PEKANBARU- Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Riau, diperkuat melalui pengelolaan tata air gambut yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung sejumlah lokasi pengelolaan gambut di Pelalawan, Rabu (18/6/2026), termasuk wilayah yang mendapat dukungan dari APP Group melalui PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung (SPA).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan memastikan kondisi gambut tetap basah melalui pembangunan sekat kanal, pembasahan lahan, pemantauan tinggi muka air tanah, serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan lahan gambut memiliki karakteristik yang rentan terbakar apabila mengalami kekeringan dalam waktu lama. Karena itu, pengelolaan air menjadi langkah penting untuk menekan risiko kebakaran.
“Lahan gambut apabila tidak digenangi secara terus-menerus dan pada saat yang sama terus disinari matahari, maka berpotensi menjadi panas dan bisa terbakar,” kata Jumhur saat meninjau lokasi.
Menurutnya, pembangunan sekat kanal dan pengaturan debit air merupakan bagian dari strategi mitigasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi ancaman kebakaran lahan di kawasan gambut.
“Kedatangan saya ke sini adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air melalui pembangunan sekat-sekat kanal dan pengaturan aliran air merupakan bagian dari upaya mitigasi agar bencana kebakaran lahan dapat dikurangi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau Desa Pangkalan Terap, area kerja PT Arara Abadi Distrik Merawang, Desa Pulau Muda atau Parit Sri Mawar, hingga Pulau Mendol. Di lokasi-lokasi tersebut dipaparkan berbagai upaya pengelolaan tata air gambut, termasuk konsep berbagi air (water sharing), pembangunan sekat kanal, pemantauan tinggi muka air tanah, serta dukungan sarana pengendalian karhutla.
Jumhur menilai kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan air gambut menjadi salah satu praktik yang dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla di tingkat lapangan.
“Di sini menarik karena ada kolaborasi langsung antara PT Arara Abadi dengan masyarakat melalui konsep water sharing. Kemudian dilakukan pembangunan sekat kanal sehingga wilayah masyarakat dapat terairi dengan baik. Ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang baik,” katanya.
Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui penguatan tata kelola air, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan kerja sama multipihak.
“Pencegahan karhutla harus dimulai jauh sebelum api muncul. Kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola air gambut, pembangunan sekat kanal, pembasahan lahan, serta pemberdayaan masyarakat,” ujar Suhendra.
Di Desa Pangkalan Terap, PT Arara Abadi mendukung pembangunan dan penguatan sekat kanal sebagai infrastruktur pengendali tata air. Total terdapat 13 sekat kanal di wilayah tersebut, terdiri atas lima unit yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi KLH/BPLH dan delapan unit yang dibangun perusahaan.
Sementara itu, di Desa Pulau Muda, PT Arara Abadi bersama PT Satria Perkasa Agung mendukung pembangunan enam sekat kanal dan kegiatan cuci parit sepanjang 900 meter. Dukungan yang diberikan mencakup pembiayaan, tenaga teknis, supervisi, serta operasional lapangan.
Di Pulau Mendol, perusahaan juga memberikan dukungan pembangunan sekat kanal yang dilengkapi pintu pengatur air untuk membantu menjaga kelembapan kawasan gambut.
Selain pembangunan infrastruktur, APP Group menerapkan sistem pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di area operasionalnya. Sistem tersebut mencakup pemantauan water level, water table, penurunan permukaan tanah (subsidence), hingga Fire Danger Rating System untuk mendukung deteksi dini risiko kebakaran.
Menurut Suhendra, pengelolaan gambut membutuhkan pengawasan yang konsisten agar intervensi fisik seperti sekat kanal dan pembasahan lahan dapat berjalan efektif.
“Intervensi fisik perlu berjalan beriringan dengan sistem pemantauan, kesiapan tim lapangan, serta keterlibatan masyarakat. Pencegahan karhutla adalah agenda bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan,” katanya.
Selain aspek teknis, perusahaan juga menjalankan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pengembangan alternatif ekonomi berbasis potensi desa.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pendekatan Integrated Fire Management yang menggabungkan pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat dalam pengendalian karhutla. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah, penguatan tata kelola air gambut dinilai penting karena dapat mengurangi risiko kebakaran yang selama ini berdampak pada kesehatan, lingkungan, aktivitas ekonomi, serta kualitas udara di Riau. (bsh)
PEKANBARU- Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pelalawan, Riau, diperkuat melalui pengelolaan tata air gambut yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Muhammad Jumhur Hidayat meninjau langsung sejumlah lokasi pengelolaan gambut di Pelalawan, Rabu (18/6/2026), termasuk wilayah yang mendapat dukungan dari APP Group melalui PT Arara Abadi dan PT Satria Perkasa Agung (SPA).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan memastikan kondisi gambut tetap basah melalui pembangunan sekat kanal, pembasahan lahan, pemantauan tinggi muka air tanah, serta pelibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan lahan gambut memiliki karakteristik yang rentan terbakar apabila mengalami kekeringan dalam waktu lama. Karena itu, pengelolaan air menjadi langkah penting untuk menekan risiko kebakaran.
“Lahan gambut apabila tidak digenangi secara terus-menerus dan pada saat yang sama terus disinari matahari, maka berpotensi menjadi panas dan bisa terbakar,” kata Jumhur saat meninjau lokasi.
Menurutnya, pembangunan sekat kanal dan pengaturan debit air merupakan bagian dari strategi mitigasi yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi ancaman kebakaran lahan di kawasan gambut.
“Kedatangan saya ke sini adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air melalui pembangunan sekat-sekat kanal dan pengaturan aliran air merupakan bagian dari upaya mitigasi agar bencana kebakaran lahan dapat dikurangi,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau Desa Pangkalan Terap, area kerja PT Arara Abadi Distrik Merawang, Desa Pulau Muda atau Parit Sri Mawar, hingga Pulau Mendol. Di lokasi-lokasi tersebut dipaparkan berbagai upaya pengelolaan tata air gambut, termasuk konsep berbagi air (water sharing), pembangunan sekat kanal, pemantauan tinggi muka air tanah, serta dukungan sarana pengendalian karhutla.
Jumhur menilai kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan air gambut menjadi salah satu praktik yang dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla di tingkat lapangan.
“Di sini menarik karena ada kolaborasi langsung antara PT Arara Abadi dengan masyarakat melalui konsep water sharing. Kemudian dilakukan pembangunan sekat kanal sehingga wilayah masyarakat dapat terairi dengan baik. Ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang baik,” katanya.
Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui penguatan tata kelola air, pemanfaatan teknologi pemantauan, dan kerja sama multipihak.
“Pencegahan karhutla harus dimulai jauh sebelum api muncul. Kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola air gambut, pembangunan sekat kanal, pembasahan lahan, serta pemberdayaan masyarakat,” ujar Suhendra.
Di Desa Pangkalan Terap, PT Arara Abadi mendukung pembangunan dan penguatan sekat kanal sebagai infrastruktur pengendali tata air. Total terdapat 13 sekat kanal di wilayah tersebut, terdiri atas lima unit yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi KLH/BPLH dan delapan unit yang dibangun perusahaan.
Sementara itu, di Desa Pulau Muda, PT Arara Abadi bersama PT Satria Perkasa Agung mendukung pembangunan enam sekat kanal dan kegiatan cuci parit sepanjang 900 meter. Dukungan yang diberikan mencakup pembiayaan, tenaga teknis, supervisi, serta operasional lapangan.
Di Pulau Mendol, perusahaan juga memberikan dukungan pembangunan sekat kanal yang dilengkapi pintu pengatur air untuk membantu menjaga kelembapan kawasan gambut.
Selain pembangunan infrastruktur, APP Group menerapkan sistem pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT) di area operasionalnya. Sistem tersebut mencakup pemantauan water level, water table, penurunan permukaan tanah (subsidence), hingga Fire Danger Rating System untuk mendukung deteksi dini risiko kebakaran.
Menurut Suhendra, pengelolaan gambut membutuhkan pengawasan yang konsisten agar intervensi fisik seperti sekat kanal dan pembasahan lahan dapat berjalan efektif.
“Intervensi fisik perlu berjalan beriringan dengan sistem pemantauan, kesiapan tim lapangan, serta keterlibatan masyarakat. Pencegahan karhutla adalah agenda bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan,” katanya.
Selain aspek teknis, perusahaan juga menjalankan program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pengembangan alternatif ekonomi berbasis potensi desa.
Upaya tersebut menjadi bagian dari pendekatan Integrated Fire Management yang menggabungkan pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, dan respons cepat dalam pengendalian karhutla. Bagi masyarakat dan pemerintah daerah, penguatan tata kelola air gambut dinilai penting karena dapat mengurangi risiko kebakaran yang selama ini berdampak pada kesehatan, lingkungan, aktivitas ekonomi, serta kualitas udara di Riau. (bsh)