PEKANBARU– Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah meminta jajaran direksi baru PT Riau Petroleum, khususnya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan, segera membuktikan kapasitas mereka melalui langkah bisnis yang nyata.
Menurutnya, perusahaan milik daerah tersebut harus mampu mempercepat pengembangan usaha di sektor energi, meningkatkan dividen bagi Pemerintah Provinsi Riau, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Permintaan itu disampaikan setelah DPRD Riau melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut selama sekitar satu setengah tahun. Abdullah menilai, dengan masuknya jajaran direksi baru, PT Riau Petroleum seharusnya mampu menghadirkan perubahan yang lebih konkret dibandingkan sebelumnya.
Ditegaskan, masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar pergantian kepemimpinan di tubuh perusahaan.
"Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas, lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen bagi APBD. Dividen itu harus lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha perusahaan," kata Abdullah.
Menurutnya, keberhasilan direksi baru tidak cukup diukur dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman profesional yang dimiliki. Ukuran utama adalah kemampuan menjalankan strategi bisnis yang menghasilkan pertumbuhan perusahaan.
Abdullah mengakui sebagian direksi belum memiliki pengalaman langsung di sektor minyak dan gas bumi. Namun, kondisi tersebut dinilai bukan menjadi hambatan apabila mereka mampu beradaptasi dengan cepat, memahami karakter industri serta mengambil keputusan bisnis yang tepat.
"Saya pikir mengujinya harus dengan tindakan. Meskipun background mereka belum ada di perminyakan, di level manajemen itu memungkinkan selama mereka segera melakukan aksi nyata dan belajar cepat," ujarnya.
Selain menyoroti kompetensi direksi, Abdullah juga mengkritisi proses adaptasi yang dinilai masih berjalan lambat. Ia mengungkapkan, sejak awal telah mengusulkan agar calon direksi memperoleh pemaparan menyeluruh mengenai persoalan internal maupun eksternal perusahaan sebelum resmi menjabat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar direksi baru tidak menghabiskan waktu hanya untuk mempelajari kondisi perusahaan setelah dilantik, melainkan dapat langsung menjalankan program strategis.
"Jangan sampai sudah terpilih baru mengetahui kondisi perusahaan. Akhirnya habis waktu untuk belajar. Sekarang yang kita minta adalah akselerasi, percepatan. Yang kita pikirkan hanya kepentingan masyarakat Riau," tegasnya.
Dalam evaluasinya terhadap kinerja perusahaan, Abdullah menyebut, PT Riau Petroleum telah menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi Riau sekitar Rp34 miliar pada tahun lalu. Namun, ia berharap kontribusi tersebut dapat meningkat seiring penguatan bisnis perusahaan.
Ia juga menyoroti potensi tambahan modal yang akan diperoleh perusahaan melalui penerimaan Participating Interest (PI) yang diperkirakan mencapai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp320 miliar.
Menurut Abdullah, dana tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk memperluas usaha yang memberikan keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan dan daerah.
"Kita berharap penerimaan itu tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau, terutama yang sesuai dengan core business perusahaan di sektor migas," katanya.
Meski PT Riau Petroleum telah melakukan sejumlah langkah bisnis, seperti pembelian rig pengeboran serta keterlibatan sebagai investor dalam pengelolaan tanah terkontaminasi di lingkungan PHR, Abdullah menilai aktivitas usaha di sektor migas masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ia berharap perusahaan lebih fokus memperkuat bisnis inti di bidang energi sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi daerah sekaligus memperbesar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui dividen.
Di sisi lain, Abdullah juga mendorong perusahaan untuk mulai mengembangkan peluang usaha pada sektor energi baru dan terbarukan. Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia menilai pengembangan bahan bakar nabati B50 seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas PT Riau Petroleum. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Saya berharap B50 menjadi concern utama mereka untuk mendukung program Presiden dalam pengurangan impor BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," ujar Abdullah.
Dorongan DPRD Riau tersebut menjadi sinyal bahwa ekspektasi terhadap direksi baru PT Riau Petroleum tidak hanya terbatas pada perbaikan tata kelola perusahaan, tetapi juga peningkatan kinerja bisnis yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Percepatan investasi di sektor migas, peningkatan dividen untuk daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan energi terbarukan dinilai menjadi indikator penting yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan baru di perusahaan tersebut dalam waktu mendatang. (tpc)
PEKANBARU– Anggota Komisi III DPRD Riau Abdullah meminta jajaran direksi baru PT Riau Petroleum, khususnya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan, segera membuktikan kapasitas mereka melalui langkah bisnis yang nyata.
Menurutnya, perusahaan milik daerah tersebut harus mampu mempercepat pengembangan usaha di sektor energi, meningkatkan dividen bagi Pemerintah Provinsi Riau, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Permintaan itu disampaikan setelah DPRD Riau melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut selama sekitar satu setengah tahun. Abdullah menilai, dengan masuknya jajaran direksi baru, PT Riau Petroleum seharusnya mampu menghadirkan perubahan yang lebih konkret dibandingkan sebelumnya.
Ditegaskan, masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan sekadar pergantian kepemimpinan di tubuh perusahaan.
"Kita berharap ada lompatan yang lebih jelas, lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan dividen bagi APBD. Dividen itu harus lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha perusahaan," kata Abdullah.
Menurutnya, keberhasilan direksi baru tidak cukup diukur dari latar belakang pendidikan maupun pengalaman profesional yang dimiliki. Ukuran utama adalah kemampuan menjalankan strategi bisnis yang menghasilkan pertumbuhan perusahaan.
Abdullah mengakui sebagian direksi belum memiliki pengalaman langsung di sektor minyak dan gas bumi. Namun, kondisi tersebut dinilai bukan menjadi hambatan apabila mereka mampu beradaptasi dengan cepat, memahami karakter industri serta mengambil keputusan bisnis yang tepat.
"Saya pikir mengujinya harus dengan tindakan. Meskipun background mereka belum ada di perminyakan, di level manajemen itu memungkinkan selama mereka segera melakukan aksi nyata dan belajar cepat," ujarnya.
Selain menyoroti kompetensi direksi, Abdullah juga mengkritisi proses adaptasi yang dinilai masih berjalan lambat. Ia mengungkapkan, sejak awal telah mengusulkan agar calon direksi memperoleh pemaparan menyeluruh mengenai persoalan internal maupun eksternal perusahaan sebelum resmi menjabat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar direksi baru tidak menghabiskan waktu hanya untuk mempelajari kondisi perusahaan setelah dilantik, melainkan dapat langsung menjalankan program strategis.
"Jangan sampai sudah terpilih baru mengetahui kondisi perusahaan. Akhirnya habis waktu untuk belajar. Sekarang yang kita minta adalah akselerasi, percepatan. Yang kita pikirkan hanya kepentingan masyarakat Riau," tegasnya.
Dalam evaluasinya terhadap kinerja perusahaan, Abdullah menyebut, PT Riau Petroleum telah menyetorkan dividen kepada Pemerintah Provinsi Riau sekitar Rp34 miliar pada tahun lalu. Namun, ia berharap kontribusi tersebut dapat meningkat seiring penguatan bisnis perusahaan.
Ia juga menyoroti potensi tambahan modal yang akan diperoleh perusahaan melalui penerimaan Participating Interest (PI) yang diperkirakan mencapai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp320 miliar.
Menurut Abdullah, dana tersebut harus dimanfaatkan sebagai modal untuk memperluas usaha yang memberikan keuntungan berkelanjutan bagi perusahaan dan daerah.
"Kita berharap penerimaan itu tidak sia-sia. Harus ada rencana bisnis yang benar-benar membanggakan bagi Provinsi Riau, terutama yang sesuai dengan core business perusahaan di sektor migas," katanya.
Meski PT Riau Petroleum telah melakukan sejumlah langkah bisnis, seperti pembelian rig pengeboran serta keterlibatan sebagai investor dalam pengelolaan tanah terkontaminasi di lingkungan PHR, Abdullah menilai aktivitas usaha di sektor migas masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ia berharap perusahaan lebih fokus memperkuat bisnis inti di bidang energi sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bagi daerah sekaligus memperbesar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui dividen.
Di sisi lain, Abdullah juga mendorong perusahaan untuk mulai mengembangkan peluang usaha pada sektor energi baru dan terbarukan. Salah satu peluang yang dinilai potensial adalah pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia menilai pengembangan bahan bakar nabati B50 seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas PT Riau Petroleum. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
"Saya berharap B50 menjadi concern utama mereka untuk mendukung program Presiden dalam pengurangan impor BBM. Silakan bekerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," ujar Abdullah.
Dorongan DPRD Riau tersebut menjadi sinyal bahwa ekspektasi terhadap direksi baru PT Riau Petroleum tidak hanya terbatas pada perbaikan tata kelola perusahaan, tetapi juga peningkatan kinerja bisnis yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Percepatan investasi di sektor migas, peningkatan dividen untuk daerah, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan energi terbarukan dinilai menjadi indikator penting yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan baru di perusahaan tersebut dalam waktu mendatang. (tpc)