PEKANBARU - Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bio Solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau tidak semata-mata menggambarkan persoalan teknis distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Di balik barisan kendaraan yang mengular, terdapat waktu kerja sopir yang terbuang, biaya operasional yang meningkat, hingga potensi ketegangan akibat perebutan akses terhadap sumber daya yang terbatas.
Dosen Sosiologi Universitas Riau, Rufaidah Syafawani mengatakan antrean panjang Bio Solar merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan, serta relasi masyarakat dengan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah.
"Antrean panjang ini bukan sekadar masalah teknis saja, tetapi juga memang bisa menjadi fenomena sosial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan dan juga relasi antar masyarakat dengan struktur ekonomi maupun kebijakan pemerintah," kata Rufaidah saat diwawancarai jurnalis Pekanbarutv melalui whatsapp, Minggu (27/9/2026).
Sopir mengantre untuk mendapatkan BBM jenis solar di salah satu SPBU di Jalan SM. Amin, Kota Pekanbaru pada Jumat, (18/9/2026). (Foto: Abdul Haris/Pekanbarutv)
Menurut dia, Bio Solar memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi karena digunakan dalam sektor transportasi. Ketika akses terhadap BBM bersubsidi terganggu, dampaknya tidak berhenti pada sopir yang mengantre.
Pelaku usaha juga dapat terdampak karena hambatan mendapatkan BBM berpotensi menambah biaya operasional. "Ketika akses terhadap BBM ini mengalami hambatan dampaknya itu nggak cuma dialami oleh sopir tapi juga pelaku usaha karena otomatis ada biaya tambahan," ujarnya.
Di sisi lain, Rufaidah menekankan pemerintah perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan mempertimbangkan kelompok yang bergantung pada Solar, seperti sopir angkutan, pekerja transportasi dan pelaku usaha kecil.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat komunikasi publik mengenai ketersediaan BBM dan mekanisme distribusinya serta membuka ruang dialog dengan sopir, pengusaha transportasi, SPBU dan pihak terkait.
Sebab, kata dia, penyelesaian antrean tidak cukup dilakukan melalui penanganan sesaat. "Antrean panjang ini bukan cuma persoalan teknis tetapi juga melibatkan fenomena sosial. Karena penyelesaiannya perlu mempertimbangkan
bukan hanya aspek distribusi tetapi juga dimensi keadilan sosial," ujarnya.
Berubah Menjadi Biaya Ekonomi
Rufaidah menjelaskan, waktu yang seharusnya digunakan sopir untuk bekerja, mengangkut barang atau memperoleh pendapatan tambahan justru harus dipakai untuk mengantre.
Dalam perspektif sosiologi, kondisi tersebut dapat dilihat sebagai opportunity cost, yakni hilangnya kesempatan memperoleh manfaat atau pendapatan karena waktu digunakan untuk aktivitas lain.
"Distribusi lancar yang harusnya bisa menghabiskan waktu di SPBU cukup 30 menit saja akhirnya dia harus berlama-lama dan tidak fleksibel," katanya.
Dampaknya juga dapat meluas ke fungsi sopir dalam rantai distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Ketika waktu kerja tersita di SPBU, pengiriman barang berpotensi terlambat, biaya operasional meningkat dan aktivitas ekonomi lainnya ikut terganggu.
Keterbatasan akses terhadap BBM dapat memunculkan ketegangan antar para sopir yang mengantre. "Semua orang memiliki kebutuhan yang sama tetapi aksesnya terbatas tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan atau konflik kepentingan atau rasa frustrasi," ujar Rufaidah.
Ketimpangan Akses
Selain itu, Rufaidah menyebut antrean BBM juga dapat menjadi salah satu indikator adanya ketimpangan akses. Namun, untuk menyimpulkan adanya ketimpangan struktural, diperlukan indikator lain.
Misalnya, melihat siapa yang memiliki akses terhadap BBM, kelompok mana yang paling terdampak, serta bagaimana mekanisme distribusi berlangsung.
Ia mencontohkan dua sopir yang sama-sama membutuhkan Solar untuk bekerja. Sopir yang memiliki lebih banyak waktu, informasi atau jaringan sosial dapat memiliki peluang lebih besar mengatasi hambatan distribusi.
Sementara sopir yang tidak memiliki akses tersebut berpotensi memperoleh distribusi yang lebih rendah. "Ketimpangan struktural bisa jadi relevan kalau misalnya itu di dalam persoalan, apalagi sistem distribusi ini mekanisme pelayanan atau kebijakan yang berlaku secara konsisten sehingga kalau dia memiliki hambatan yang lebih besar kepada kelompok tertentu," katanya.
Membentuk Solidaritas dan Konflik
Panjang antrean tidak hanya mengubah penggunaan waktu, tetapi juga pola interaksi antar-sopir.
Menurut Rufaidah, antrean dapat menjadi ruang terbentuknya norma dan pola interaksi baru. Para sopir dapat membuat kesepakatan mengenai urutan antrean, berbagi informasi mengenai ketersediaan BBM maupun kondisi di lapangan.
Namun, ketika waktu tunggu semakin lama dan kebutuhan ekonomi semakin mendesak, potensi ketegangan juga meningkat.
Persoalan saling mendahului, ketidakjelasan aturan, maupun dugaan perlakuan khusus terhadap sopir atau perusahaan tertentu dapat memicu konflik.
Meski begitu, situasi tersebut tidak selalu berakhir dengan konflik. Rufaidah menilai antrean juga dapat melahirkan solidaritas sosial. Para sopir bisa membangun komunitas, membuat grup komunikasi, berbagi informasi hingga saling mendukung.
FITRA: Buka Data dan Realisasi Kuota
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi mengatakan persoalan antrean Bio Solar perlu dilihat dari perspektif tata kelola kebijakan publik, perencanaan kebutuhan, distribusi subsidi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi. (Foto: Istimewa)
Menurut FITRA Riau, antrean panjang memang menunjukkan adanya tekanan antara kebutuhan dan ketersediaan BBM di tingkat konsumen. Namun, kondisi itu tidak otomatis membuktikan bahwa kuota Bio Solar Riau secara keseluruhan mengalami kekurangan.
Ada sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa, mulai dari perencanaan kebutuhan, distribusi antarwilayah, pasokan ke SPBU, peningkatan permintaan hingga ketepatan sasaran penyaluran subsidi.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya merespons antrean dengan penambahan kuota. FITRA mendorong pemerintah dan BPH Migas membuka data agregat mengenai kuota Bio Solar Riau, alokasi kabupaten/kota, realisasi penyaluran, konsumsi, sisa kuota, distribusi, perubahan kuota serta hasil pengawasan. Data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar penghitungan kebutuhan dan menilai apakah subsidi berjalan sesuai tujuan.
"Yang dibutuhkan adalah data publik yang memungkinkan masyarakat menilai apakah kebijakan subsidi berjalan sesuai tujuan," ujar Tarmidzi saat diwawancarai pada Minggu, (27/9/2026).
FITRA menilai penambahan kuota tidak seharusnya menjadi satu-satunya jawaban setiap kali antrean terjadi. Jika kuota secara agregat masih tersedia tetapi antrean terkonsentrasi di wilayah tertentu, pemerintah perlu memeriksa distribusi, pola permintaan, kapasitas penyalur dan ketepatan sasaran. Sebaliknya, jika data menunjukkan kebutuhan aktual memang telah melampaui kuota, penyesuaian kuota perlu dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
FITRA mendorong evaluasi dengan membandingkan empat hal yakni kuota, realisasi, kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dari perbandingan tersebut, pemerintah dapat melihat apakah persoalan berada pada kekurangan kuota, ketidaktepatan perencanaan, ketimpangan distribusi, keterlambatan pasokan, peningkatan permintaan atau dugaan penyimpangan penyaluran. (har)
PEKANBARU - Antrean kendaraan untuk mendapatkan Bio Solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Riau tidak semata-mata menggambarkan persoalan teknis distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Di balik barisan kendaraan yang mengular, terdapat waktu kerja sopir yang terbuang, biaya operasional yang meningkat, hingga potensi ketegangan akibat perebutan akses terhadap sumber daya yang terbatas.
Dosen Sosiologi Universitas Riau, Rufaidah Syafawani mengatakan antrean panjang Bio Solar merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan, serta relasi masyarakat dengan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah.
"Antrean panjang ini bukan sekadar masalah teknis saja, tetapi juga memang bisa menjadi fenomena sosial yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan dan juga relasi antar masyarakat dengan struktur ekonomi maupun kebijakan pemerintah," kata Rufaidah saat diwawancarai jurnalis Pekanbarutv melalui whatsapp, Minggu (27/9/2026).
Sopir mengantre untuk mendapatkan BBM jenis solar di salah satu SPBU di Jalan SM. Amin, Kota Pekanbaru pada Jumat, (18/9/2026). (Foto: Abdul Haris/Pekanbarutv)
Menurut dia, Bio Solar memiliki peran penting terhadap aktivitas ekonomi karena digunakan dalam sektor transportasi. Ketika akses terhadap BBM bersubsidi terganggu, dampaknya tidak berhenti pada sopir yang mengantre.
Pelaku usaha juga dapat terdampak karena hambatan mendapatkan BBM berpotensi menambah biaya operasional. "Ketika akses terhadap BBM ini mengalami hambatan dampaknya itu nggak cuma dialami oleh sopir tapi juga pelaku usaha karena otomatis ada biaya tambahan," ujarnya.
Di sisi lain, Rufaidah menekankan pemerintah perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan mempertimbangkan kelompok yang bergantung pada Solar, seperti sopir angkutan, pekerja transportasi dan pelaku usaha kecil.
Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat komunikasi publik mengenai ketersediaan BBM dan mekanisme distribusinya serta membuka ruang dialog dengan sopir, pengusaha transportasi, SPBU dan pihak terkait.
Sebab, kata dia, penyelesaian antrean tidak cukup dilakukan melalui penanganan sesaat. "Antrean panjang ini bukan cuma persoalan teknis tetapi juga melibatkan fenomena sosial. Karena penyelesaiannya perlu mempertimbangkan
bukan hanya aspek distribusi tetapi juga dimensi keadilan sosial," ujarnya.
Berubah Menjadi Biaya Ekonomi
Rufaidah menjelaskan, waktu yang seharusnya digunakan sopir untuk bekerja, mengangkut barang atau memperoleh pendapatan tambahan justru harus dipakai untuk mengantre.
Dalam perspektif sosiologi, kondisi tersebut dapat dilihat sebagai opportunity cost, yakni hilangnya kesempatan memperoleh manfaat atau pendapatan karena waktu digunakan untuk aktivitas lain.
"Distribusi lancar yang harusnya bisa menghabiskan waktu di SPBU cukup 30 menit saja akhirnya dia harus berlama-lama dan tidak fleksibel," katanya.
Dampaknya juga dapat meluas ke fungsi sopir dalam rantai distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Ketika waktu kerja tersita di SPBU, pengiriman barang berpotensi terlambat, biaya operasional meningkat dan aktivitas ekonomi lainnya ikut terganggu.
Keterbatasan akses terhadap BBM dapat memunculkan ketegangan antar para sopir yang mengantre. "Semua orang memiliki kebutuhan yang sama tetapi aksesnya terbatas tentu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan atau konflik kepentingan atau rasa frustrasi," ujar Rufaidah.
Ketimpangan Akses
Selain itu, Rufaidah menyebut antrean BBM juga dapat menjadi salah satu indikator adanya ketimpangan akses. Namun, untuk menyimpulkan adanya ketimpangan struktural, diperlukan indikator lain.
Misalnya, melihat siapa yang memiliki akses terhadap BBM, kelompok mana yang paling terdampak, serta bagaimana mekanisme distribusi berlangsung.
Ia mencontohkan dua sopir yang sama-sama membutuhkan Solar untuk bekerja. Sopir yang memiliki lebih banyak waktu, informasi atau jaringan sosial dapat memiliki peluang lebih besar mengatasi hambatan distribusi.
Sementara sopir yang tidak memiliki akses tersebut berpotensi memperoleh distribusi yang lebih rendah. "Ketimpangan struktural bisa jadi relevan kalau misalnya itu di dalam persoalan, apalagi sistem distribusi ini mekanisme pelayanan atau kebijakan yang berlaku secara konsisten sehingga kalau dia memiliki hambatan yang lebih besar kepada kelompok tertentu," katanya.
Membentuk Solidaritas dan Konflik
Panjang antrean tidak hanya mengubah penggunaan waktu, tetapi juga pola interaksi antar-sopir.
Menurut Rufaidah, antrean dapat menjadi ruang terbentuknya norma dan pola interaksi baru. Para sopir dapat membuat kesepakatan mengenai urutan antrean, berbagi informasi mengenai ketersediaan BBM maupun kondisi di lapangan.
Namun, ketika waktu tunggu semakin lama dan kebutuhan ekonomi semakin mendesak, potensi ketegangan juga meningkat.
Persoalan saling mendahului, ketidakjelasan aturan, maupun dugaan perlakuan khusus terhadap sopir atau perusahaan tertentu dapat memicu konflik.
Meski begitu, situasi tersebut tidak selalu berakhir dengan konflik. Rufaidah menilai antrean juga dapat melahirkan solidaritas sosial. Para sopir bisa membangun komunitas, membuat grup komunikasi, berbagi informasi hingga saling mendukung.
FITRA: Buka Data dan Realisasi Kuota
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi mengatakan persoalan antrean Bio Solar perlu dilihat dari perspektif tata kelola kebijakan publik, perencanaan kebutuhan, distribusi subsidi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi. (Foto: Istimewa)
Menurut FITRA Riau, antrean panjang memang menunjukkan adanya tekanan antara kebutuhan dan ketersediaan BBM di tingkat konsumen. Namun, kondisi itu tidak otomatis membuktikan bahwa kuota Bio Solar Riau secara keseluruhan mengalami kekurangan.
Ada sejumlah kemungkinan yang perlu diperiksa, mulai dari perencanaan kebutuhan, distribusi antarwilayah, pasokan ke SPBU, peningkatan permintaan hingga ketepatan sasaran penyaluran subsidi.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya merespons antrean dengan penambahan kuota. FITRA mendorong pemerintah dan BPH Migas membuka data agregat mengenai kuota Bio Solar Riau, alokasi kabupaten/kota, realisasi penyaluran, konsumsi, sisa kuota, distribusi, perubahan kuota serta hasil pengawasan. Data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui dasar penghitungan kebutuhan dan menilai apakah subsidi berjalan sesuai tujuan.
"Yang dibutuhkan adalah data publik yang memungkinkan masyarakat menilai apakah kebijakan subsidi berjalan sesuai tujuan," ujar Tarmidzi saat diwawancarai pada Minggu, (27/9/2026).
FITRA menilai penambahan kuota tidak seharusnya menjadi satu-satunya jawaban setiap kali antrean terjadi. Jika kuota secara agregat masih tersedia tetapi antrean terkonsentrasi di wilayah tertentu, pemerintah perlu memeriksa distribusi, pola permintaan, kapasitas penyalur dan ketepatan sasaran. Sebaliknya, jika data menunjukkan kebutuhan aktual memang telah melampaui kuota, penyesuaian kuota perlu dilakukan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
FITRA mendorong evaluasi dengan membandingkan empat hal yakni kuota, realisasi, kebutuhan dan kondisi di lapangan. Dari perbandingan tersebut, pemerintah dapat melihat apakah persoalan berada pada kekurangan kuota, ketidaktepatan perencanaan, ketimpangan distribusi, keterlambatan pasokan, peningkatan permintaan atau dugaan penyimpangan penyaluran. (har)