PEKANBARU - Langit di atas lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Riau kini harus steril. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melarang masyarakat menerbangkan pesawat nirawak atau drone di sekitar area operasi pemadaman, terutama ketika helikopter waterbombing sedang bekerja.
Larangan itu ditegaskan setelah sebuah drone milik masyarakat sipil terbang di sekitar lokasi pemadaman karhutla di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Sabtu (22/8/2026).
Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan, keberadaan drone di wilayah operasi udara bukan sekadar mengganggu, tetapi dapat berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan.
"Hari ini tim sedang melakukan pemadaman di Tapung, namun ada masyarakat sipil yang menerbangkan drone di lokasi yang berdekatan dengan titik pemadaman," kata Edy.
Menurut Edy, setidaknya ada sejumlah risiko fatal yang dapat terjadi jika drone diterbangkan secara bebas di zona operasi waterbombing.
Risiko paling berbahaya adalah tabrakan langsung dengan helikopter. Jika terjadi, drone dapat merusak bagian penting helikopter dan bahkan memicu kecelakaan yang membahayakan pilot serta seluruh awak di dalamnya.
Tak hanya ancaman benturan, sinyal drone juga berpotensi mengganggu sistem navigasi maupun komunikasi helikopter. Kondisi tersebut semakin berisiko karena pilot harus bermanuver dengan cepat dan presisi saat membawa serta menjatuhkan ribuan liter air ke titik api.
"Selain itu, juga mengganggu konsentrasi dan manuver pilot saat menjatuhkan air," ujar Edy.
Gangguan terhadap manuver helikopter pada akhirnya dapat memperlambat proses pemadaman. Api yang seharusnya bisa segera dikendalikan berpotensi terus menjalar dan memperluas luasan lahan yang terbakar.
Karena itu, BPBD Riau meminta masyarakat tidak menerbangkan drone di sekitar lokasi karhutla selama operasi udara berlangsung.
Sterilisasi wilayah udara menjadi bagian penting untuk memastikan helikopter dapat bekerja tanpa hambatan. Keselamatan pilot, awak pesawat, petugas di darat hingga masyarakat di sekitar lokasi menjadi prioritas utama.
Operasi waterbombing sendiri terus dilakukan sebagai salah satu upaya taktis pemerintah untuk menjangkau dan memadamkan titik api di sejumlah wilayah Riau.
"Mari bersama-sama mendukung kelancaran operasi waterbombing dan menjaga keselamatan seluruh personel di lapangan," tegas Edy.
BPBD Riau mengingatkan, dokumentasi menggunakan drone memang dapat membantu mengabadikan kondisi karhutla. Namun, keselamatan penerbangan tidak boleh dikorbankan demi sebuah gambar atau video.
Masyarakat diminta ikut menjadi bagian dari upaya penanggulangan karhutla dengan memberikan ruang aman bagi petugas bekerja.
Sebab, di tengah kepungan asap dan kobaran api, satu drone yang salah tempat bukan sekadar mengganggu pemandangan dari udara. Benda kecil itu bisa menjadi ancaman besar bagi operasi penyelamatan dan pemadaman karhutla. (mcr)
PEKANBARU - Langit di atas lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Riau kini harus steril. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melarang masyarakat menerbangkan pesawat nirawak atau drone di sekitar area operasi pemadaman, terutama ketika helikopter waterbombing sedang bekerja.
Larangan itu ditegaskan setelah sebuah drone milik masyarakat sipil terbang di sekitar lokasi pemadaman karhutla di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Sabtu (22/8/2026).
Kepala BPBD Riau M Edy Afrizal mengatakan, keberadaan drone di wilayah operasi udara bukan sekadar mengganggu, tetapi dapat berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan penerbangan.
"Hari ini tim sedang melakukan pemadaman di Tapung, namun ada masyarakat sipil yang menerbangkan drone di lokasi yang berdekatan dengan titik pemadaman," kata Edy.
Menurut Edy, setidaknya ada sejumlah risiko fatal yang dapat terjadi jika drone diterbangkan secara bebas di zona operasi waterbombing.
Risiko paling berbahaya adalah tabrakan langsung dengan helikopter. Jika terjadi, drone dapat merusak bagian penting helikopter dan bahkan memicu kecelakaan yang membahayakan pilot serta seluruh awak di dalamnya.
Tak hanya ancaman benturan, sinyal drone juga berpotensi mengganggu sistem navigasi maupun komunikasi helikopter. Kondisi tersebut semakin berisiko karena pilot harus bermanuver dengan cepat dan presisi saat membawa serta menjatuhkan ribuan liter air ke titik api.
"Selain itu, juga mengganggu konsentrasi dan manuver pilot saat menjatuhkan air," ujar Edy.
Gangguan terhadap manuver helikopter pada akhirnya dapat memperlambat proses pemadaman. Api yang seharusnya bisa segera dikendalikan berpotensi terus menjalar dan memperluas luasan lahan yang terbakar.
Karena itu, BPBD Riau meminta masyarakat tidak menerbangkan drone di sekitar lokasi karhutla selama operasi udara berlangsung.
Sterilisasi wilayah udara menjadi bagian penting untuk memastikan helikopter dapat bekerja tanpa hambatan. Keselamatan pilot, awak pesawat, petugas di darat hingga masyarakat di sekitar lokasi menjadi prioritas utama.
Operasi waterbombing sendiri terus dilakukan sebagai salah satu upaya taktis pemerintah untuk menjangkau dan memadamkan titik api di sejumlah wilayah Riau.
"Mari bersama-sama mendukung kelancaran operasi waterbombing dan menjaga keselamatan seluruh personel di lapangan," tegas Edy.
BPBD Riau mengingatkan, dokumentasi menggunakan drone memang dapat membantu mengabadikan kondisi karhutla. Namun, keselamatan penerbangan tidak boleh dikorbankan demi sebuah gambar atau video.
Masyarakat diminta ikut menjadi bagian dari upaya penanggulangan karhutla dengan memberikan ruang aman bagi petugas bekerja.
Sebab, di tengah kepungan asap dan kobaran api, satu drone yang salah tempat bukan sekadar mengganggu pemandangan dari udara. Benda kecil itu bisa menjadi ancaman besar bagi operasi penyelamatan dan pemadaman karhutla. (mcr)