PEKANBARU-PT Riau Petroleum mencatat peningkatan laba agregat Rp157,46 miliar dari sejumlah anak perusahaan yang mengelola Participating Interest (PI) 10 persen di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Capaian ini memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau melalui pengelolaan sumber daya alam optimal.
Peningkatan kinerja berasal dari perusahaan-perusahaan yang mengelola PI di sejumlah wilayah kerja migas di Riau sepanjang 2025. Selain berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, capaian ini menunjukkan meningkatnya kontribusi sektor migas daerah terhadap penerimaan pemerintah daerah.
Direktur Utama PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian mengatakan, peningkatan laba tersebut merupakan hasil dari penguatan tata kelola perusahaan yang dijalankan secara berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama dua tahun berturut-turut, 2025-2026, Riau Petroleum memperoleh dukungan khusus melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK dalam pengelolaan PI 10 persen di Riau," kata Husnul, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD sektor migas.
Berdasarkan kompilasi data kinerja perusahaan tahun 2025, anak-anak usaha PT Riau Petroleum yang mengelola PI di sejumlah wilayah kerja migas mencatat peningkatan laba dibandingkan periode sebelum penguatan tata kelola dilakukan.
PT Riau Petroleum Rokan, yang mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja Pertamina Hulu Rokan membukukan peningkatan laba sebesar Rp126.865.475.706.
Sementara itu, PT Riau Petroleum Mahato yang mengelola PI 5 persen mencatat kenaikan laba sebesar Rp30.194.231.627.
Adapun PT Riau Petroleum Siak yang mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja Gandewa mencatat peningkatan laba sebesar Rp395.868.341. Sedangkan PT Riau Petroleum Kampar yang mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja EMP mengalami kenaikan laba sebesar Rp102.384.
"Secara agregat, peningkatan laba mencapai Rp157,46 miliar dibandingkan sebelum adanya penguatan tata kelola dan dukungan Koordinasi serta Supervisi KPK," ujar Husnul.
Ditambahkan, peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dari sisi keuangan, tetapi juga memperlihatkan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan perusahaan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan penciptaan nilai tambah.
Kinerja BUMD Perkuat PAD
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto menilai, peningkatan kinerja PT Riau Petroleum merupakan hasil sinergi berbagai faktor, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, optimalisasi pengelolaan bisnis, hingga perkembangan industri hulu migas nasional.
Ia menyebut, fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik.
"Keberhasilan Riau Petroleum merupakan hasil sinergi berbagai faktor, mulai dari Koordinasi dan Supervisi KPK, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi pengelolaan bisnis, hingga perkembangan industri hulu migas secara nasional," kata SF Hariyanto.
Menurutnya, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi penting agar BUMD mampu tumbuh sebagai perusahaan yang sehat, adaptif, dan memiliki daya saing.
Karena itu, dia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pengawasan terhadap kinerja perusahaan melalui evaluasi berkala, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta optimalisasi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan kinerja perusahaan dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat melalui peningkatan PAD.
Pengelolaan PI Jadi Instrumen Strategis Daerah
Participating Interest atau PI merupakan hak partisipasi pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Riau, skema tersebut menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor energi, terutama melalui pembagian keuntungan usaha yang selanjutnya dapat dikontribusikan dalam bentuk dividen kepada pemerintah daerah.
Dengan meningkatnya laba perusahaan pengelola PI, potensi kontribusi terhadap PAD juga dinilai semakin besar. Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, penguatan tata kelola pada BUMD migas juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra usaha, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam daerah.
PT Riau Petroleum menilai pengalaman pengelolaan PI di Riau dapat menjadi salah satu praktik baik dalam reformasi tata kelola BUMD sektor energi. Model tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam melalui tata kelola yang profesional, transparan dan berkelanjutan. (bic)
PEKANBARU-PT Riau Petroleum mencatat peningkatan laba agregat Rp157,46 miliar dari sejumlah anak perusahaan yang mengelola Participating Interest (PI) 10 persen di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Capaian ini memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau melalui pengelolaan sumber daya alam optimal.
Peningkatan kinerja berasal dari perusahaan-perusahaan yang mengelola PI di sejumlah wilayah kerja migas di Riau sepanjang 2025. Selain berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, capaian ini menunjukkan meningkatnya kontribusi sektor migas daerah terhadap penerimaan pemerintah daerah.
Direktur Utama PT Riau Petroleum, Husnul Kausarian mengatakan, peningkatan laba tersebut merupakan hasil dari penguatan tata kelola perusahaan yang dijalankan secara berkelanjutan, termasuk melalui pendampingan fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama dua tahun berturut-turut, 2025-2026, Riau Petroleum memperoleh dukungan khusus melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK dalam pengelolaan PI 10 persen di Riau," kata Husnul, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD sektor migas.
Berdasarkan kompilasi data kinerja perusahaan tahun 2025, anak-anak usaha PT Riau Petroleum yang mengelola PI di sejumlah wilayah kerja migas mencatat peningkatan laba dibandingkan periode sebelum penguatan tata kelola dilakukan.
PT Riau Petroleum Rokan, yang mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja Pertamina Hulu Rokan membukukan peningkatan laba sebesar Rp126.865.475.706.
Sementara itu, PT Riau Petroleum Mahato yang mengelola PI 5 persen mencatat kenaikan laba sebesar Rp30.194.231.627.
Adapun PT Riau Petroleum Siak yang mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja Gandewa mencatat peningkatan laba sebesar Rp395.868.341. Sedangkan PT Riau Petroleum Kampar yang mengelola PI 10 persen di Wilayah Kerja EMP mengalami kenaikan laba sebesar Rp102.384.
"Secara agregat, peningkatan laba mencapai Rp157,46 miliar dibandingkan sebelum adanya penguatan tata kelola dan dukungan Koordinasi serta Supervisi KPK," ujar Husnul.
Ditambahkan, peningkatan tersebut tidak hanya tercermin dari sisi keuangan, tetapi juga memperlihatkan meningkatnya kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan perusahaan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme dan penciptaan nilai tambah.
Kinerja BUMD Perkuat PAD
Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto menilai, peningkatan kinerja PT Riau Petroleum merupakan hasil sinergi berbagai faktor, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, efisiensi operasional, optimalisasi pengelolaan bisnis, hingga perkembangan industri hulu migas nasional.
Ia menyebut, fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang lebih baik.
"Keberhasilan Riau Petroleum merupakan hasil sinergi berbagai faktor, mulai dari Koordinasi dan Supervisi KPK, penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi pengelolaan bisnis, hingga perkembangan industri hulu migas secara nasional," kata SF Hariyanto.
Menurutnya, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi fondasi penting agar BUMD mampu tumbuh sebagai perusahaan yang sehat, adaptif, dan memiliki daya saing.
Karena itu, dia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pengawasan terhadap kinerja perusahaan melalui evaluasi berkala, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta optimalisasi kontribusi dividen kepada pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar peningkatan kinerja perusahaan dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat melalui peningkatan PAD.
Pengelolaan PI Jadi Instrumen Strategis Daerah
Participating Interest atau PI merupakan hak partisipasi pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di Riau, skema tersebut menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor energi, terutama melalui pembagian keuntungan usaha yang selanjutnya dapat dikontribusikan dalam bentuk dividen kepada pemerintah daerah.
Dengan meningkatnya laba perusahaan pengelola PI, potensi kontribusi terhadap PAD juga dinilai semakin besar. Kondisi ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, penguatan tata kelola pada BUMD migas juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra usaha, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam daerah.
PT Riau Petroleum menilai pengalaman pengelolaan PI di Riau dapat menjadi salah satu praktik baik dalam reformasi tata kelola BUMD sektor energi. Model tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam melalui tata kelola yang profesional, transparan dan berkelanjutan. (bic)