PEKANBARU - Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring mengkritik kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi penanganan karhutla dan menerima sejumlah usulan dari bawahannya.
Salah satu usulan yang disampaikan kepada Prabowo yakni inovasi teknologi tepung berbahan baku ubi untuk membantu memadamkan karhutla yang dipaparkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin (24/8/2026).
Dalam rapat itu, Listyo menjelaskan bahwa zat berbahan dasar tepung tersebut bekerja dengan cara memisahkan api dari oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2).
Setelah menerima usulan itu, Prabowo menginstruksikan uji coba produksi massal inovasi teknologi tepung berbahan baku ubi dan singkong untuk memadamkan karhutla.
Menanggapi hal itu, Boy mengatakan usulan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah. "Pokoknya selama itu ilmiah ya, tapi kalo gak ilmiah kayaknya Prabowo ganti semua deh pembantunya," kata Boy saat diwawancarai usai menggelar konferensi pers WALHI bertajuk Indonesia Dicekik Asap di Rumah Gege, Kota Pekanbaru, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, Presiden tidak seharusnya hanya menerima penjelasan dari jajaran pemerintah mengenai kondisi karhutla.
Ia meminta Prabowo melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan setiap kebijakan didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam situasi buruk seperti ini, seharusnya Presiden harus milih orang baik daripada berprasangka baik dari penjelasan anak-anak buahnya, karena ini akan membahayakan rakyat Indonesia," ujarnya.
WALHI juga menyoroti narasi yang menyebut kebakaran bersumber dari praktik buruk masyarakat. Temuan WALHI di lapangan justru menunjukkan sejumlah titik api berada di areal konsesi.
"Pemberitaan yang menyebutkan kebakaran bersumber dari praktik buruk masyarakat itu keliru, kita menemukan bahwa titik-titik api atau temuan lapangan kami berasal di areal konsesi," lanjutnya.
Atas temuan tersebut, Boy meminta penegakan hukum dalam kasus karhutla tidak hanya menyasar individu atau masyarakat. Menurutnya, korporasi pemegang konsesi yang arealnya terbakar juga perlu diperiksa apabila terdapat dugaan pelanggaran.
"Penegakan hukum seharusnya ke korporasi dibanding individu. Pokoknya fair aja deh, kan kita lihat konsesi yang terbakar berapa, masak nggak ada tersangkanya?" tegasnya.
Boy juga mengkritik kebijakan perizinan yang menurutnya turut berkontribusi terhadap persoalan lingkungan.
Ia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah karena izin konsesi diterbitkan oleh pemerintah.
"Ini terkait akumulasi praktik buruk oleh negara, emang izin yang menerbitkan siapa?," katanya.
Menurut Boy, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla.
Boy juga menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan pujian kepada jajaran yang menangani karhutla ketika kondisi di lapangan masih menunjukkan persoalan.
"Hal yang harus dilakukan pertama adalah minta maaf karena situasi karhutla saat ini, bukan hanya memuja muji," pungkasnya. (har)
PEKANBARU - Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring mengkritik kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi penanganan karhutla dan menerima sejumlah usulan dari bawahannya.
Salah satu usulan yang disampaikan kepada Prabowo yakni inovasi teknologi tepung berbahan baku ubi untuk membantu memadamkan karhutla yang dipaparkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Senin (24/8/2026).
Dalam rapat itu, Listyo menjelaskan bahwa zat berbahan dasar tepung tersebut bekerja dengan cara memisahkan api dari oksigen (O2) dan karbon dioksida (CO2).
Setelah menerima usulan itu, Prabowo menginstruksikan uji coba produksi massal inovasi teknologi tepung berbahan baku ubi dan singkong untuk memadamkan karhutla.
Menanggapi hal itu, Boy mengatakan usulan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah. "Pokoknya selama itu ilmiah ya, tapi kalo gak ilmiah kayaknya Prabowo ganti semua deh pembantunya," kata Boy saat diwawancarai usai menggelar konferensi pers WALHI bertajuk Indonesia Dicekik Asap di Rumah Gege, Kota Pekanbaru, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, Presiden tidak seharusnya hanya menerima penjelasan dari jajaran pemerintah mengenai kondisi karhutla.
Ia meminta Prabowo melihat langsung kondisi lapangan dan memastikan setiap kebijakan didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Dalam situasi buruk seperti ini, seharusnya Presiden harus milih orang baik daripada berprasangka baik dari penjelasan anak-anak buahnya, karena ini akan membahayakan rakyat Indonesia," ujarnya.
WALHI juga menyoroti narasi yang menyebut kebakaran bersumber dari praktik buruk masyarakat. Temuan WALHI di lapangan justru menunjukkan sejumlah titik api berada di areal konsesi.
"Pemberitaan yang menyebutkan kebakaran bersumber dari praktik buruk masyarakat itu keliru, kita menemukan bahwa titik-titik api atau temuan lapangan kami berasal di areal konsesi," lanjutnya.
Atas temuan tersebut, Boy meminta penegakan hukum dalam kasus karhutla tidak hanya menyasar individu atau masyarakat. Menurutnya, korporasi pemegang konsesi yang arealnya terbakar juga perlu diperiksa apabila terdapat dugaan pelanggaran.
"Penegakan hukum seharusnya ke korporasi dibanding individu. Pokoknya fair aja deh, kan kita lihat konsesi yang terbakar berapa, masak nggak ada tersangkanya?" tegasnya.
Boy juga mengkritik kebijakan perizinan yang menurutnya turut berkontribusi terhadap persoalan lingkungan.
Ia mempertanyakan tanggung jawab pemerintah karena izin konsesi diterbitkan oleh pemerintah.
"Ini terkait akumulasi praktik buruk oleh negara, emang izin yang menerbitkan siapa?," katanya.
Menurut Boy, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan karhutla.
Boy juga menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan pujian kepada jajaran yang menangani karhutla ketika kondisi di lapangan masih menunjukkan persoalan.
"Hal yang harus dilakukan pertama adalah minta maaf karena situasi karhutla saat ini, bukan hanya memuja muji," pungkasnya. (har)