JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan 9.505 personel gabungan guna mengawal unjuk rasa peringatan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dipusatkan di beberapa lokasi di Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, pasukan gabungan tersebut telah mengikuti apel kesiapan di area Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan kesiapsiagaan aparat dalam mengawal 26 aksi penyampaian aspirasi publik serta 26 agenda masyarakat lain yang terjadwal di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menyatakan bahwa kebebasan menyuarakan pendapat merupakan hak konstitusional warga yang wajib dihormati sekaligus difasilitasi. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan di tengah publik mencerminkan komitmen negara dalam menjamin setiap individu dapat menjalankan haknya secara aman.
"Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi," kata Dadang seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Kekuatan pengamanan yang diterjunkan terdiri atas 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 pegawai Pemda DKI Jakarta, serta 170 anggota pengamanan dalam. Para petugas disebar ke berbagai titik dengan mengedepankan pelayanan, dialog, komunikasi, serta pendekatan yang persuasif dan humanis.
Dadang turut berpesan kepada seluruh jajaran agar senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga kestabilan emosi, serta mengutamakan langkah-langkah humanis dalam menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan harus dijalankan secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa keterlibatan TNI dan Polri bertujuan untuk menghadirkan rasa aman, tenang, dan tenteram bagi segenap warga.
Deddy juga menginstruksikan anak buahnya agar memberikan ruang yang memadai bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya secara tertib seraya tetap mematuhi prosedur operasional standar.
"Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta," kata Deddy seperti dilansir CNNIndonesia.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa selain pengamanan lokasi aksi, pihaknya turut mengatur kelancaran arus lalu lintas secara situasional untuk menjaga mobilitas warga.
Masyarakat dapat memantau perkembangan situasi melalui akun media sosial resmi @poldametrojaya serta @tmcpoldametro, atau menghubungi nomor darurat Polisi 110 apabila memerlukan pertolongan.
"Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat, kami mengedepankan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya sebagai bagian dari Kerja Melayani Jakarta," tuturnya.
Sehubungan dengan rangkaian unjuk rasa tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa rute alternatif demi mengantisipasi potensi kemacetan parah bagi para pengendara.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah memprediksi lonjakan volume kendaraan bakal terpusat di sekitar kawasan Monas, sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, serta kawasan Gedung DPR/MPR.
Masyarakat yang berkendara diimbau untuk menjauhi tiga zona tersebut selama aksi berlangsung guna menghindari hambatan perjalanan.
"Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat pada Selasa, 20 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIE hingga selesai, masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Ji. Sudirman- Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat," ujar Firman.
"Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan," imbuhnya. (*)
JAKARTA - Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan 9.505 personel gabungan guna mengawal unjuk rasa peringatan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dipusatkan di beberapa lokasi di Jakarta pada Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, pasukan gabungan tersebut telah mengikuti apel kesiapan di area Monas, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan kesiapsiagaan aparat dalam mengawal 26 aksi penyampaian aspirasi publik serta 26 agenda masyarakat lain yang terjadwal di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menyatakan bahwa kebebasan menyuarakan pendapat merupakan hak konstitusional warga yang wajib dihormati sekaligus difasilitasi. Menurutnya, kehadiran aparat keamanan di tengah publik mencerminkan komitmen negara dalam menjamin setiap individu dapat menjalankan haknya secara aman.
"Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi," kata Dadang seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Kekuatan pengamanan yang diterjunkan terdiri atas 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 pegawai Pemda DKI Jakarta, serta 170 anggota pengamanan dalam. Para petugas disebar ke berbagai titik dengan mengedepankan pelayanan, dialog, komunikasi, serta pendekatan yang persuasif dan humanis.
Dadang turut berpesan kepada seluruh jajaran agar senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga kestabilan emosi, serta mengutamakan langkah-langkah humanis dalam menghadapi dinamika di lapangan. Setiap tindakan harus dijalankan secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa keterlibatan TNI dan Polri bertujuan untuk menghadirkan rasa aman, tenang, dan tenteram bagi segenap warga.
Deddy juga menginstruksikan anak buahnya agar memberikan ruang yang memadai bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasinya secara tertib seraya tetap mematuhi prosedur operasional standar.
"Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta," kata Deddy seperti dilansir CNNIndonesia.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa selain pengamanan lokasi aksi, pihaknya turut mengatur kelancaran arus lalu lintas secara situasional untuk menjaga mobilitas warga.
Masyarakat dapat memantau perkembangan situasi melalui akun media sosial resmi @poldametrojaya serta @tmcpoldametro, atau menghubungi nomor darurat Polisi 110 apabila memerlukan pertolongan.
"Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat Saling Menjaga Ruang Publik sebagai Sarana Penyampaian Pendapat, kami mengedepankan pelayanan agar aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai, sekaligus menjaga aktivitas masyarakat lainnya sebagai bagian dari Kerja Melayani Jakarta," tuturnya.
Sehubungan dengan rangkaian unjuk rasa tersebut, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa rute alternatif demi mengantisipasi potensi kemacetan parah bagi para pengendara.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah memprediksi lonjakan volume kendaraan bakal terpusat di sekitar kawasan Monas, sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, serta kawasan Gedung DPR/MPR.
Masyarakat yang berkendara diimbau untuk menjauhi tiga zona tersebut selama aksi berlangsung guna menghindari hambatan perjalanan.
"Sehubungan dengan adanya kegiatan aksi penyampaian pendapat pada Selasa, 20 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIE hingga selesai, masyarakat diimbau mengantisipasi kepadatan dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Ji. Sudirman- Thamrin, serta Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat," ujar Firman.
"Pengguna jalan diharapkan menyesuaikan waktu keberangkatan, memanfaatkan rute alternatif, dan menghindari kawasan tersebut apabila tidak memiliki kepentingan," imbuhnya. (*)