PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA - Pengusutan kasus penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak hanya menyasar para pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual yang diduga memberikan instruksi, mengendalikan operasi, hingga pihak yang menanggung pembiayaan aksi tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi berstatus jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Terkait langkah penegakan hukum tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajaran yang bertindak tegas terhadap pihak-pihak terduga pelanggar hukum tanpa membedakan status sosial, pangkat, maupun instansi asal.
"Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh ketegasan Kapolri beserta jajaran Mabes Polri yaitu Bareskrim dan Divisi Propam yang menindak tegas siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi," kata Sugiat Santoso dalam keterangannya, Rabu (4/11).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyidik kepolisian wajib menyingkap secara tuntas siapa sosok yang memegang kendali di balik aksi spionase tersebut. Menurut pandangannya, tindakan yang menyasar langsung posisi Presiden tidak bisa dipandang sekadar sebagai inisiatif perorangan tanpa ada pihak lain yang mengatur jalannya operasi.
"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," sambungnya.
Sugiat menganggap insiden penyadapan ini sebagai perkara genting lantaran bersentuhan langsung dengan keselamatan kepala negara serta ketahanan pemerintahan. Dirinya turut mendesak penyidik agar menggali motif di balik perbuatan tersebut, termasuk potensi adanya agenda politik atau campur tangan pihak luar.
"Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol," ungkapnya.
Di samping itu, ia mengingatkan agar peristiwa ini dicermati sebagai peringatan keras terhadap keberadaan jaringan tersembunyi atau elemen bermasalah di dalam struktur birokrasi, sekaligus menandakan berakhirnya era toleransi pembiaran oleh negara.
"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan atau kepentingan pihak eksternal tertentu," ucapnya.
Politisi tersebut juga meminta Bareskrim mendalami kemungkinan adanya keterlibatan korporasi swasta, instansi lain, atau pihak tertentu yang memanfaatkan para oknum demi mengeruk data-data rahasia di area kepresidenan.
"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," imbuhnya.
Menutup pandangannya, legislator asal Fraksi Gerindra ini menilai bahwa tindakan membidik informasi rahasia milik Presiden bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara serta tindakan sabotase yang harus diadili di hadapan hukum tanpa pandang bulu. (*)






JAKARTA - Pengusutan kasus penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak hanya menyasar para pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual yang diduga memberikan instruksi, mengendalikan operasi, hingga pihak yang menanggung pembiayaan aksi tersebut.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi berstatus jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiga orang yang dimaksud adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Terkait langkah penegakan hukum tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan apresiasi kepada Kapolri beserta jajaran yang bertindak tegas terhadap pihak-pihak terduga pelanggar hukum tanpa membedakan status sosial, pangkat, maupun instansi asal.
"Partai Gerindra mengapresiasi dan mendukung penuh ketegasan Kapolri beserta jajaran Mabes Polri yaitu Bareskrim dan Divisi Propam yang menindak tegas siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi," kata Sugiat Santoso dalam keterangannya, Rabu (4/11).
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyidik kepolisian wajib menyingkap secara tuntas siapa sosok yang memegang kendali di balik aksi spionase tersebut. Menurut pandangannya, tindakan yang menyasar langsung posisi Presiden tidak bisa dipandang sekadar sebagai inisiatif perorangan tanpa ada pihak lain yang mengatur jalannya operasi.
"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," sambungnya.
Sugiat menganggap insiden penyadapan ini sebagai perkara genting lantaran bersentuhan langsung dengan keselamatan kepala negara serta ketahanan pemerintahan. Dirinya turut mendesak penyidik agar menggali motif di balik perbuatan tersebut, termasuk potensi adanya agenda politik atau campur tangan pihak luar.
"Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol," ungkapnya.
Di samping itu, ia mengingatkan agar peristiwa ini dicermati sebagai peringatan keras terhadap keberadaan jaringan tersembunyi atau elemen bermasalah di dalam struktur birokrasi, sekaligus menandakan berakhirnya era toleransi pembiaran oleh negara.
"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan atau kepentingan pihak eksternal tertentu," ucapnya.
Politisi tersebut juga meminta Bareskrim mendalami kemungkinan adanya keterlibatan korporasi swasta, instansi lain, atau pihak tertentu yang memanfaatkan para oknum demi mengeruk data-data rahasia di area kepresidenan.
"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," imbuhnya.
Menutup pandangannya, legislator asal Fraksi Gerindra ini menilai bahwa tindakan membidik informasi rahasia milik Presiden bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan negara serta tindakan sabotase yang harus diadili di hadapan hukum tanpa pandang bulu. (*)