JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan nada keras saat menyoroti keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo mempertanyakan pengawasan aparat setelah pemerintah menutup tambang-tambang ilegal tersebut pada akhir tahun lalu.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo secara khusus mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar bisa berlangsung tanpa diketahui pejabat TNI maupun Polri.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” kata Prabowo dengan nada tegas.
Prabowo bahkan mempertanyakan fungsi jabatan dan kewenangan yang diberikan negara apabila aktivitas ilegal sebesar itu bisa berlangsung tanpa terdeteksi aparat.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, kepada mereka kalau gak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling keras dalam pidato Prabowo. Ia tidak hanya meminta tambang ilegal ditutup, tetapi juga mendorong pengusutan untuk mengetahui bagaimana ribuan aktivitas tambang tersebut dapat beroperasi dan apakah terdapat pihak yang membiarkan atau terlibat.
Prabowo kemudian kembali menegaskan perintahnya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar persoalan tersebut benar-benar diusut.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut!” ujar Prabowo. (*)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan nada keras saat menyoroti keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Prabowo mempertanyakan pengawasan aparat setelah pemerintah menutup tambang-tambang ilegal tersebut pada akhir tahun lalu.
Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo secara khusus mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar bisa berlangsung tanpa diketahui pejabat TNI maupun Polri.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu?” kata Prabowo dengan nada tegas.
Prabowo bahkan mempertanyakan fungsi jabatan dan kewenangan yang diberikan negara apabila aktivitas ilegal sebesar itu bisa berlangsung tanpa terdeteksi aparat.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut, untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, kepada mereka kalau gak bisa tertibkan ini,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling keras dalam pidato Prabowo. Ia tidak hanya meminta tambang ilegal ditutup, tetapi juga mendorong pengusutan untuk mengetahui bagaimana ribuan aktivitas tambang tersebut dapat beroperasi dan apakah terdapat pihak yang membiarkan atau terlibat.
Prabowo kemudian kembali menegaskan perintahnya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar persoalan tersebut benar-benar diusut.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut!” ujar Prabowo. (*)