PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Indonesia terindikasi berada di wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Jumhur saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026) siang.
Menurut Jumhur, kebakaran di lokasi tersebut mencapai sekitar empat hektare. Api telah berhasil dipadamkan dan petugas kini melakukan pendinginan.
"Seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api. Kecepatan naiknya memang satu-dua hari terakhir," kata Jumhur.
Dari hasil pemantauan pemerintah, titik api tersebut tersebar di wilayah konsesi perusahaan di Sumatra dan Kalimantan. Total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi disebut mencapai hampir 85.000 hektare.
Jumhur menegaskan, keberadaan api di dalam wilayah konsesi tetap menjadi tanggung jawab pemegang konsesi, meskipun luas lahan yang terbakar hanya satu atau dua hektare.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan verifikasi terhadap seluruh perusahaan yang wilayah konsesinya terdapat titik api.
Bahkan, sejumlah perusahaan disebut telah disegel karena terdapat indikasi kuat melakukan pelanggaran. Namun, Jumhur menegaskan perusahaan yang telah disegel tersebut berada di luar Riau.
"Kalau 335 perusahaan itu, bahkan mungkin bisa lebih lagi, indikasinya ada niat untuk membuka lahan dengan cara mudah, cara murah, dengan membakar, konsekuensinya akan sangat besar," ujarnya.
Ia mengingatkan perusahaan agar menjalankan kewajiban mitigasi kebakaran yang telah dijanjikan. Jika ditemukan unsur kesengajaan, perusahaan tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, tetapi juga berpotensi menghadapi proses pidana.
"Kalau indikasinya kuat, memang betul-betul mens rea-nya jelas, itu bisa pidana," tegasnya.
Di sisi lain, Jumhur menilai kondisi karhutla di Riau saat ini relatif lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, upaya mitigasi melalui pembangunan sekat kanal, embung, serta kesiapsiagaan pemerintah dan aparat menjadi salah satu faktor yang menekan angka kebakaran.
Ia juga menyoroti dampak asap terhadap masyarakat, khususnya anak-anak. Pemerintah akan menentukan ambang batas kualitas udara yang menjadi dasar bagi sekolah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar apabila kondisi dinilai membahayakan kesehatan.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan penanganan karhutla di Riau dilakukan secara kolaboratif dengan TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BNPB, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Irjen Herry juga menyebut masih terdapat titik kebakaran signifikan di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai sekitar 280 hektare dan api telah berlangsung selama kurang lebih 26 hari.
Karena berada di kawasan gambut, pemadaman di Kerumutan membutuhkan dukungan water bombing secara berkelanjutan.
"Karena Kerumutan lokasinya gambut, mau tidak mau pakai pasukan udara, dan pasukan udara terus-menerus," kata Kapolda Riau.
Selain pemadaman, Polda Riau bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang terdampak asap. Petugas juga membagikan masker dan melakukan trauma healing.
Irjen Herry menegaskan penegakan hukum tetap berjalan. Polisi menangani dugaan pelanggaran oleh perorangan, sementara terhadap perusahaan pemegang konsesi, pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi sesuai hasil verifikasi.
"Yang paling utama adalah penegakan hukum kita lakukan. Untuk yang perorangan, Polri. Kemudian untuk perusahaan dari Pak Menteri," ujarnya.
Irjen Herry Heryawan juga meminta pemerintah daerah menyiapkan alat berat untuk membuat penyekatan di sekitar lokasi kebakaran agar api tidak meluas dan mengancam permukiman warga. (ric)
PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Indonesia terindikasi berada di wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu disampaikan Jumhur saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (22/8/2026) siang.
Menurut Jumhur, kebakaran di lokasi tersebut mencapai sekitar empat hektare. Api telah berhasil dipadamkan dan petugas kini melakukan pendinginan.
"Seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api. Kecepatan naiknya memang satu-dua hari terakhir," kata Jumhur.
Dari hasil pemantauan pemerintah, titik api tersebut tersebar di wilayah konsesi perusahaan di Sumatra dan Kalimantan. Total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi disebut mencapai hampir 85.000 hektare.
Jumhur menegaskan, keberadaan api di dalam wilayah konsesi tetap menjadi tanggung jawab pemegang konsesi, meskipun luas lahan yang terbakar hanya satu atau dua hektare.
Pemerintah, kata dia, akan melakukan verifikasi terhadap seluruh perusahaan yang wilayah konsesinya terdapat titik api.
Bahkan, sejumlah perusahaan disebut telah disegel karena terdapat indikasi kuat melakukan pelanggaran. Namun, Jumhur menegaskan perusahaan yang telah disegel tersebut berada di luar Riau.
"Kalau 335 perusahaan itu, bahkan mungkin bisa lebih lagi, indikasinya ada niat untuk membuka lahan dengan cara mudah, cara murah, dengan membakar, konsekuensinya akan sangat besar," ujarnya.
Ia mengingatkan perusahaan agar menjalankan kewajiban mitigasi kebakaran yang telah dijanjikan. Jika ditemukan unsur kesengajaan, perusahaan tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, tetapi juga berpotensi menghadapi proses pidana.
"Kalau indikasinya kuat, memang betul-betul mens rea-nya jelas, itu bisa pidana," tegasnya.
Di sisi lain, Jumhur menilai kondisi karhutla di Riau saat ini relatif lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, upaya mitigasi melalui pembangunan sekat kanal, embung, serta kesiapsiagaan pemerintah dan aparat menjadi salah satu faktor yang menekan angka kebakaran.
Ia juga menyoroti dampak asap terhadap masyarakat, khususnya anak-anak. Pemerintah akan menentukan ambang batas kualitas udara yang menjadi dasar bagi sekolah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar apabila kondisi dinilai membahayakan kesehatan.
Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan penanganan karhutla di Riau dilakukan secara kolaboratif dengan TNI, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BNPB, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Irjen Herry juga menyebut masih terdapat titik kebakaran signifikan di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Luas lahan yang terbakar di kawasan tersebut mencapai sekitar 280 hektare dan api telah berlangsung selama kurang lebih 26 hari.
Karena berada di kawasan gambut, pemadaman di Kerumutan membutuhkan dukungan water bombing secara berkelanjutan.
"Karena Kerumutan lokasinya gambut, mau tidak mau pakai pasukan udara, dan pasukan udara terus-menerus," kata Kapolda Riau.
Selain pemadaman, Polda Riau bersama Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang terdampak asap. Petugas juga membagikan masker dan melakukan trauma healing.
Irjen Herry menegaskan penegakan hukum tetap berjalan. Polisi menangani dugaan pelanggaran oleh perorangan, sementara terhadap perusahaan pemegang konsesi, pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi sesuai hasil verifikasi.
"Yang paling utama adalah penegakan hukum kita lakukan. Untuk yang perorangan, Polri. Kemudian untuk perusahaan dari Pak Menteri," ujarnya.
Irjen Herry Heryawan juga meminta pemerintah daerah menyiapkan alat berat untuk membuat penyekatan di sekitar lokasi kebakaran agar api tidak meluas dan mengancam permukiman warga. (ric)