PEKANBARU-Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menilai potensi pendapatan daerah untuk mendukung APBD Riau 2027 masih sangat besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum diimbangi dengan kinerja eksekutif yang maksimal.
Edi mengatakan masih terdapat kesenjangan antara potensi pendapatan dengan realisasi yang berhasil dikumpulkan pemerintah daerah.
Menurutnya, jarak itu harusnya ditekan agar kemampuan fiskal Riau dapat dioptimalkan.
"Untuk 2027 nantinya, sesuai dengan potensi yang kita lihat, kinerja eksekutif itu harus didorong secara maksimal. Gap-nya masih besar antara yang terealisasi dengan potensi. Jangan besar jaraknya," kata saat diwawancarai awak media di gedung DPRD Riau pada Selasa, (1/9/2026).
Menurutnya, badan atau organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan seharusnya bisa bekerja maksimal dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.
Edi bilang, instrumen untuk meningkatkan pendapatan sebenarnya sudah ada. Namun, persoalannya kini berada pada pelaksanaan dan kinerja aparatur yang dinilai masih lambat.
"Potensi kita besar, cuma kinerja masih lambat," ujarnya.
Dia mencontohkan sejumlah sumber pendapatan yang dinilai masih bisa dioptimalkan, seperti pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, persoalan balik nama kendaraan juga menjadi salah satu celah yang menurutnya dapat meningkatkan penerimaan daerah.
Ia pun menilai ketertiban administrasi kendaraan akan berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Ketika kendaraan telah dilakukan balik nama, potensi pajak kendaraan yang masuk ke daerah juga meningkat.
Oleh sebab itu, ia berharap satgas yang telah dibentuk pemerintah untuk bekerja lebih maksimal dalam mengejar potensi pendapatan tersebut.
"Menurut saya, instrumen kita sudah bagus. Tinggal bagaimana kinerja orang ini bisa kita dorong semaksimal mungkin," katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya konsekuensi bagi pejabat apabila target pendapatan tidak tercapai.
Salah satu opsi yang disebutnya adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kalau ini tidak tercapai, memang harus diberikan sanksi, dipotong TPP-TPP pejabatnya. Supaya ada konsekuensi tanggung jawab terhadap hal yang tidak maksimal," beber Edi.
Terkait target APBD Riau 2027, Edi menyebut angka Rp10 triliun masih tergolong moderat. Ia menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat besarnya potensi pendapatan daerah.
"Rp10 triliun itu masih moderat. Optimisnya Rp12 triliun harusnya. Kalau mau optimisnya Rp15 triliun, ini bukan hayalan karena kita melihat potensi," pungkasnya.(*)
PEKANBARU-Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menilai potensi pendapatan daerah untuk mendukung APBD Riau 2027 masih sangat besar. Namun, potensi tersebut dinilai belum diimbangi dengan kinerja eksekutif yang maksimal.
Edi mengatakan masih terdapat kesenjangan antara potensi pendapatan dengan realisasi yang berhasil dikumpulkan pemerintah daerah.
Menurutnya, jarak itu harusnya ditekan agar kemampuan fiskal Riau dapat dioptimalkan.
"Untuk 2027 nantinya, sesuai dengan potensi yang kita lihat, kinerja eksekutif itu harus didorong secara maksimal. Gap-nya masih besar antara yang terealisasi dengan potensi. Jangan besar jaraknya," kata saat diwawancarai awak media di gedung DPRD Riau pada Selasa, (1/9/2026).
Menurutnya, badan atau organisasi perangkat daerah yang membidangi pendapatan seharusnya bisa bekerja maksimal dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah.
Edi bilang, instrumen untuk meningkatkan pendapatan sebenarnya sudah ada. Namun, persoalannya kini berada pada pelaksanaan dan kinerja aparatur yang dinilai masih lambat.
"Potensi kita besar, cuma kinerja masih lambat," ujarnya.
Dia mencontohkan sejumlah sumber pendapatan yang dinilai masih bisa dioptimalkan, seperti pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor.
Selain itu, persoalan balik nama kendaraan juga menjadi salah satu celah yang menurutnya dapat meningkatkan penerimaan daerah.
Ia pun menilai ketertiban administrasi kendaraan akan berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Ketika kendaraan telah dilakukan balik nama, potensi pajak kendaraan yang masuk ke daerah juga meningkat.
Oleh sebab itu, ia berharap satgas yang telah dibentuk pemerintah untuk bekerja lebih maksimal dalam mengejar potensi pendapatan tersebut.
"Menurut saya, instrumen kita sudah bagus. Tinggal bagaimana kinerja orang ini bisa kita dorong semaksimal mungkin," katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya konsekuensi bagi pejabat apabila target pendapatan tidak tercapai.
Salah satu opsi yang disebutnya adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Kalau ini tidak tercapai, memang harus diberikan sanksi, dipotong TPP-TPP pejabatnya. Supaya ada konsekuensi tanggung jawab terhadap hal yang tidak maksimal," beber Edi.
Terkait target APBD Riau 2027, Edi menyebut angka Rp10 triliun masih tergolong moderat. Ia menilai target tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat besarnya potensi pendapatan daerah.
"Rp10 triliun itu masih moderat. Optimisnya Rp12 triliun harusnya. Kalau mau optimisnya Rp15 triliun, ini bukan hayalan karena kita melihat potensi," pungkasnya.(*)