
Lubuk Basung - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengusulkan seluas 1.000 hektare lahan sawah yang terlantar atau tidak diolah petani untuk diaktifkan kembali ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2027.
Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo di Lubuk Basung, Minggu, mengatakan lahan terlantar yang diusulkan untuk dibuka kembali pada 2027 tersebar di beberapa kecamatan di Agam.
"Kita sudah mengusulkan pada tahun ini dan berharap direalisasikan Kementerian Pertanian pada tahun depan," katanya.

Berbagai kendala menjadi pemicu tidak berproduksinya lahan-lahan tersebut, mulai dari hantaman bencana alam hingga rusaknya infrastruktur irigasi pendukung.
Dampak dari rentetan peristiwa itu berujung pada tertimbunnya area sawah oleh material longsor serta minimnya pasokan air yang sangat dibutuhkan petani dalam menggarap lahan.
Melalui usulan resmi tersebut, pemerintah daerah berharap perbaikan jaringan irigasi yang rusak serta pembersihan lahan dapat segera didanai pusat agar aktivitas pertanian kembali normal.
"Dengan terbukanya lahan ini, maka menambah pendapatan petani dan produktifitas padi di Agam akan meningkat," kata dia.
Lebih lanjut, Dinas Pertanian mencatat bahwa wilayah ini juga memperoleh alokasi program rehabilitasi sawah seluas 311 hektare pada 2026 yang dikhususkan bagi area terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. (*)



Lubuk Basung - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengusulkan seluas 1.000 hektare lahan sawah yang terlantar atau tidak diolah petani untuk diaktifkan kembali ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2027.
Kepala Dinas Pertanian Agam Heri Prasetyo Wibowo di Lubuk Basung, Minggu, mengatakan lahan terlantar yang diusulkan untuk dibuka kembali pada 2027 tersebar di beberapa kecamatan di Agam.
"Kita sudah mengusulkan pada tahun ini dan berharap direalisasikan Kementerian Pertanian pada tahun depan," katanya.
Berbagai kendala menjadi pemicu tidak berproduksinya lahan-lahan tersebut, mulai dari hantaman bencana alam hingga rusaknya infrastruktur irigasi pendukung.
Dampak dari rentetan peristiwa itu berujung pada tertimbunnya area sawah oleh material longsor serta minimnya pasokan air yang sangat dibutuhkan petani dalam menggarap lahan.
Melalui usulan resmi tersebut, pemerintah daerah berharap perbaikan jaringan irigasi yang rusak serta pembersihan lahan dapat segera didanai pusat agar aktivitas pertanian kembali normal.
"Dengan terbukanya lahan ini, maka menambah pendapatan petani dan produktifitas padi di Agam akan meningkat," kata dia.
Lebih lanjut, Dinas Pertanian mencatat bahwa wilayah ini juga memperoleh alokasi program rehabilitasi sawah seluas 311 hektare pada 2026 yang dikhususkan bagi area terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025. (*)