PEKANBARU-Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Riau. Dia menilai, persoalan itu bukan semata-mata berkaitan dengan kuota, melainkan menyangkut tata kelola distribusi dan lemahnya pengawasan yang membuka celah terjadinya penyimpangan.
Achmad mengatakan, perbedaan harga yang tinggi antara jenis BBM berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan.
Kondisi ini dinilai dimanfaatkan oknum tertentu, sehingga menjadi memicu penyimpangan distribusi hingga menyebabkan kelangkaan di masyarakat.
“Terjadi perbedaan harga yang tinggi dan ini oleh oknum tertentu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan sehingga terjadi kelangkaan itu akibat tata kelolanya yang kurang diawasi,” kata Achmad usai menggelar rapat koordinasi pembahasan kelangkaan BBM di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Karena itu, Achmad meminta Pertamina memperkuat pengawasan internal untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam penyaluran BBM.
Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat dengan melibatkan pihak lain karena kemampuan pengawasan internal perusahaan terbatas.
“Kita minta kepada pihak Pertamina agar meningkatkan secara internal pengawasannya, sehingga kita harapkan kebocoran-kebocoran penyimpangan dapat diatasi,” ucapnya.
Sementara itu, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Edy Natar Nasution menduga praktik mafia BBM menjadi salah satu penyebab persoalan distribusi di Riau.
Dalam rapat koordinasi ini, ia meminta agar pemerintah untuk membuat Satuan Tugas (satgas) untuk menangangi persoalan ini.
Edy menilai, persoalan ini seharusnya dapat ditangani di tingkat daerah.
Namun, ia mengaku pembahasan sebelumnya bersama DPRD Provinsi Riau belum berjalan sesuai harapan sehingga GMKR mengambil langkah dengan melibatkan anggota DPR RI.
“Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite,” kata Edy.
Ia berharap, anggota Komisi VI DPR RI dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri agar dugaan penyimpangan di lapangan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.
Edy juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi persoalan distribusi BBM. Ia menyinggung penggerebekan di wilayah Tenayan yang menurutnya menunjukkan adanya dugaan praktik penyimpangan.
“Ketika ada masyarakat yang meragukan, kemudian kita lakukan penggerebekan dan faktanya memang terjadi ada, dan itulah yang kita lihat di Tenayan,” tukasnya. (*)
PEKANBARU-Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Riau. Dia menilai, persoalan itu bukan semata-mata berkaitan dengan kuota, melainkan menyangkut tata kelola distribusi dan lemahnya pengawasan yang membuka celah terjadinya penyimpangan.
Achmad mengatakan, perbedaan harga yang tinggi antara jenis BBM berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk memperoleh keuntungan.
Kondisi ini dinilai dimanfaatkan oknum tertentu, sehingga menjadi memicu penyimpangan distribusi hingga menyebabkan kelangkaan di masyarakat.
“Terjadi perbedaan harga yang tinggi dan ini oleh oknum tertentu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan sehingga terjadi kelangkaan itu akibat tata kelolanya yang kurang diawasi,” kata Achmad usai menggelar rapat koordinasi pembahasan kelangkaan BBM di Auditorium Menara Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, Rabu (14/10/2026).
Karena itu, Achmad meminta Pertamina memperkuat pengawasan internal untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam penyaluran BBM.
Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat dengan melibatkan pihak lain karena kemampuan pengawasan internal perusahaan terbatas.
“Kita minta kepada pihak Pertamina agar meningkatkan secara internal pengawasannya, sehingga kita harapkan kebocoran-kebocoran penyimpangan dapat diatasi,” ucapnya.
Sementara itu, mantan Gubernur Riau sekaligus Ketua Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Edy Natar Nasution menduga praktik mafia BBM menjadi salah satu penyebab persoalan distribusi di Riau.
Dalam rapat koordinasi ini, ia meminta agar pemerintah untuk membuat Satuan Tugas (satgas) untuk menangangi persoalan ini.
Edy menilai, persoalan ini seharusnya dapat ditangani di tingkat daerah.
Namun, ia mengaku pembahasan sebelumnya bersama DPRD Provinsi Riau belum berjalan sesuai harapan sehingga GMKR mengambil langkah dengan melibatkan anggota DPR RI.
“Jadi persoalannya bukan kelangkaan ketersediaan, tetapi yang ada adalah mafia BBM yang akhirnya menyebabkan orang melakukan kecurangan karena adanya disparitas harga antara BBM Bio Solar dengan Pertamina Dex maupun Dexlite,” kata Edy.
Ia berharap, anggota Komisi VI DPR RI dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada Kapolri agar dugaan penyimpangan di lapangan mendapat perhatian dan ditindaklanjuti.
Edy juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengatasi persoalan distribusi BBM. Ia menyinggung penggerebekan di wilayah Tenayan yang menurutnya menunjukkan adanya dugaan praktik penyimpangan.
“Ketika ada masyarakat yang meragukan, kemudian kita lakukan penggerebekan dan faktanya memang terjadi ada, dan itulah yang kita lihat di Tenayan,” tukasnya. (*)