PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby. Kali ini, penyidik memanggil dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama tujuh saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau, Jumat (9/10/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dua pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kuansing Erdiansyah (ERD) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing Ade Fahrer Arif (AFA).
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau atas nama ERD selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kuansing, dan AFA selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kuansing," kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Selain kedua kepala dinas tersebut, KPK memanggil tujuh saksi lain yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), mantan pejabat, hingga tenaga pendidik.
Mereka masing-masing IR, pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Riau; PEB, ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kuansing; SON, mantan penasihat ahli Bupati Kuansing; DAR, staf khusus bupati; Hendri Joprison, mantan Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kuansing; ILH, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; serta IS, seorang guru.
Pemanggilan sembilan saksi ini menjadi bagian dari rangkaian pendalaman penyidikan KPK terhadap perkara yang menjerat Suhardiman Amby. Namun, keterangan resmi yang disampaikan KPK belum merinci materi pemeriksaan masing-masing saksi maupun keterkaitan mereka dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Sejumlah Pejabat Sudah Dipanggil
Sehari sebelumnya, Kamis (8/10/2026), KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing untuk diperiksa sebagai saksi.
Mereka antara lain Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua Koperasi Unit Desa Prima Sehati, Juprizal; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kuansing, Mardansyah; serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuansing, Masrul Hakim.
Penyidik turut memanggil mantan Sekretaris Daerah Kuansing Dedy Sambudi, mantan Penjabat Sekda Fahdiansyah, dua ASN pada Sekretariat Daerah berinisial DSA dan AZ, ASN pada Bapenda berinisial HAP, serta dua mantan staf khusus bupati berinisial ARM dan AC.
Serangkaian pemanggilan tersebut menunjukkan penyidik masih menelusuri keterangan dari berbagai unsur di lingkungan pemerintahan daerah. Meski demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Selain mendalami dugaan suap tersebut, KPK juga menelusuri dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Pemeriksaan terhadap para saksi diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa, memperjelas peran pihak-pihak terkait, serta menelusuri aliran pemberian yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut. (*)






PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Suhardiman Amby. Kali ini, penyidik memanggil dua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama tujuh saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau, Jumat (9/10/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dua pejabat yang dipanggil adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kuansing Erdiansyah (ERD) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kuansing Ade Fahrer Arif (AFA).
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Riau atas nama ERD selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kuansing, dan AFA selaku Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kuansing," kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Selain kedua kepala dinas tersebut, KPK memanggil tujuh saksi lain yang berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), mantan pejabat, hingga tenaga pendidik.
Mereka masing-masing IR, pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Riau; PEB, ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kuansing; SON, mantan penasihat ahli Bupati Kuansing; DAR, staf khusus bupati; Hendri Joprison, mantan Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kuansing; ILH, dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; serta IS, seorang guru.
Pemanggilan sembilan saksi ini menjadi bagian dari rangkaian pendalaman penyidikan KPK terhadap perkara yang menjerat Suhardiman Amby. Namun, keterangan resmi yang disampaikan KPK belum merinci materi pemeriksaan masing-masing saksi maupun keterkaitan mereka dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Sejumlah Pejabat Sudah Dipanggil
Sehari sebelumnya, Kamis (8/10/2026), KPK juga memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing untuk diperiksa sebagai saksi.
Mereka antara lain Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua Koperasi Unit Desa Prima Sehati, Juprizal; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kuansing, Mardansyah; serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kuansing, Masrul Hakim.
Penyidik turut memanggil mantan Sekretaris Daerah Kuansing Dedy Sambudi, mantan Penjabat Sekda Fahdiansyah, dua ASN pada Sekretariat Daerah berinisial DSA dan AZ, ASN pada Bapenda berinisial HAP, serta dua mantan staf khusus bupati berinisial ARM dan AC.
Serangkaian pemanggilan tersebut menunjukkan penyidik masih menelusuri keterangan dari berbagai unsur di lingkungan pemerintahan daerah. Meski demikian, pemanggilan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing.
Selain mendalami dugaan suap tersebut, KPK juga menelusuri dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Pemeriksaan terhadap para saksi diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa, memperjelas peran pihak-pihak terkait, serta menelusuri aliran pemberian yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut. (*)