PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pedagang kecil.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, M. Taufiq Oesman Hamid mengatakan KDKMP justru dibuat untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.
“UMKM itu malah terbantu dengan adanya KDKMP, KDKMP ini akan menjadi offtaker (penjaga) menjadi penjamin bagi pelaku UMKM hasil mereka akan bisa dimasukkan di dalam gerai-gerai nantinya,” kata Taufiq dalam Rapat Monev Pelaksanaan Dekon dan Percepatan Tim Verifikasi dan Validasi Gerai KMDP di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru pada Rabu, (9/9/2026).
Menurut Taufiq, KDKMP nantinya dapat menjadi tempat penampungan produk yang dihasilkan masyarakat. Skema tersebut juga mencakup hasil pertanian dari petani di daerah.
“Kalau di daerah-daerah itu termasuk hasil petani, itu akan ditampung di KDKMP. Kalau hasil pertanian ditampung juga,” lanjutnya.
Taufiq menilai keberadaan KDKMP justru dapat memperkuat posisi pelaku UMKM. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kehadiran koperasi tersebut karena orientasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Malah kuat posisi UMKM jangan takut, itu memang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemprov Riau kini tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100 persen.
Dari target tersebut, sebanyak 418 KDKMP ditargetkan selesai menjalani proses verifikasi dan validasi pada 23 September 2026 sesuai arahan Kementerian Koperasi.
“Verifikasi validasi KDKMP yang sudah 100 persen itu targetnya 418 KDKMP dan ini tanggal 23 September sudah harus selesai arahan dari Kemenkop, kita berusaha penyelesaian ini dalam waktu dekat kita selesaikan,” ujar Taufiq.
Ia membeberkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara rutin setiap Kamis melalui pertemuan daring. Pemprov Riau juga bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan TNI melalui Kodam, Korem, hingga Kodim untuk memantau proses pembangunan dan verifikasi KDKMP.
Pemprov Riau menargetkan pembangunan KDKMP mencapai 530 koperasi hingga akhir 2026. Pencapaian target tersebut bergantung pada kecepatan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI dalam menyelesaikan pembangunan KDKMP.
“Harapan kita KDKMP selesai sampai target kita di akhir tahun bisa selesai diangka 530 KDKMP, tergantung kecepatan dari pihak Agrinas dan TNI yang bisa menyelesaikan KDKMP ini,” pungkasnya. (har)
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pedagang kecil.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau, M. Taufiq Oesman Hamid mengatakan KDKMP justru dibuat untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.
“UMKM itu malah terbantu dengan adanya KDKMP, KDKMP ini akan menjadi offtaker (penjaga) menjadi penjamin bagi pelaku UMKM hasil mereka akan bisa dimasukkan di dalam gerai-gerai nantinya,” kata Taufiq dalam Rapat Monev Pelaksanaan Dekon dan Percepatan Tim Verifikasi dan Validasi Gerai KMDP di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru pada Rabu, (9/9/2026).
Menurut Taufiq, KDKMP nantinya dapat menjadi tempat penampungan produk yang dihasilkan masyarakat. Skema tersebut juga mencakup hasil pertanian dari petani di daerah.
“Kalau di daerah-daerah itu termasuk hasil petani, itu akan ditampung di KDKMP. Kalau hasil pertanian ditampung juga,” lanjutnya.
Taufiq menilai keberadaan KDKMP justru dapat memperkuat posisi pelaku UMKM. Ia meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kehadiran koperasi tersebut karena orientasinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Malah kuat posisi UMKM jangan takut, itu memang dibuat untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemprov Riau kini tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100 persen.
Dari target tersebut, sebanyak 418 KDKMP ditargetkan selesai menjalani proses verifikasi dan validasi pada 23 September 2026 sesuai arahan Kementerian Koperasi.
“Verifikasi validasi KDKMP yang sudah 100 persen itu targetnya 418 KDKMP dan ini tanggal 23 September sudah harus selesai arahan dari Kemenkop, kita berusaha penyelesaian ini dalam waktu dekat kita selesaikan,” ujar Taufiq.
Ia membeberkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara rutin setiap Kamis melalui pertemuan daring. Pemprov Riau juga bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan TNI melalui Kodam, Korem, hingga Kodim untuk memantau proses pembangunan dan verifikasi KDKMP.
Pemprov Riau menargetkan pembangunan KDKMP mencapai 530 koperasi hingga akhir 2026. Pencapaian target tersebut bergantung pada kecepatan pihak PT Agrinas Pangan Nusantara dan TNI dalam menyelesaikan pembangunan KDKMP.
“Harapan kita KDKMP selesai sampai target kita di akhir tahun bisa selesai diangka 530 KDKMP, tergantung kecepatan dari pihak Agrinas dan TNI yang bisa menyelesaikan KDKMP ini,” pungkasnya. (har)