logo
● Ada Apa dengan Musorprovlub KONI Riau? Wartawan di Luar Daftar Dilarang Meliput Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● BREAKING NEWS: Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ada Ancaman Keselamatan Presiden, Bakom Ungkap Alasan Tentara Masuk Jakarta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Bobol SD IT Muhammadiyah, Pria 51 Tahun di Pelalawan Ditangkap Polisi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kajati Riau Resmikan Gedung PTSP, Pembangunan Kantor Baru Kejari Pelalawan Dimul Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau dan BPGMN Perkuat Pencegahan Karhutla, Inventarisasi Kanal Gambut J Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● 165 Personel Disiagakan, Polres Pelalawan Kawal Pilkades Serentak 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Kian Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.149, Sentimen Global dan Politik Memb Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Hukum / HUKUM
Juprizal Kembali Diperiksa KPK, Penyidikan Kasus Suhardiman Amby Terus Diperdalam
Ketua DPRD Kuansing Juprizal kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus bupati nonaktif Suhardiman Ambi. (Foto: Istimewa)
Juprizal Kembali Diperiksa KPK, Penyidikan Kasus Suhardiman Amby Terus Diperdalam
Editor: Arya Mahendra
Rubrik: hukum | 8 Oktober 2026 | 16:28:32

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemkab Kuansing serta Ketua DPRD Kuansing Juprizal kembali dimintai keterangan sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Riau, Kamis (8/10/2026). 

Mereka yang dipanggil antara lain Juprizal, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kuansing Mardansyah, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuansing Masrul Hakim.

Juprizal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati. Ini bukan kali pertama Ketua DPRD Kuansing tersebut dimintai keterangan oleh KPK dalam perkara yang sama. Pada Agustus lalu, Juprizal juga telah diperiksa penyidik KPK bersama sejumlah saksi lainnya.

iklan-view

Selain tiga nama tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kuansing Dedy Sambudi, mantan Penjabat Sekda Kuansing Fahdiansyah, dua ASN Sekretariat Daerah Kuansing berinisial DSA dan AZ, ASN Bapenda Kuansing berinisial HAP, serta dua mantan staf khusus Bupati Kuansing berinisial ARM dan AC.

Pemeriksaan berulang terhadap sejumlah pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pemerintahan serta KUD di Kuansing menunjukkan penyidik masih terus melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Hingga pemeriksaan terbaru ini, KPK belum mengumumkan adanya tersangka baru dalam perkara pokok tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka.

Dalam perkara pokok, KPK menduga Suhardiman menerima suap berkaitan dengan pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Kuansing. Salah satu dugaan pemberian yang mencuat adalah kendaraan Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar yang dikaitkan dengan proses pemilihan Zulkarnain sebagai Sekda Kuansing.

Perkara kemudian berkembang pada dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan. Dalam persidangan perkara tersebut pada awal Oktober, mantan Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah mengungkap adanya pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang menurut keterangannya berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan dan disebut bersumber dari Ketua KUD Prima Sehati. Keterangan itu disampaikan Fahdiansyah sebagai saksi di persidangan dan masih menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.

KPK sebelumnya juga menyatakan menemukan uang sebesar SGD14 ribu dalam proses penyidikan terkait dugaan pengurusan pelepasan kawasan hutan. Penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan aliran uang tersebut.

Dengan pemeriksaan sejumlah pejabat dan pihak terkait yang kembali dilakukan, penyidikan kasus Suhardiman Amby kini tidak hanya berfokus pada dugaan jual beli jabatan, tetapi juga menelusuri rangkaian transaksi dan hubungan antaraktor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. (*)

Home / hukum / HUKUM
Juprizal Kembali Diperiksa KPK, Penyidikan Kasus Suhardiman Amby Terus Diperdalam
Editor: Arya Mahendra
Rubrik: hukum | 8 Oktober 2026 | 16:28:32
Juprizal Kembali Diperiksa KPK, Penyidikan Kasus Suhardiman Amby Terus Diperdalam
Ketua DPRD Kuansing Juprizal kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus bupati nonaktif Suhardiman Ambi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pemkab Kuansing serta Ketua DPRD Kuansing Juprizal kembali dimintai keterangan sebagai saksi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Riau, Kamis (8/10/2026). 

Mereka yang dipanggil antara lain Juprizal, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kuansing Mardansyah, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuansing Masrul Hakim.

Juprizal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Prima Sehati. Ini bukan kali pertama Ketua DPRD Kuansing tersebut dimintai keterangan oleh KPK dalam perkara yang sama. Pada Agustus lalu, Juprizal juga telah diperiksa penyidik KPK bersama sejumlah saksi lainnya.

Selain tiga nama tersebut, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kuansing Dedy Sambudi, mantan Penjabat Sekda Kuansing Fahdiansyah, dua ASN Sekretariat Daerah Kuansing berinisial DSA dan AZ, ASN Bapenda Kuansing berinisial HAP, serta dua mantan staf khusus Bupati Kuansing berinisial ARM dan AC.

Pemeriksaan berulang terhadap sejumlah pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pemerintahan serta KUD di Kuansing menunjukkan penyidik masih terus melengkapi alat bukti dalam perkara tersebut. Hingga pemeriksaan terbaru ini, KPK belum mengumumkan adanya tersangka baru dalam perkara pokok tersebut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Sehari kemudian, KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka.

Dalam perkara pokok, KPK menduga Suhardiman menerima suap berkaitan dengan pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Kuansing. Salah satu dugaan pemberian yang mencuat adalah kendaraan Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar yang dikaitkan dengan proses pemilihan Zulkarnain sebagai Sekda Kuansing.

Perkara kemudian berkembang pada dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan. Dalam persidangan perkara tersebut pada awal Oktober, mantan Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah mengungkap adanya pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura yang menurut keterangannya berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan dan disebut bersumber dari Ketua KUD Prima Sehati. Keterangan itu disampaikan Fahdiansyah sebagai saksi di persidangan dan masih menjadi bagian dari proses pembuktian perkara.

KPK sebelumnya juga menyatakan menemukan uang sebesar SGD14 ribu dalam proses penyidikan terkait dugaan pengurusan pelepasan kawasan hutan. Penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan aliran uang tersebut.

Dengan pemeriksaan sejumlah pejabat dan pihak terkait yang kembali dilakukan, penyidikan kasus Suhardiman Amby kini tidak hanya berfokus pada dugaan jual beli jabatan, tetapi juga menelusuri rangkaian transaksi dan hubungan antaraktor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. (*)