JAKARTA – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai tugas Menteri Keuangan pada dasarnya sangat sederhana. Dalam menghadapi tekanan fiskal, pemerintah hanya memiliki tiga pilihan utama: meningkatkan penerimaan negara, memangkas belanja, atau menambah utang.
Namun di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, ketiga opsi tersebut tidak mudah dijalankan.
"Sebetulnya tugas Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya tiga opsi, naikkan, potong, atau pinjam," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, apabila penerimaan negara tidak bisa ditingkatkan, pemerintah harus mengurangi pengeluaran. Jika pengeluaran juga tidak bisa ditekan, maka satu-satunya jalan adalah menambah utang.
"Kalau tidak bisa naikkan, maka harus potong. Kalau tidak bisa potong, ya harus pinjam. Sesederhana itu," ujarnya.
Meski demikian, Chatib menilai menaikkan pajak bukan langkah yang realistis dalam kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut justru berisiko memperberat dunia usaha dan menekan daya beli masyarakat yang masih menghadapi tantangan.
Di sisi lain, menambah utang juga bukan pilihan ideal. Tingginya suku bunga global membuat biaya pinjaman menjadi semakin mahal dan berpotensi membebani keuangan negara.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya sangat mahal," katanya.
Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling rasional saat ini adalah melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja negara secara selektif. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus meredakan kekhawatiran pasar.
Ia menegaskan, kekhawatiran investor saat ini lebih banyak tertuju pada keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara umum.
Sebagai indikator, Chatib menyoroti kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia sejak awal tahun. Kenaikan premi risiko tersebut bahkan sudah terjadi sebelum memanasnya konflik terbaru di Timur Tengah.
Menurut perhitungannya, sekitar 23 persen pelemahan nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dalam kenaikan CDS.
"Artinya persoalan kita sekarang adalah confidence risk. Kalau isu ini bisa diatasi, ada harapan kondisi dapat diperbaiki," ujarnya.
Chatib juga mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah untuk menambah utang tidak semata-mata diukur dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Yang tak kalah penting adalah kemampuan penerimaan negara dalam membayar bunga dan cicilan utang.
Dengan rasio pajak yang masih relatif rendah, ia menilai ruang fiskal Indonesia cukup terbatas. Karena itu, pemerintah perlu ekstra hati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara agar kepercayaan investor tetap terjaga. (cnn)
JAKARTA – Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, menilai tugas Menteri Keuangan pada dasarnya sangat sederhana. Dalam menghadapi tekanan fiskal, pemerintah hanya memiliki tiga pilihan utama: meningkatkan penerimaan negara, memangkas belanja, atau menambah utang.
Namun di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, ketiga opsi tersebut tidak mudah dijalankan.
"Sebetulnya tugas Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya tiga opsi, naikkan, potong, atau pinjam," kata Chatib dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, apabila penerimaan negara tidak bisa ditingkatkan, pemerintah harus mengurangi pengeluaran. Jika pengeluaran juga tidak bisa ditekan, maka satu-satunya jalan adalah menambah utang.
"Kalau tidak bisa naikkan, maka harus potong. Kalau tidak bisa potong, ya harus pinjam. Sesederhana itu," ujarnya.
Meski demikian, Chatib menilai menaikkan pajak bukan langkah yang realistis dalam kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut justru berisiko memperberat dunia usaha dan menekan daya beli masyarakat yang masih menghadapi tantangan.
Di sisi lain, menambah utang juga bukan pilihan ideal. Tingginya suku bunga global membuat biaya pinjaman menjadi semakin mahal dan berpotensi membebani keuangan negara.
"Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya sangat mahal," katanya.
Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling rasional saat ini adalah melakukan rasionalisasi atau pemangkasan belanja negara secara selektif. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal sekaligus meredakan kekhawatiran pasar.
Ia menegaskan, kekhawatiran investor saat ini lebih banyak tertuju pada keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia secara umum.
Sebagai indikator, Chatib menyoroti kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia sejak awal tahun. Kenaikan premi risiko tersebut bahkan sudah terjadi sebelum memanasnya konflik terbaru di Timur Tengah.
Menurut perhitungannya, sekitar 23 persen pelemahan nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh meningkatnya risiko fiskal yang tercermin dalam kenaikan CDS.
"Artinya persoalan kita sekarang adalah confidence risk. Kalau isu ini bisa diatasi, ada harapan kondisi dapat diperbaiki," ujarnya.
Chatib juga mengingatkan bahwa kemampuan pemerintah untuk menambah utang tidak semata-mata diukur dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Yang tak kalah penting adalah kemampuan penerimaan negara dalam membayar bunga dan cicilan utang.
Dengan rasio pajak yang masih relatif rendah, ia menilai ruang fiskal Indonesia cukup terbatas. Karena itu, pemerintah perlu ekstra hati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara agar kepercayaan investor tetap terjaga. (cnn)