logo
Pemko Pekanbaru Tegaskan Rumah Sakit Tak Boleh Bedakan Pasien BPJS dan Umum Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi Pemko Pekanbaru Buka Peluang Bangun Waste Station di Kampus UNRI Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi Kapal Berbendera Tanzania Disergap di Bengkalis, Diduga Bawa Lebih 2 Ton Methamp Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi Penanganan Gempa NTT, Pemerintah Masih Mampu Belum Buka Bantuan Asing Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi Gempa NTT Rusak 19.297 Rumah, Lebih dari 6.000 Bangunan Masuk Kategori Berat Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi Desa Sungai Gantang Sukses Bentangkan Bendera 1.081 Meter di Jembatan Rumbai Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi 133 HGB Pedagang STC Dipersoalkan, Pemko Pekanbaru Didesak Buka Dasar Kebijakan Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi DPRD Pekanbaru Soroti Data Desil Warga: Salah Klasifikasi Bisa Bikin Bantuan Ter Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News / Pekanbaru
Anggaran Seragam Gratis Naik Rp7 Miliar, DPRD Pekanbaru Ingatkan Jangan Pangkas Dana Perbaikan Sekolah
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin
Anggaran Seragam Gratis Naik Rp7 Miliar, DPRD Pekanbaru Ingatkan Jangan Pangkas Dana Perbaikan Sekolah
Editor: Ridho Haztil | Penulis: raka sagara
Rubrik: news | 5 Agustus 2026 | 16:38:00

PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar penambahan anggaran program seragam sekolah gratis tidak mengorbankan alokasi untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemberian seragam gratis kepada seluruh peserta didik baru SD dan SMP negeri. Namun, pergeseran anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat peningkatan kualitas fasilitas sekolah.

Menurut Tekad, anggaran program seragam gratis tahun 2026 meningkat dari semula Rp6 miliar menjadi Rp13 miliar. Penambahan sebesar Rp7 miliar itu dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

iklan-view

"Tambahan anggaran itu tidak menjadi masalah bagi kami karena memang tujuannya untuk membantu masyarakat. Kami hanya mengingatkan jangan sampai anggaran perbaikan sarana dan prasarana sekolah ikut dikorbankan," kata Tekad.

Ia menilai rehabilitasi ruang kelas, perbaikan gedung sekolah, serta pengadaan mebel yang rusak tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, DPRD mendorong Pemko menambah anggaran pendidikan pada APBD Perubahan sehingga program seragam gratis dan pembangunan fasilitas pendidikan dapat berjalan secara beriringan.

Selain mengawal aspek penganggaran, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan mempercepat proses pengadaan seragam agar target pembagian kepada seluruh siswa baru pada Oktober 2026 dapat tercapai.

"Kami mengingatkan maksimal Oktober seragam sudah dibagikan kepada seluruh siswa baru. Kalau targetnya Oktober, pengerjaannya harus melibatkan beberapa vendor karena jumlah seragam yang diproduksi sangat besar," ujarnya.

Tekad juga meminta Dinas Pendidikan segera menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan informasi program seragam gratis kepada para orang tua. Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat tidak terlanjur membeli seragam secara mandiri.

Di sisi lain, DPRD terus mengawal komitmen Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan sekolah bebas pungutan. Menurut Tekad, penyediaan buku pelajaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus menghapus praktik pungutan yang masih terjadi di sejumlah sekolah.

Home / News
Anggaran Seragam Gratis Naik Rp7 Miliar, DPRD Pekanbaru Ingatkan Jangan Pangkas Dana Perbaikan Sekolah
Editor: Ridho Haztil | Penulis: raka sagara
Rubrik: news | 5 Agustus 2026 | 16:38:00
Anggaran Seragam Gratis Naik Rp7 Miliar, DPRD Pekanbaru Ingatkan Jangan Pangkas Dana Perbaikan Sekolah
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin

PEKANBARU-DPRD Kota Pekanbaru mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar penambahan anggaran program seragam sekolah gratis tidak mengorbankan alokasi untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Indra Pradana Abidin, mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemberian seragam gratis kepada seluruh peserta didik baru SD dan SMP negeri. Namun, pergeseran anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghambat peningkatan kualitas fasilitas sekolah.

Menurut Tekad, anggaran program seragam gratis tahun 2026 meningkat dari semula Rp6 miliar menjadi Rp13 miliar. Penambahan sebesar Rp7 miliar itu dilakukan melalui mekanisme pergeseran anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

"Tambahan anggaran itu tidak menjadi masalah bagi kami karena memang tujuannya untuk membantu masyarakat. Kami hanya mengingatkan jangan sampai anggaran perbaikan sarana dan prasarana sekolah ikut dikorbankan," kata Tekad.

Ia menilai rehabilitasi ruang kelas, perbaikan gedung sekolah, serta pengadaan mebel yang rusak tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, DPRD mendorong Pemko menambah anggaran pendidikan pada APBD Perubahan sehingga program seragam gratis dan pembangunan fasilitas pendidikan dapat berjalan secara beriringan.

Selain mengawal aspek penganggaran, DPRD juga meminta Dinas Pendidikan mempercepat proses pengadaan seragam agar target pembagian kepada seluruh siswa baru pada Oktober 2026 dapat tercapai.

"Kami mengingatkan maksimal Oktober seragam sudah dibagikan kepada seluruh siswa baru. Kalau targetnya Oktober, pengerjaannya harus melibatkan beberapa vendor karena jumlah seragam yang diproduksi sangat besar," ujarnya.

Tekad juga meminta Dinas Pendidikan segera menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk menyampaikan informasi program seragam gratis kepada para orang tua. Sosialisasi dinilai penting agar masyarakat tidak terlanjur membeli seragam secara mandiri.

Di sisi lain, DPRD terus mengawal komitmen Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan sekolah bebas pungutan. Menurut Tekad, penyediaan buku pelajaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diharapkan dapat mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus menghapus praktik pungutan yang masih terjadi di sejumlah sekolah.