JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Mereka yang hadir antara lain Menko Polkam Dudung Abdurachman, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Usai rapat, Dudung mengatakan Prabowo memerintahkan perluasan operasi udara penanganan karhutla.
Dudung menyebut Prabowo juga memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar operasi dry ice yang sebelumnya hanya menggunakan pesawat jenis casa agar ditambah lagi dengan mengerahkan pesawat jenis Hercules.
"Hasil ratas tadi petunjuk langsung bapak Presiden tentang penanganan penanggulangan Karhutla, bapak Presiden menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus betul-betul masif," ujarnya dalam konferensi pers.
Lalu, Dudung mengatakan pemerintah memerintahkan perusahaan membangun embung atau tempat penampungan air untuk mengantisipasi karhutla berulang.
Perusahaan juga diminta membuat sumur bor, sementara TNI dan Polri diperintahkan memetakan titik-titik yang rawan terbakar.
Dudung mengatakan hal itu agar penanganan karhutla dilakukan sejak sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya setelah api meluas.
"Dari mulai pembuatan embung, sudah diperintahkan kepada perusahaan-perusahaan, kemudian membuat juga sumur-sumur bor, sudah diperintahkan kepada TNI, Polri, di mana titik-titik api yang kemungkinan selalu ada, kemudian juga kepada lahan dibuatkan juga irigasi, semacam tempat-tempat penampungan air," kata Dudung.
Selain itu, Dudung mengatakan Prabowo juga meminta ada penambahan personel baik dari TNI-Polri hingga Dinas Kehutanan untuk mempercepat penanganan karhutla.
Dudung menjelaskan saat ini total personel yang dikerahkan mencapai 60 ribu orang. Sementara, untuk pesawat yang dilibatkan ada 47 pesawat.
"Ini betul-betul harus secara masif, terukur, dan dilaksanakan dengan segera karena memang ini sudah sangat membantu," ucap dia.
Pada saat yang sama, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan.
Polri juga menemukan indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam sejumlah kasus tersebut.
Suyudi mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Ia mengatakan penetapan tersangka akan dilakukan usai proses penyidikan dan pengumpulan bukti mencukupi.
"Dari Bareskrim Polri, per hari ini telah melakukan penyidikan dari 98 laporan polisi. Ada 98 kasus terkait dengan korporasi," kata Suyudi seperti dilansir CNNIndonesia.
Saat ditanya asal pihak asing tersebut, Suyudi menyebut adanya keterlibatan negara tetangga.
Ia juga mengatakan penegakan hukum dapat menyasar pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. (*)
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah jajaran untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Mereka yang hadir antara lain Menko Polkam Dudung Abdurachman, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Usai rapat, Dudung mengatakan Prabowo memerintahkan perluasan operasi udara penanganan karhutla.
Dudung menyebut Prabowo juga memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar operasi dry ice yang sebelumnya hanya menggunakan pesawat jenis casa agar ditambah lagi dengan mengerahkan pesawat jenis Hercules.
"Hasil ratas tadi petunjuk langsung bapak Presiden tentang penanganan penanggulangan Karhutla, bapak Presiden menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus betul-betul masif," ujarnya dalam konferensi pers.
Lalu, Dudung mengatakan pemerintah memerintahkan perusahaan membangun embung atau tempat penampungan air untuk mengantisipasi karhutla berulang.
Perusahaan juga diminta membuat sumur bor, sementara TNI dan Polri diperintahkan memetakan titik-titik yang rawan terbakar.
Dudung mengatakan hal itu agar penanganan karhutla dilakukan sejak sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya setelah api meluas.
"Dari mulai pembuatan embung, sudah diperintahkan kepada perusahaan-perusahaan, kemudian membuat juga sumur-sumur bor, sudah diperintahkan kepada TNI, Polri, di mana titik-titik api yang kemungkinan selalu ada, kemudian juga kepada lahan dibuatkan juga irigasi, semacam tempat-tempat penampungan air," kata Dudung.
Selain itu, Dudung mengatakan Prabowo juga meminta ada penambahan personel baik dari TNI-Polri hingga Dinas Kehutanan untuk mempercepat penanganan karhutla.
Dudung menjelaskan saat ini total personel yang dikerahkan mencapai 60 ribu orang. Sementara, untuk pesawat yang dilibatkan ada 47 pesawat.
"Ini betul-betul harus secara masif, terukur, dan dilaksanakan dengan segera karena memang ini sudah sangat membantu," ucap dia.
Pada saat yang sama, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi telah naik ke tahap penyidikan.
Polri juga menemukan indikasi keterlibatan pihak asing, termasuk dari negara tetangga, dalam sejumlah kasus tersebut.
Suyudi mengatakan penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Ia mengatakan penetapan tersangka akan dilakukan usai proses penyidikan dan pengumpulan bukti mencukupi.
"Dari Bareskrim Polri, per hari ini telah melakukan penyidikan dari 98 laporan polisi. Ada 98 kasus terkait dengan korporasi," kata Suyudi seperti dilansir CNNIndonesia.
Saat ditanya asal pihak asing tersebut, Suyudi menyebut adanya keterlibatan negara tetangga.
Ia juga mengatakan penegakan hukum dapat menyasar pemilik perusahaan maupun pemegang saham yang bertanggung jawab atas terjadinya karhutla. (*)