak 27 April 2026.
Penonaktifan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1173/UN19/HK.02/2026 dan bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) Universitas Riau.
UNRI juga memastikan bahwa penanganan laporan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan berkeadilan. Proses pemeriksaan mengedepankan perlindungan terhadap korban, penghormatan hak semua pihak, menjaga kerahasiaan, serta menjunjung asas praduga tidak bersalah.
Selain itu, Universitas Riau menjamin korban mendapatkan ruang aman serta pendampingan yang layak. Kampus menyediakan layanan dukungan psikologis dan kesehatan mental melalui Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK) guna membantu proses pemulihan korban.
Karena terlapor berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), proses lanjutan terkait sanksi disiplin akan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Universitas Riau menegaskan bahwa seluruh tahapan akan dilaksanakan secara tertib dan proporsional.
Universitas Riau juga menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius, profesional, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan perlindungan korban serta penghormatan terhadap hukum.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk upaya menjaga integritas institusi serta memastikan lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika. (ant)