logo
● Ada Apa dengan Musorprovlub KONI Riau? Wartawan di Luar Daftar Dilarang Meliput Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● BREAKING NEWS: Budi Arie Benarkan Gibran Mundur dari Wapres, Surat Diserahkan ke Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ada Ancaman Keselamatan Presiden, Bakom Ungkap Alasan Tentara Masuk Jakarta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Bobol SD IT Muhammadiyah, Pria 51 Tahun di Pelalawan Ditangkap Polisi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kajati Riau Resmikan Gedung PTSP, Pembangunan Kantor Baru Kejari Pelalawan Dimul Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau dan BPGMN Perkuat Pencegahan Karhutla, Inventarisasi Kanal Gambut J Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● 165 Personel Disiagakan, Polres Pelalawan Kawal Pilkades Serentak 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Kian Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.149, Sentimen Global dan Politik Memb Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Siak / Siak
Bupati Afni Gandeng Kejati Riau, Pemkab Siak Bidik Aset Bermasalah
Bupati Afni bertemu Kajati Riau menjajaki kerja sama menelusuri, menata dan memulihkan aset daerah bermasalah. (Foto: Dok. Kominfo)
Bupati Afni Gandeng Kejati Riau, Pemkab Siak Bidik Aset Bermasalah
Editor: Boy Surya Hamta | Penulis: yob ayrus
Rubrik: siak | 29 Oktober 2026 | 11:51:01

PEKANBARU-Aset pemerintah daerah yang terbengkalai, belum memiliki dokumen hukum lengkap atau berada dalam penguasaan pihak ketiga, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak. 

Untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Siak menjajaki kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Langkah ini diarahkan untuk memperjelas status kepemilikan aset sekaligus membuka jalan bagi pemanfaatannya kembali untuk kepentingan masyarakat. Penanganan akan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, serta identifikasi persoalan hukum yang menyertai setiap aset.

Rencana tersebut dibahas Bupati Siak Afni Z bersama Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita, dalam audiensi di Ruang Rapat Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, Rabu (28/10). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Siak.

iklan-view

Telusuri Jejak Aset dan Kepastian Hukumnya

Bupati Afni menilai, kejelasan status aset harus menjadi dasar sebelum pemerintah daerah menentukan langkah pengelolaan lebih lanjut. Dokumen yang tidak lengkap atau riwayat kepemilikan yang belum terang dapat memicu persoalan hukum, bahkan menghambat pemanfaatan aset yang seharusnya mendukung pelayanan publik.

“Kita ingin setiap aset milik pemerintah daerah memiliki kejelasan status dan legalitas. Jangan sampai aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru terkendala persoalan administrasi dan hukum,” kata Afni, Kamis (29/10/2026).

Menurut Afni, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan memeriksa daftar inventaris barang milik daerah. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian dokumen, menelusuri asal-usul kepemilikan, serta mengetahui apakah terdapat persoalan hukum yang belum terselesaikan.

Pekerjaan tersebut membutuhkan keterlibatan perangkat daerah terkait. Pendampingan hukum juga diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemulihan Aset Tak Hanya Berkaitan dengan Perkara Pidana

Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita, menjelaskan bahwa penanganan aset pemerintah tidak terbatas pada barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Aset yang terbengkalai maupun dikuasai pihak ketiga juga dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan persoalannya.

“Pemulihan aset tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum melalui proses pidana. Ada pula persoalan aset yang dapat ditangani melalui mekanisme lain sesuai ketentuan hukum, termasuk aset yang terbengkalai atau dikuasai pihak ketiga,” ujar Wuriadhi.

Penjelasan tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memetakan persoalan secara lebih terarah. Setiap aset memiliki kondisi berbeda sehingga langkah penyelesaiannya perlu disesuaikan dengan dokumen, status penguasaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Wuriadhi juga menekankan perlunya pemahaman yang memadai mengenai tugas dan fungsi pemulihan aset. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengenali persoalan sejak awal dan menentukan jalur penyelesaian yang tepat.

Menjaga Aset agar Kembali Bermanfaat bagi Masyarakat

Penjajakan kerja sama dengan Kejati Riau diharapkan membantu Pemkab Siak memperkuat penataan aset sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah.

Melalui koordinasi tersebut, kejaksaan diharapkan dapat memberikan pendampingan sesuai tugas dan kewenangannya, mulai dari mengidentifikasi persoalan hukum hingga mengarahkan penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagi pemerintah daerah, kejelasan status aset bukan sekadar urusan dokumen. Aset yang terlindungi secara hukum memiliki peluang lebih besar untuk dikelola secara tepat, mendukung pelayanan publik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, penyelesaian setiap kasus tetap membutuhkan pemeriksaan yang cermat. Penelusuran dokumen, pembuktian status kepemilikan, serta pemilihan mekanisme hukum harus menjadi pijakan agar upaya pemulihan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (bsh)

Home / Siak / Siak
Bupati Afni Gandeng Kejati Riau, Pemkab Siak Bidik Aset Bermasalah
Editor: Boy Surya Hamta | Penulis: yob ayrus
Rubrik: siak | 29 Oktober 2026 | 11:51:01
Bupati Afni Gandeng Kejati Riau, Pemkab Siak Bidik Aset Bermasalah
Bupati Afni bertemu Kajati Riau menjajaki kerja sama menelusuri, menata dan memulihkan aset daerah bermasalah. (Foto: Dok. Kominfo)

PEKANBARU-Aset pemerintah daerah yang terbengkalai, belum memiliki dokumen hukum lengkap atau berada dalam penguasaan pihak ketiga, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak. 

Untuk menelusuri dan menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Siak menjajaki kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.

Langkah ini diarahkan untuk memperjelas status kepemilikan aset sekaligus membuka jalan bagi pemanfaatannya kembali untuk kepentingan masyarakat. Penanganan akan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat kepemilikan, serta identifikasi persoalan hukum yang menyertai setiap aset.

Rencana tersebut dibahas Bupati Siak Afni Z bersama Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita, dalam audiensi di Ruang Rapat Pucuk Rebung, Kantor Bupati Siak, Rabu (28/10). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Siak.

Telusuri Jejak Aset dan Kepastian Hukumnya

Bupati Afni menilai, kejelasan status aset harus menjadi dasar sebelum pemerintah daerah menentukan langkah pengelolaan lebih lanjut. Dokumen yang tidak lengkap atau riwayat kepemilikan yang belum terang dapat memicu persoalan hukum, bahkan menghambat pemanfaatan aset yang seharusnya mendukung pelayanan publik.

“Kita ingin setiap aset milik pemerintah daerah memiliki kejelasan status dan legalitas. Jangan sampai aset yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru terkendala persoalan administrasi dan hukum,” kata Afni, Kamis (29/10/2026).

Menurut Afni, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan memeriksa daftar inventaris barang milik daerah. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian dokumen, menelusuri asal-usul kepemilikan, serta mengetahui apakah terdapat persoalan hukum yang belum terselesaikan.

Pekerjaan tersebut membutuhkan keterlibatan perangkat daerah terkait. Pendampingan hukum juga diperlukan agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemulihan Aset Tak Hanya Berkaitan dengan Perkara Pidana

Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita, menjelaskan bahwa penanganan aset pemerintah tidak terbatas pada barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Aset yang terbengkalai maupun dikuasai pihak ketiga juga dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan persoalannya.

“Pemulihan aset tidak semata-mata berkaitan dengan penegakan hukum melalui proses pidana. Ada pula persoalan aset yang dapat ditangani melalui mekanisme lain sesuai ketentuan hukum, termasuk aset yang terbengkalai atau dikuasai pihak ketiga,” ujar Wuriadhi.

Penjelasan tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memetakan persoalan secara lebih terarah. Setiap aset memiliki kondisi berbeda sehingga langkah penyelesaiannya perlu disesuaikan dengan dokumen, status penguasaan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Wuriadhi juga menekankan perlunya pemahaman yang memadai mengenai tugas dan fungsi pemulihan aset. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat mengenali persoalan sejak awal dan menentukan jalur penyelesaian yang tepat.

Menjaga Aset agar Kembali Bermanfaat bagi Masyarakat

Penjajakan kerja sama dengan Kejati Riau diharapkan membantu Pemkab Siak memperkuat penataan aset sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kekayaan daerah.

Melalui koordinasi tersebut, kejaksaan diharapkan dapat memberikan pendampingan sesuai tugas dan kewenangannya, mulai dari mengidentifikasi persoalan hukum hingga mengarahkan penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagi pemerintah daerah, kejelasan status aset bukan sekadar urusan dokumen. Aset yang terlindungi secara hukum memiliki peluang lebih besar untuk dikelola secara tepat, mendukung pelayanan publik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, penyelesaian setiap kasus tetap membutuhkan pemeriksaan yang cermat. Penelusuran dokumen, pembuktian status kepemilikan, serta pemilihan mekanisme hukum harus menjadi pijakan agar upaya pemulihan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. (bsh)