JAKARTA - Pemberlakuan regulasi hukum mengenai tata cara penyaluran bantuan finansial bagi tenaga kerja resmi dimulai melalui pengesahan regulasi baru di ibu kota negara. Beleid tersebut tercatat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang berfungsi sebagai amandemen kedua dari aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis di Jakarta pada hari Jumat (30/10/2026), payung hukum ini secara rinci menguraikan berbagai kriteria penerima, batasan nominal penghasilan, serta total nilai bantuan yang akan disalurkan kepada para pekerja pada tahun 2026.
Proses legalisasi serta pengundangan regulasi tersebut dilakukan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026 dan langsung memiliki kekuatan hukum sah sejak tanggal tersebut ditetapkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program bantuan finansial ini merupakan langkah intervensi dari pemerintah guna mempertahankan tingkat konsumsi buruh serta menopang kestabilan kegiatan bisnis di tengah masyarakat.

“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli.
Dalam naskah regulasi tersebut, ditetapkan bahwa sasaran penerima dana sokongan ini wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Selain itu, mereka harus tercatat sebagai partisipan aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026, serta mengantongi penghasilan maksimal Rp3,5 juta setiap bulan atau menyesuaikan dengan standar upah minimum setempat.
Patokan angka penghasilan yang digunakan didasarkan pada laporan terakhir yang diserahkan oleh pemilik usaha atau korporasi kepada pihak penyelenggara jaminan sosial serta terekam secara resmi dalam sistem data BPJS Ketenagakerjaan. Unsur pendapatan yang dikalkulasikan mencakup gaji pokok beserta berbagai bentuk tunjangan tetap yang melekat.
Bagi buruh yang mencari nafkah pada daerah dengan ketentuan upah minimum kabupaten atau kota melampaui angka Rp3,5 juta, batasan gaji akan diselaraskan dengan besaran UMK tersebut dan dilakukan pembulatan ke atas hingga nominal ratusan ribu rupiah secara utuh. Sementara itu, untuk para pekerja di kawasan yang tidak memberlakukan ketentuan UMK, acuan penghasilan maksimal mengikuti standar upah minimum provinsi menggunakan pola pembulatan serupa.
Peraturan menteri ini juga memberikan penegasan tegas bahwa fasilitas bantuan subsidi tersebut tidak dialokasikan bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemerintah menjadwalkan penyaluran dana bantuan ini sebesar Rp300 ribu setiap bulan selama rentang waktu 3 bulan, yang nantinya akan dicairkan sekaligus dalam satu tahap dengan total kumulatif mencapai Rp900 ribu.
Seluruh masyarakat maupun pihak terkait yang ingin memantau perkembangan informasi mutakhir mengenai program bantuan subsidi ini diimbau untuk mengakses situs resmi kementerian melalui alamat bsu.kemnaker.go.id. (*)






JAKARTA - Pemberlakuan regulasi hukum mengenai tata cara penyaluran bantuan finansial bagi tenaga kerja resmi dimulai melalui pengesahan regulasi baru di ibu kota negara. Beleid tersebut tercatat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang berfungsi sebagai amandemen kedua dari aturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis di Jakarta pada hari Jumat (30/10/2026), payung hukum ini secara rinci menguraikan berbagai kriteria penerima, batasan nominal penghasilan, serta total nilai bantuan yang akan disalurkan kepada para pekerja pada tahun 2026.
Proses legalisasi serta pengundangan regulasi tersebut dilakukan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026 dan langsung memiliki kekuatan hukum sah sejak tanggal tersebut ditetapkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program bantuan finansial ini merupakan langkah intervensi dari pemerintah guna mempertahankan tingkat konsumsi buruh serta menopang kestabilan kegiatan bisnis di tengah masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, pemberian bantuan dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” ujar Yassierli.
Dalam naskah regulasi tersebut, ditetapkan bahwa sasaran penerima dana sokongan ini wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Selain itu, mereka harus tercatat sebagai partisipan aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026, serta mengantongi penghasilan maksimal Rp3,5 juta setiap bulan atau menyesuaikan dengan standar upah minimum setempat.
Patokan angka penghasilan yang digunakan didasarkan pada laporan terakhir yang diserahkan oleh pemilik usaha atau korporasi kepada pihak penyelenggara jaminan sosial serta terekam secara resmi dalam sistem data BPJS Ketenagakerjaan. Unsur pendapatan yang dikalkulasikan mencakup gaji pokok beserta berbagai bentuk tunjangan tetap yang melekat.
Bagi buruh yang mencari nafkah pada daerah dengan ketentuan upah minimum kabupaten atau kota melampaui angka Rp3,5 juta, batasan gaji akan diselaraskan dengan besaran UMK tersebut dan dilakukan pembulatan ke atas hingga nominal ratusan ribu rupiah secara utuh. Sementara itu, untuk para pekerja di kawasan yang tidak memberlakukan ketentuan UMK, acuan penghasilan maksimal mengikuti standar upah minimum provinsi menggunakan pola pembulatan serupa.
Peraturan menteri ini juga memberikan penegasan tegas bahwa fasilitas bantuan subsidi tersebut tidak dialokasikan bagi aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, maupun personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pemerintah menjadwalkan penyaluran dana bantuan ini sebesar Rp300 ribu setiap bulan selama rentang waktu 3 bulan, yang nantinya akan dicairkan sekaligus dalam satu tahap dengan total kumulatif mencapai Rp900 ribu.
Seluruh masyarakat maupun pihak terkait yang ingin memantau perkembangan informasi mutakhir mengenai program bantuan subsidi ini diimbau untuk mengakses situs resmi kementerian melalui alamat bsu.kemnaker.go.id. (*)