JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi mendorong pemerintah mengoptimalkan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, sekaligus menekan potensi pembengkakan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Harusnya digitalisasi itu selain kemudahan akses berbasis teknologi juga harus real time, sehingga ketika terjadi lonjakan tidak wajar pemanfaatan BBM subsidi ada apa ini? langsung dipantau," kata Ali kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Ali mengatakan pemantauan secara real time dinilai penting di tengah potensi meningkatnya konsumsi BBM subsidi. Pasalnya, kenaikan kebutuhan tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi juga perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga yang semakin tinggi.
Kondisi tersebut berpotensi membuat kuota BBM subsidi lebih cepat habis. Jika pemerintah merespons kondisi itu hanya dengan terus menambah kuota, konsekuensinya dapat berupa tambahan kebutuhan subsidi dan kompensasi yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Ia menyebut pemerintah perlu menggunakan data digitalisasi seperti penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mengetahui pola konsumsi di setiap wilayah. Ketika terdapat peningkatan konsumsi yang tidak sesuai dengan tren normal, pemerintah dapat segera melakukan verifikasi dan mengambil langkah korektif.
Selain optimalisasi digitalisasi, pemerintah juga perlu melakukan perencanaan kuota berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, mobilitas, dan aktivitas ekonomi. Perencanaan ini menurutnya bisa diprediksi dengan melihat pertumbuhan ekonomi terutama dari roda perputaran ekonomi masyarakat menengah bawah.
Penambahan kuota tetap diperlukan, namun ia menyarankan hanya dalam jangka pendek untuk menjaga ketersediaan BBM dan mencegah gangguan pasokan, tetapi tidak seharusnya menjadi solusi permanen.
“Dampak penambahan kuota itu pasti ke penambahan subsidi, setiap kali penambahan kuota penambahan subsidi maka hati-hati, persoalannya adalah kompensasi dan subsidinya itu akan membebani APBN," kata Ali.
Ia menyebut dengan digitalisasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pengelolaan subsidi energi yang tidak hanya memastikan BBM subsidi tersedia dan terjangkau bagi masyarakat yang berhak, tetapi juga memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya potensi kenaikan konsumsi pertalite yang diproyeksikan melebihi kuota penyaluran dalam APBN 2026.
Bahlil menjelaskan kenaikan tersebut terjadi karena peralihan konsumen dari pertamax yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke pertalite yang merupakan BBM bersubsidi sejak kenaikan harga pertamax pada 10 Juni 2026 lalu. (*)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi mendorong pemerintah mengoptimalkan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, sekaligus menekan potensi pembengkakan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Harusnya digitalisasi itu selain kemudahan akses berbasis teknologi juga harus real time, sehingga ketika terjadi lonjakan tidak wajar pemanfaatan BBM subsidi ada apa ini? langsung dipantau," kata Ali kepada ANTARA, di Jakarta, Rabu.
Ali mengatakan pemantauan secara real time dinilai penting di tengah potensi meningkatnya konsumsi BBM subsidi. Pasalnya, kenaikan kebutuhan tidak hanya dipengaruhi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi juga perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akibat disparitas harga yang semakin tinggi.
Kondisi tersebut berpotensi membuat kuota BBM subsidi lebih cepat habis. Jika pemerintah merespons kondisi itu hanya dengan terus menambah kuota, konsekuensinya dapat berupa tambahan kebutuhan subsidi dan kompensasi yang pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap APBN.
Ia menyebut pemerintah perlu menggunakan data digitalisasi seperti penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mengetahui pola konsumsi di setiap wilayah. Ketika terdapat peningkatan konsumsi yang tidak sesuai dengan tren normal, pemerintah dapat segera melakukan verifikasi dan mengambil langkah korektif.
Selain optimalisasi digitalisasi, pemerintah juga perlu melakukan perencanaan kuota berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk, mobilitas, dan aktivitas ekonomi. Perencanaan ini menurutnya bisa diprediksi dengan melihat pertumbuhan ekonomi terutama dari roda perputaran ekonomi masyarakat menengah bawah.
Penambahan kuota tetap diperlukan, namun ia menyarankan hanya dalam jangka pendek untuk menjaga ketersediaan BBM dan mencegah gangguan pasokan, tetapi tidak seharusnya menjadi solusi permanen.
“Dampak penambahan kuota itu pasti ke penambahan subsidi, setiap kali penambahan kuota penambahan subsidi maka hati-hati, persoalannya adalah kompensasi dan subsidinya itu akan membebani APBN," kata Ali.
Ia menyebut dengan digitalisasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pengelolaan subsidi energi yang tidak hanya memastikan BBM subsidi tersedia dan terjangkau bagi masyarakat yang berhak, tetapi juga memastikan anggaran negara digunakan secara lebih efisien.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan adanya potensi kenaikan konsumsi pertalite yang diproyeksikan melebihi kuota penyaluran dalam APBN 2026.
Bahlil menjelaskan kenaikan tersebut terjadi karena peralihan konsumen dari pertamax yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke pertalite yang merupakan BBM bersubsidi sejak kenaikan harga pertamax pada 10 Juni 2026 lalu. (*)