PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA - Penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menuai sorotan. Operasi kepolisian yang berlangsung pada dini hari, 27–29 Oktober 2026, tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penegakan hukum dan perlindungan terhadap santriwati, terutama mereka yang masih di bawah umur.
Penggeledahan yang dilaporkan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB itu dilakukan tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan kasus perusakan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.
Namun, pelaksanaan penggeledahan tersebut mendapat keberatan dari pihak pengelola ponpes. Mereka menilai tindakan aparat tidak proporsional dan mengungkapkan adanya dugaan intimidasi psikologis terhadap penghuni pesantren.
Bagian dari Pengembangan Kasus

Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena membenarkan adanya penggeledahan di lingkungan Ponpes Putri Hamalatul Qur'an.
Menurutnya, tindakan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyelidikan kasus perusakan dan pembakaran warung yang terjadi di wilayah Sukoharjo pada September 2026.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 12 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi serta menyita sejumlah barang bukti.
Meski demikian, keterangan mengenai tujuan operasi tersebut belum menjawab seluruh keberatan yang disampaikan pihak ponpes, khususnya menyangkut waktu pelaksanaan, perlakuan terhadap santriwati, dan proses penyitaan barang.
Pengurus Ponpes Keluhkan Dugaan Intimidasi
Sekretaris Ponpes Hamalatul Qur'an, Diyana Indah Sari, menyampaikan keberatan atas cara aparat melaksanakan penggeledahan.
Menurut keterangannya, sebanyak 12 santriwati yang mayoritas masih di bawah umur serta empat ustazah dibawa ke Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB, ketika sebagian penghuni pesantren baru bangun tidur.
Pihak pengelola juga mengungkapkan dugaan pendobrakan pintu dan intimidasi psikologis selama operasi berlangsung.
Melalui Surat Edaran Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026, pihak yayasan turut mempersoalkan penyitaan sejumlah barang inventaris dan barang pribadi milik santriwati. Nilai keseluruhan barang yang dipersoalkan tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp50 juta.
Keterangan mengenai dugaan intimidasi, pendobrakan pintu, serta nilai barang yang disita itu merupakan klaim pihak ponpes yang masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Karena itu, penjelasan kepolisian mengenai dasar hukum penggeledahan, status 12 orang yang dibawa untuk dimintai keterangan, serta prosedur penyitaan barang menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
PB PII hingga Anggota DPR Desak Pengusutan
Polemik tersebut turut memicu desakan agar pelaksanaan penggeledahan diperiksa. Sejumlah pihak, termasuk Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) dan anggota DPR RI, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengusut prosedur operasi tersebut.
Sorotan terutama tertuju pada waktu penggeledahan yang berlangsung dini hari di lingkungan pendidikan putri, serta dugaan perlakuan yang berdampak secara psikologis terhadap santriwati di bawah umur.
Dalam konteks ini, penegakan hukum perlu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penghormatan terhadap hak setiap orang. Apabila terdapat anak yang terlibat atau berada dalam proses pemeriksaan, aspek perlindungan anak juga perlu menjadi perhatian.
Di sisi lain, penilaian terhadap tindakan aparat tetap harus didasarkan pada fakta, prosedur, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi Minta Tanggapan KPAI
Menindaklanjuti polemik tersebut, Redaksi PekanbaruTV Biro Jakarta telah melayangkan permintaan konfirmasi dan tanggapan resmi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Sabtu (31/10/2026).
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memperoleh pandangan mengenai aspek perlindungan anak dalam peristiwa tersebut, terutama terkait dugaan dampak psikologis dan prosedur pemeriksaan terhadap santriwati yang masih di bawah umur.
Hingga berita ini diterbitkan, permintaan tanggapan melalui WhatsApp resmi KPAI Pusat belum memperoleh jawaban.
PekanbaruTV.com akan terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar pemberitaan mengenai penggeledahan Ponpes Putri Hamalatul Qur'an tersaji secara berimbang dan berdasarkan informasi yang terverifikasi. (arf)






JAKARTA - Penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Putri Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menuai sorotan. Operasi kepolisian yang berlangsung pada dini hari, 27–29 Oktober 2026, tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penegakan hukum dan perlindungan terhadap santriwati, terutama mereka yang masih di bawah umur.
Penggeledahan yang dilaporkan berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB itu dilakukan tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan kasus perusakan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada September 2026.
Namun, pelaksanaan penggeledahan tersebut mendapat keberatan dari pihak pengelola ponpes. Mereka menilai tindakan aparat tidak proporsional dan mengungkapkan adanya dugaan intimidasi psikologis terhadap penghuni pesantren.
Bagian dari Pengembangan Kasus
Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena membenarkan adanya penggeledahan di lingkungan Ponpes Putri Hamalatul Qur'an.
Menurutnya, tindakan tersebut berkaitan dengan pengembangan penyelidikan kasus perusakan dan pembakaran warung yang terjadi di wilayah Sukoharjo pada September 2026.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 12 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi serta menyita sejumlah barang bukti.
Meski demikian, keterangan mengenai tujuan operasi tersebut belum menjawab seluruh keberatan yang disampaikan pihak ponpes, khususnya menyangkut waktu pelaksanaan, perlakuan terhadap santriwati, dan proses penyitaan barang.
Pengurus Ponpes Keluhkan Dugaan Intimidasi
Sekretaris Ponpes Hamalatul Qur'an, Diyana Indah Sari, menyampaikan keberatan atas cara aparat melaksanakan penggeledahan.
Menurut keterangannya, sebanyak 12 santriwati yang mayoritas masih di bawah umur serta empat ustazah dibawa ke Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB, ketika sebagian penghuni pesantren baru bangun tidur.
Pihak pengelola juga mengungkapkan dugaan pendobrakan pintu dan intimidasi psikologis selama operasi berlangsung.
Melalui Surat Edaran Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026, pihak yayasan turut mempersoalkan penyitaan sejumlah barang inventaris dan barang pribadi milik santriwati. Nilai keseluruhan barang yang dipersoalkan tersebut ditaksir mencapai sekitar Rp50 juta.
Keterangan mengenai dugaan intimidasi, pendobrakan pintu, serta nilai barang yang disita itu merupakan klaim pihak ponpes yang masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Karena itu, penjelasan kepolisian mengenai dasar hukum penggeledahan, status 12 orang yang dibawa untuk dimintai keterangan, serta prosedur penyitaan barang menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik.
PB PII hingga Anggota DPR Desak Pengusutan
Polemik tersebut turut memicu desakan agar pelaksanaan penggeledahan diperiksa. Sejumlah pihak, termasuk Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) dan anggota DPR RI, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri mengusut prosedur operasi tersebut.
Sorotan terutama tertuju pada waktu penggeledahan yang berlangsung dini hari di lingkungan pendidikan putri, serta dugaan perlakuan yang berdampak secara psikologis terhadap santriwati di bawah umur.
Dalam konteks ini, penegakan hukum perlu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, disertai penghormatan terhadap hak setiap orang. Apabila terdapat anak yang terlibat atau berada dalam proses pemeriksaan, aspek perlindungan anak juga perlu menjadi perhatian.
Di sisi lain, penilaian terhadap tindakan aparat tetap harus didasarkan pada fakta, prosedur, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi Minta Tanggapan KPAI
Menindaklanjuti polemik tersebut, Redaksi PekanbaruTV Biro Jakarta telah melayangkan permintaan konfirmasi dan tanggapan resmi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat, Sabtu (31/10/2026).
Konfirmasi tersebut diperlukan untuk memperoleh pandangan mengenai aspek perlindungan anak dalam peristiwa tersebut, terutama terkait dugaan dampak psikologis dan prosedur pemeriksaan terhadap santriwati yang masih di bawah umur.
Hingga berita ini diterbitkan, permintaan tanggapan melalui WhatsApp resmi KPAI Pusat belum memperoleh jawaban.
PekanbaruTV.com akan terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar pemberitaan mengenai penggeledahan Ponpes Putri Hamalatul Qur'an tersaji secara berimbang dan berdasarkan informasi yang terverifikasi. (arf)