PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi salah satu dari enam daerah yang mendapat perhatian dan pengawasan ketat pemerintah pusat karena dinilai paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Riau telah mencapai 15.608,37 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut Riau bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai enam provinsi yang berada dalam pemantauan ketat pemerintah terkait ancaman karhutla.
Kondisi tersebut sejalan dengan situasi terkini di Riau. Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Riau dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi karhutla di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/8/2026), terdeteksi 106 titik panas (hotspot) dan tujuh titik api (firespot) yang tersebar di sejumlah wilayah.
Dari total 15.608,37 hektare lahan yang terbakar sejak awal tahun, Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni mencapai 8.272,90 hektare. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Pelalawan dengan 4.629,39 hektare dan Indragiri Hilir 854,26 hektare.
Kebakaran juga tercatat di Kota Dumai seluas 553,01 hektare, Rokan Hilir 452,53 hektare, Siak 300,62 hektare, Kepulauan Meranti 202,36 hektare, serta Indragiri Hulu 123,62 hektare. Sementara itu, luas lahan terbakar di Kampar mencapai 85,27 hektare, Kuantan Singingi 57,95 hektare, Pekanbaru 47,29 hektare, dan Rokan Hulu 29,16 hektare.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.102/II/2026. Status tersebut berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Sebanyak 11 kabupaten/kota di Riau juga telah menetapkan status siaga darurat di wilayah masing-masing.
Menurut SF Hariyanto, penanganan karhutla terus diperkuat melalui pengerahan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api. Total kekuatan personel yang disiagakan mencapai 17.764 orang.
Selain pemadaman, pemerintah memperkuat langkah pencegahan dengan meningkatkan sosialisasi larangan membakar lahan, edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, pemantauan harian, patroli, pemeriksaan lapangan atau groundcheck, serta kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah rawan.
Pemprov Riau juga menambah dukungan sarana dan prasarana, termasuk alat berat untuk pembersihan kanal dan pembangunan embung sebagai sumber air untuk mendukung operasi pemadaman. Koordinasi dengan dunia usaha juga terus dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla melalui jalur darat maupun udara.
Di tingkat nasional, pemerintah telah mengerahkan sekitar 43 helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla serta menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed-wing yang dapat dikerahkan sesuai kebutuhan.
Djamari menyebut operasi udara, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), menjadi salah satu strategi penting untuk mengendalikan karhutla. Namun, pelaksanaan hujan buatan sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
Secara nasional, pemerintah mencatat lebih dari 107 ribu hektare lahan telah terbakar hingga saat ini. Sejumlah kebakaran di luar enam provinsi prioritas, seperti kawasan Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan sekitar Gunung Rinjani, disebut telah berhasil dikendalikan.
Dengan Riau masih mencatat ribuan hektare lahan terbakar dan ratusan hotspot, pemerintah daerah dan pusat kini dituntut memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat respons di lapangan. Bengkalis dan Pelalawan menjadi dua wilayah yang paling membutuhkan perhatian karena menyumbang sebagian besar luas karhutla di Riau sepanjang 2026. (cnn/mcr)
PEKANBARU - Provinsi Riau menjadi salah satu dari enam daerah yang mendapat perhatian dan pengawasan ketat pemerintah pusat karena dinilai paling rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Riau telah mencapai 15.608,37 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut Riau bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai enam provinsi yang berada dalam pemantauan ketat pemerintah terkait ancaman karhutla.
Kondisi tersebut sejalan dengan situasi terkini di Riau. Berdasarkan laporan Pemerintah Provinsi Riau dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi karhutla di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/8/2026), terdeteksi 106 titik panas (hotspot) dan tujuh titik api (firespot) yang tersebar di sejumlah wilayah.
Dari total 15.608,37 hektare lahan yang terbakar sejak awal tahun, Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni mencapai 8.272,90 hektare. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Pelalawan dengan 4.629,39 hektare dan Indragiri Hilir 854,26 hektare.
Kebakaran juga tercatat di Kota Dumai seluas 553,01 hektare, Rokan Hilir 452,53 hektare, Siak 300,62 hektare, Kepulauan Meranti 202,36 hektare, serta Indragiri Hulu 123,62 hektare. Sementara itu, luas lahan terbakar di Kampar mencapai 85,27 hektare, Kuantan Singingi 57,95 hektare, Pekanbaru 47,29 hektare, dan Rokan Hulu 29,16 hektare.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.102/II/2026. Status tersebut berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026. Sebanyak 11 kabupaten/kota di Riau juga telah menetapkan status siaga darurat di wilayah masing-masing.
Menurut SF Hariyanto, penanganan karhutla terus diperkuat melalui pengerahan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api. Total kekuatan personel yang disiagakan mencapai 17.764 orang.
Selain pemadaman, pemerintah memperkuat langkah pencegahan dengan meningkatkan sosialisasi larangan membakar lahan, edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, pemantauan harian, patroli, pemeriksaan lapangan atau groundcheck, serta kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah rawan.
Pemprov Riau juga menambah dukungan sarana dan prasarana, termasuk alat berat untuk pembersihan kanal dan pembangunan embung sebagai sumber air untuk mendukung operasi pemadaman. Koordinasi dengan dunia usaha juga terus dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla melalui jalur darat maupun udara.
Di tingkat nasional, pemerintah telah mengerahkan sekitar 43 helikopter untuk mendukung operasi penanganan karhutla serta menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed-wing yang dapat dikerahkan sesuai kebutuhan.
Djamari menyebut operasi udara, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), menjadi salah satu strategi penting untuk mengendalikan karhutla. Namun, pelaksanaan hujan buatan sangat bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
Secara nasional, pemerintah mencatat lebih dari 107 ribu hektare lahan telah terbakar hingga saat ini. Sejumlah kebakaran di luar enam provinsi prioritas, seperti kawasan Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan sekitar Gunung Rinjani, disebut telah berhasil dikendalikan.
Dengan Riau masih mencatat ribuan hektare lahan terbakar dan ratusan hotspot, pemerintah daerah dan pusat kini dituntut memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat respons di lapangan. Bengkalis dan Pelalawan menjadi dua wilayah yang paling membutuhkan perhatian karena menyumbang sebagian besar luas karhutla di Riau sepanjang 2026. (cnn/mcr)