PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai membahas rancangan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 di Gedung DPRD. Pembahana draf APBD ini juga termasuk proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun mendatang.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Selasa (18/8/2026), mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun 2027, target PAD tahun ini sebesar Rp1,3 triliun diproyeksikan dapat tercapai.
"Mudah-mudahan target tahun depan bisa meningkat menjadi sekitar Rp1,4 triliun," ujarnya.
Peningkatan target PAD tersebut akan diikuti dengan sejumlah upaya tambahan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Namun, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat.
"Wali kota telah mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan sampai pemko mengejar PAD, tetapi memberatkan atau menekan rakyat dengan kebijakan yang ada," ungkap Ami, sapaan akrabnya.
Pemko Pekanbaru tetap menjalankan sejumlah kebijakan stimulus bagi masyarakat. Stimulus itu di antaranya, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat tertentu, khususnya objek pajak dalam buku satu dengan nilai PBB hingga Rp100 ribu. Selain itu, Pemko juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Untuk masyarakat yang kurang mampu juga akan banyak stimulus yang diberikan, termasuk pengurangan bahkan menggratiskan pajak-pajak daerah," jelas Ami.
Sedangkab program prioritas hingga akhir tahun ini, Pemko Pekanbaru masih akan fokus menggesa berbagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama, terutama pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase.
"Program-program kami terutama di layanan dasar, seperti infrastruktur, jalan, dan drainase. Begitu juga dengan urusan pendidikan dan kesehatan," ucap Ami.(*)
PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai membahas rancangan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 di Gedung DPRD. Pembahana draf APBD ini juga termasuk proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun mendatang.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Selasa (18/8/2026), mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam rapat Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) APBD Kota Pekanbaru Tahun 2027, target PAD tahun ini sebesar Rp1,3 triliun diproyeksikan dapat tercapai.
"Mudah-mudahan target tahun depan bisa meningkat menjadi sekitar Rp1,4 triliun," ujarnya.
Peningkatan target PAD tersebut akan diikuti dengan sejumlah upaya tambahan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Namun, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat.
"Wali kota telah mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan sampai pemko mengejar PAD, tetapi memberatkan atau menekan rakyat dengan kebijakan yang ada," ungkap Ami, sapaan akrabnya.
Pemko Pekanbaru tetap menjalankan sejumlah kebijakan stimulus bagi masyarakat. Stimulus itu di antaranya, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat tertentu, khususnya objek pajak dalam buku satu dengan nilai PBB hingga Rp100 ribu. Selain itu, Pemko juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Untuk masyarakat yang kurang mampu juga akan banyak stimulus yang diberikan, termasuk pengurangan bahkan menggratiskan pajak-pajak daerah," jelas Ami.
Sedangkab program prioritas hingga akhir tahun ini, Pemko Pekanbaru masih akan fokus menggesa berbagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama, terutama pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase.
"Program-program kami terutama di layanan dasar, seperti infrastruktur, jalan, dan drainase. Begitu juga dengan urusan pendidikan dan kesehatan," ucap Ami.(*)