PEKANBARU-Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai, Misliadi, mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir rob yang semakin sering melanda Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, banjir akibat pasang air laut kini telah menjadi persoalan serius karena hampir seluruh desa di wilayah kepulauan tersebut terdampak. Genangan air laut yang terjadi hampir setiap pekan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
"Hampir setiap pekan pasang air laut menggenangi 100 persen desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani," kata Misliadi, Jumat (7/8/2026).
Politisi PKB itu menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di dataran rendah membuat wilayah tersebut semakin rentan terhadap banjir rob. Akibatnya, lahan pertanian milik masyarakat terus terendam air asin sehingga tidak lagi produktif.
Menurut Misliadi, persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti. Banyak warga kehilangan mata pencaharian karena lahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan tidak lagi bisa dimanfaatkan.
"Lahan mereka tergenang air asin. Saat berdiskusi dengan masyarakat, mereka selalu menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya karena belum adanya tanggul penahan air laut," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misliadi mendorong pembangunan turap atau tanggul laut di kawasan yang rawan terdampak banjir rob. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman warga sekaligus menyelamatkan lahan pertanian dari intrusi air laut.
Namun, ia mengakui kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih terbatas untuk membangun tanggul laut secara menyeluruh. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
"Kami meminta Plt Gubernur Riau, Pemprov Riau, hingga pemerintah pusat bersama-sama mencari solusi agar masyarakat dapat terlepas dari ancaman banjir rob dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Selain pembangunan tanggul laut, Misliadi juga mengusulkan penyediaan alat berat di setiap kecamatan sebagai langkah penanganan darurat. Menurutnya, alat tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat tanggul sementara dan mengurangi dampak genangan air laut ketika banjir rob terjadi.
Persoalan banjir rob di Kepulauan Meranti, lanjutnya, membutuhkan penanganan terpadu karena menyangkut keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Tanpa langkah yang cepat dan terkoordinasi, dampak sosial maupun ekonomi dikhawatirkan akan terus membesar.
PEKANBARU-Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai, Misliadi, mendesak Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir rob yang semakin sering melanda Kabupaten Kepulauan Meranti.
Menurutnya, banjir akibat pasang air laut kini telah menjadi persoalan serius karena hampir seluruh desa di wilayah kepulauan tersebut terdampak. Genangan air laut yang terjadi hampir setiap pekan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga.
"Hampir setiap pekan pasang air laut menggenangi 100 persen desa di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini persoalan serius yang harus segera ditangani," kata Misliadi, Jumat (7/8/2026).
Politisi PKB itu menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di dataran rendah membuat wilayah tersebut semakin rentan terhadap banjir rob. Akibatnya, lahan pertanian milik masyarakat terus terendam air asin sehingga tidak lagi produktif.
Menurut Misliadi, persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti. Banyak warga kehilangan mata pencaharian karena lahan yang selama ini menjadi sumber penghasilan tidak lagi bisa dimanfaatkan.
"Lahan mereka tergenang air asin. Saat berdiskusi dengan masyarakat, mereka selalu menyampaikan bahwa salah satu penyebabnya karena belum adanya tanggul penahan air laut," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Misliadi mendorong pembangunan turap atau tanggul laut di kawasan yang rawan terdampak banjir rob. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman warga sekaligus menyelamatkan lahan pertanian dari intrusi air laut.
Namun, ia mengakui kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih terbatas untuk membangun tanggul laut secara menyeluruh. Karena itu, dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
"Kami meminta Plt Gubernur Riau, Pemprov Riau, hingga pemerintah pusat bersama-sama mencari solusi agar masyarakat dapat terlepas dari ancaman banjir rob dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Selain pembangunan tanggul laut, Misliadi juga mengusulkan penyediaan alat berat di setiap kecamatan sebagai langkah penanganan darurat. Menurutnya, alat tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperkuat tanggul sementara dan mengurangi dampak genangan air laut ketika banjir rob terjadi.
Persoalan banjir rob di Kepulauan Meranti, lanjutnya, membutuhkan penanganan terpadu karena menyangkut keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Tanpa langkah yang cepat dan terkoordinasi, dampak sosial maupun ekonomi dikhawatirkan akan terus membesar.