JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk membuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih terukur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar data penerima MBG nantinya terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan SATUSEHAT.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah diharapkan tidak sekadar mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan kondisi kesehatan anak yang mendapat program tersebut dari waktu ke waktu.
Usulan itu disampaikan Tito saat rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia secara hybrid di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Tito menjelaskan, integrasi data akan memungkinkan pemerintah melihat dampak intervensi gizi secara lebih jelas. Perkembangan anak, termasuk pertumbuhan fisik dan kondisi kesehatannya, dapat dipantau secara berkala.
“Data itu bisa mengikuti progres perkembangan anak. Misalnya tinggi badan, kesehatan, dan apakah berat badannya naik atau tidak, semuanya bisa dimonitor melalui integrasi data itu,” ujar Tito.
Namun, sebelum masuk ke sistem kesehatan, pemerintah akan lebih dulu membenahi dan memperbarui data penerima MBG. Langkah tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara BGN dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Menurut Tito, data kependudukan yang dimiliki Dukcapil dapat membantu BGN memastikan identitas setiap penerima manfaat. Identifikasi tersebut dapat memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, hingga iris mata.
“Jadi bukan hanya data kuantitatif mengenai jumlah penerima manfaat, tetapi siapa saja penerimanya juga bisa terdata,” kata Tito seperti dilansir liputan6.
Pendataan berbasis individu tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya pencatatan ganda. Dengan begitu, satu orang tidak tercatat sebagai penerima MBG lebih dari satu kali.
Integrasi data tersebut nantinya diharapkan membuat pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran sekaligus memungkinkan pemerintah mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesehatan penerima manfaat. (*)
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk membuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih terukur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar data penerima MBG nantinya terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan SATUSEHAT.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah diharapkan tidak sekadar mengetahui jumlah penerima manfaat, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan kondisi kesehatan anak yang mendapat program tersebut dari waktu ke waktu.
Usulan itu disampaikan Tito saat rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia secara hybrid di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Tito menjelaskan, integrasi data akan memungkinkan pemerintah melihat dampak intervensi gizi secara lebih jelas. Perkembangan anak, termasuk pertumbuhan fisik dan kondisi kesehatannya, dapat dipantau secara berkala.
“Data itu bisa mengikuti progres perkembangan anak. Misalnya tinggi badan, kesehatan, dan apakah berat badannya naik atau tidak, semuanya bisa dimonitor melalui integrasi data itu,” ujar Tito.
Namun, sebelum masuk ke sistem kesehatan, pemerintah akan lebih dulu membenahi dan memperbarui data penerima MBG. Langkah tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara BGN dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
Menurut Tito, data kependudukan yang dimiliki Dukcapil dapat membantu BGN memastikan identitas setiap penerima manfaat. Identifikasi tersebut dapat memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, hingga iris mata.
“Jadi bukan hanya data kuantitatif mengenai jumlah penerima manfaat, tetapi siapa saja penerimanya juga bisa terdata,” kata Tito seperti dilansir liputan6.
Pendataan berbasis individu tersebut juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya pencatatan ganda. Dengan begitu, satu orang tidak tercatat sebagai penerima MBG lebih dari satu kali.
Integrasi data tersebut nantinya diharapkan membuat pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran sekaligus memungkinkan pemerintah mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesehatan penerima manfaat. (*)