JAKARTA - Sejumlah korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group menghadapi persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum. Proses peradilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi serta pencucian uang dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang berlangsung sepanjang rentang waktu 2004 hingga 2022. Agenda tersebut dilangsungkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu (04/11/2026).
Entitas korporasi yang terseret dalam perkara ini mencakup PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, serta PT Asset Pacific. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalannya persidangan direncanakan mulai pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang Kusuma Atmadja.
Seperti dikutip dari antaranews menyebutkan, dalam dakwaannya kelompok usaha tersebut dituding menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai angka Rp4,79 triliun ditambah 7,88 juta dolar Amerika Serikat. Kerugian ini timbul akibat hilangnya hak negara atas pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, serta biaya Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.
Permasalahan hukum ini bermula ketika kelima perusahaan perkebunan tersebut menjalankan operasional kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan hutan, meskipun mereka telah mengantongi izin usaha perkebunan.

Sementara itu, praktik pencucian uang yang diusut dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme pengiriman dana hasil kejahatan korupsi menuju PT Darmex Plantations yang bertindak sebagai induk perusahaan perkebunan milik Surya Darmadi di Riau. Dana haram tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh PT Darmex Plantations untuk berbagai keperluan, mulai dari penempatan dana lewat pembagian dividen, pelunasan kewajiban utang pemegang saham, penyetoran modal tambahan, hingga pengiriman dana kepada PT Asset Pacific, PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, serta korporasi afiliasi lainnya.
Melalui aliran dana tersebut, perusahaan-perusahaan itu kemudian membelanjakan atau setidaknya menguasai bermacam aset baik atas nama badan usaha maupun perorangan. Sebagian dana kejahatan juga ditempatkan pada PT Darmex Plantations, PT Asset Pacific, entitas terafiliasi lainnya, serta pihak perorangan dengan tujuan mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.
Di samping kerugian keuangan negara, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut juga disinyalir memicu kerugian perekonomian negara yang ditaksir menyentuh angka Rp73,92 triliun. Angka kerugian makroekonomi ini dihitung dari dampak yang menimpa sektor rumah tangga serta dunia usaha.
Menghadapi persidangan ini, PT Duta Palma Group terancam hukuman pidana berdasarkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)






JAKARTA - Sejumlah korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group menghadapi persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan hukum. Proses peradilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi serta pencucian uang dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, yang berlangsung sepanjang rentang waktu 2004 hingga 2022. Agenda tersebut dilangsungkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu (04/11/2026).
Entitas korporasi yang terseret dalam perkara ini mencakup PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, serta PT Asset Pacific. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalannya persidangan direncanakan mulai pukul 10.00 WIB bertempat di ruang sidang Kusuma Atmadja.
Seperti dikutip dari antaranews menyebutkan, dalam dakwaannya kelompok usaha tersebut dituding menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai angka Rp4,79 triliun ditambah 7,88 juta dolar Amerika Serikat. Kerugian ini timbul akibat hilangnya hak negara atas pendapatan dari pembayaran Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, serta biaya Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.
Permasalahan hukum ini bermula ketika kelima perusahaan perkebunan tersebut menjalankan operasional kebun kelapa sawit di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan hutan, meskipun mereka telah mengantongi izin usaha perkebunan.
Sementara itu, praktik pencucian uang yang diusut dalam perkara ini dilakukan melalui mekanisme pengiriman dana hasil kejahatan korupsi menuju PT Darmex Plantations yang bertindak sebagai induk perusahaan perkebunan milik Surya Darmadi di Riau. Dana haram tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh PT Darmex Plantations untuk berbagai keperluan, mulai dari penempatan dana lewat pembagian dividen, pelunasan kewajiban utang pemegang saham, penyetoran modal tambahan, hingga pengiriman dana kepada PT Asset Pacific, PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, serta korporasi afiliasi lainnya.
Melalui aliran dana tersebut, perusahaan-perusahaan itu kemudian membelanjakan atau setidaknya menguasai bermacam aset baik atas nama badan usaha maupun perorangan. Sebagian dana kejahatan juga ditempatkan pada PT Darmex Plantations, PT Asset Pacific, entitas terafiliasi lainnya, serta pihak perorangan dengan tujuan mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum.
Di samping kerugian keuangan negara, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut juga disinyalir memicu kerugian perekonomian negara yang ditaksir menyentuh angka Rp73,92 triliun. Angka kerugian makroekonomi ini dihitung dari dampak yang menimpa sektor rumah tangga serta dunia usaha.
Menghadapi persidangan ini, PT Duta Palma Group terancam hukuman pidana berdasarkan sangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, mereka juga dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 4 juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*)