PEKANBARU - Ketua Perkumpulan Masyarakat Siak Riau, Said Usman Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Siak, Afni. Ia menilai kepala daerah harus lebih banyak melakukan evaluasi dan introspeksi daripada terus mengeluhkan keterbatasan anggaran.
Menurut Said, berbagai persoalan yang belakangan terjadi di Kabupaten Siak menunjukkan perlunya pembenahan serius di internal pemerintahan. Mulai dari kasus dugaan korupsi yang menyeret aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenggelamnya kapal pekerja di kawasan Tanjung Buton, hingga kasus meninggalnya seorang dokter anestesi yang ditemukan di semak belukar.
Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah yang sedang sulit bukan hanya dialami Siak. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia juga menghadapi dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Semua daerah mengalami kondisi yang sama karena dana transfer dipangkas. Namun banyak daerah tetap mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Jangan hanya sibuk menyampaikan bahwa tidak ada anggaran," ujar Said, Selasa (22/7/2026), seperti dikutip cakaplah.com.
Said menilai Bupati Siak seharusnya menjadikan berbagai persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama setelah dua kasus dugaan korupsi terjadi dalam waktu yang berdekatan.
"Harus ada evaluasi agar ASN lebih terkontrol dan kasus serupa tidak terus berulang," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mencari akar persoalan yang terjadi di setiap organisasi perangkat daerah, bukan sekadar menyampaikan alasan keterbatasan anggaran kepada publik.
"Kepala daerah bersama jajarannya harus mencari solusi. Jangan hanya teriak ke sana kemari soal anggaran, tetapi hasilnya tidak terlihat," tegasnya.
Said mengaku banyak menerima keluhan dari ASN maupun masyarakat Siak terkait kondisi pemerintahan saat ini. Karena itu, ia mendorong Bupati Afni lebih terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah merangkul tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga paguyuban asal Siak untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
"Jangan berjalan sendiri. Banyak tokoh Siak yang memiliki akses ke pemerintah pusat dan bisa membantu memperjuangkan berbagai kepentingan daerah, termasuk dukungan anggaran," ujarnya.
Selain itu, Ketua PPP Kota Pekanbaru tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai belum mendapat perhatian, termasuk kesempatan kerja bagi masyarakat asli Siak di daerahnya sendiri.
Menurut Said, sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang Kesultanan Siak dan menjadi salah satu pusat kebudayaan Melayu, pemerintah daerah seharusnya mampu menjaga marwah daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap Bupati Siak lebih terbuka terhadap masukan, meningkatkan komunikasi dengan para tokoh masyarakat, serta melakukan introspeksi agar roda pemerintahan berjalan lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (**)
PEKANBARU - Ketua Perkumpulan Masyarakat Siak Riau, Said Usman Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Siak, Afni. Ia menilai kepala daerah harus lebih banyak melakukan evaluasi dan introspeksi daripada terus mengeluhkan keterbatasan anggaran.
Menurut Said, berbagai persoalan yang belakangan terjadi di Kabupaten Siak menunjukkan perlunya pembenahan serius di internal pemerintahan. Mulai dari kasus dugaan korupsi yang menyeret aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenggelamnya kapal pekerja di kawasan Tanjung Buton, hingga kasus meninggalnya seorang dokter anestesi yang ditemukan di semak belukar.
Ia menegaskan, kondisi keuangan daerah yang sedang sulit bukan hanya dialami Siak. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia juga menghadapi dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Semua daerah mengalami kondisi yang sama karena dana transfer dipangkas. Namun banyak daerah tetap mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Jangan hanya sibuk menyampaikan bahwa tidak ada anggaran," ujar Said, Selasa (22/7/2026), seperti dikutip cakaplah.com.
Said menilai Bupati Siak seharusnya menjadikan berbagai persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama setelah dua kasus dugaan korupsi terjadi dalam waktu yang berdekatan.
"Harus ada evaluasi agar ASN lebih terkontrol dan kasus serupa tidak terus berulang," katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu mencari akar persoalan yang terjadi di setiap organisasi perangkat daerah, bukan sekadar menyampaikan alasan keterbatasan anggaran kepada publik.
"Kepala daerah bersama jajarannya harus mencari solusi. Jangan hanya teriak ke sana kemari soal anggaran, tetapi hasilnya tidak terlihat," tegasnya.
Said mengaku banyak menerima keluhan dari ASN maupun masyarakat Siak terkait kondisi pemerintahan saat ini. Karena itu, ia mendorong Bupati Afni lebih terbuka dan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat.
Ia mengusulkan agar pemerintah daerah merangkul tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga paguyuban asal Siak untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
"Jangan berjalan sendiri. Banyak tokoh Siak yang memiliki akses ke pemerintah pusat dan bisa membantu memperjuangkan berbagai kepentingan daerah, termasuk dukungan anggaran," ujarnya.
Selain itu, Ketua PPP Kota Pekanbaru tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai belum mendapat perhatian, termasuk kesempatan kerja bagi masyarakat asli Siak di daerahnya sendiri.
Menurut Said, sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang Kesultanan Siak dan menjadi salah satu pusat kebudayaan Melayu, pemerintah daerah seharusnya mampu menjaga marwah daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap Bupati Siak lebih terbuka terhadap masukan, meningkatkan komunikasi dengan para tokoh masyarakat, serta melakukan introspeksi agar roda pemerintahan berjalan lebih profesional, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (**)