PEKANBARU - Provinsi Riau memiliki modal besar untuk menjadi salah satu motor utama hilirisasi kelapa sawit nasional. Dengan hamparan perkebunan sawit yang menjadi salah satu yang terluas di Indonesia, tantangan Riau ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, tetapi bagaimana komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sawit Indonesia Expo (SIExpo) & Conference 2026 di SKA Coex, Pekanbaru, Sabtu (8/8/2026). Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, agenda hilirisasi sawit harus dibangun bersamaan dengan penguatan sektor hulu.
Menurut Rachmat, industri hilir tidak akan tumbuh kuat jika perkebunan sebagai sumber bahan bakunya tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik," ujar Rachmat.
Karena itu, pengembangan industri sawit harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas perkebunan, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, hingga penguatan industri pengolahan.
Rachmat menekankan, tujuan akhir pengembangan sawit bukan semata meningkatkan produksi maupun ekspor, tetapi memastikan nilai ekonomi komoditas tersebut dapat dirasakan masyarakat, terutama para petani yang menjadi bagian penting dari rantai industri sawit.
"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," katanya.
Peluang Besar untuk Riau
Bagi Riau, pesan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Sebagai daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, Riau memiliki basis bahan baku yang sangat kuat untuk mendorong pengembangan industri hilir.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, kekuatan sektor sawit harus dinaikkan kelasnya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin besar dan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Menurutnya, peningkatan produksi tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru. Riau justru perlu mengoptimalkan kebun yang sudah ada melalui peningkatan produktivitas dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
"Jika kita mampu meningkatkan produksi, tidak harus perluasan lahan, tapi peningkatan kebunnya sekaligus menjaga lingkungan," kata Syahrial.
Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, pembenahan tata kelola, pengaturan harga bagi pekebun yang bermitra serta peningkatan sertifikasi.
Pemprov Riau sendiri mendapat penghargaan atas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga sawit dalam gelaran SIExpo & Conference 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Syahrial Abdi.
Menurut Syahrial, penghargaan itu menjadi dorongan bagi Riau untuk terus memperkuat pondasi industri sawit, termasuk melalui kebijakan One Map Policy yang diarahkan untuk memperkuat pemetaan wilayah dan memberikan kepastian dalam pengelolaan ruang serta perkebunan.
"Kita ingin petani semakin sejahtera, lapangan kerja luas, ketahanan pangan dan energi semakin kuat, serta lingkungan semakin terjaga," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Iim Mucharam menegaskan, hilirisasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah sawit Indonesia.
Hilirisasi, kata dia, tidak cukup hanya menjual bahan mentah. CPO harus didorong menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Namun, industri hilir tidak mungkin berkembang tanpa dukungan bahan baku yang cukup.
"Hilirisasi sawit bukan hanya jual bahan mentah, tapi olah CPO menjadi produk bernilai tinggi, dan hilirisasi tidak akan berjalan tanpa bahan baku cukup, sehingga produktivitas yang sudah ada harus ditingkatkan," ujarnya.
Karena itu, penguatan sektor hulu menjadi pekerjaan penting. Pemerintah terus mendorong peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana serta berbagai upaya peningkatan produktivitas kebun.
Bagi Riau, arah tersebut membuka peluang untuk mengubah posisi sebagai daerah penghasil sawit menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hilir sawit nasional.
Dengan basis perkebunan yang luas, penguatan produktivitas tanpa ekspansi lahan, stabilitas harga, tata kelola yang semakin baik serta pembangunan industri pengolahan, Riau memiliki fondasi untuk menciptakan rantai nilai sawit yang lebih panjang.
Jika hilirisasi berhasil dibangun dari hulu yang kuat, manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha kecil dan menengah, menguatnya ketahanan energi serta meningkatnya kesejahteraan petani sawit.
Dengan demikian, masa depan sawit Riau tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa banyak tandan buah segar yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar nilai tambah yang mampu diciptakan dari setiap buah sawit yang diproduksi di negeri ini. (**/mcr)
PEKANBARU - Provinsi Riau memiliki modal besar untuk menjadi salah satu motor utama hilirisasi kelapa sawit nasional. Dengan hamparan perkebunan sawit yang menjadi salah satu yang terluas di Indonesia, tantangan Riau ke depan bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, tetapi bagaimana komoditas tersebut diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam Sawit Indonesia Expo (SIExpo) & Conference 2026 di SKA Coex, Pekanbaru, Sabtu (8/8/2026). Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, agenda hilirisasi sawit harus dibangun bersamaan dengan penguatan sektor hulu.
Menurut Rachmat, industri hilir tidak akan tumbuh kuat jika perkebunan sebagai sumber bahan bakunya tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan.
"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik," ujar Rachmat.
Karena itu, pengembangan industri sawit harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas perkebunan, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kelola, hingga penguatan industri pengolahan.
Rachmat menekankan, tujuan akhir pengembangan sawit bukan semata meningkatkan produksi maupun ekspor, tetapi memastikan nilai ekonomi komoditas tersebut dapat dirasakan masyarakat, terutama para petani yang menjadi bagian penting dari rantai industri sawit.
"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," katanya.
Peluang Besar untuk Riau
Bagi Riau, pesan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Sebagai daerah dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, Riau memiliki basis bahan baku yang sangat kuat untuk mendorong pengembangan industri hilir.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, kekuatan sektor sawit harus dinaikkan kelasnya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin besar dan dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Menurutnya, peningkatan produksi tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru. Riau justru perlu mengoptimalkan kebun yang sudah ada melalui peningkatan produktivitas dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
"Jika kita mampu meningkatkan produksi, tidak harus perluasan lahan, tapi peningkatan kebunnya sekaligus menjaga lingkungan," kata Syahrial.
Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, pembenahan tata kelola, pengaturan harga bagi pekebun yang bermitra serta peningkatan sertifikasi.
Pemprov Riau sendiri mendapat penghargaan atas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga sawit dalam gelaran SIExpo & Conference 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Syahrial Abdi.
Menurut Syahrial, penghargaan itu menjadi dorongan bagi Riau untuk terus memperkuat pondasi industri sawit, termasuk melalui kebijakan One Map Policy yang diarahkan untuk memperkuat pemetaan wilayah dan memberikan kepastian dalam pengelolaan ruang serta perkebunan.
"Kita ingin petani semakin sejahtera, lapangan kerja luas, ketahanan pangan dan energi semakin kuat, serta lingkungan semakin terjaga," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Iim Mucharam menegaskan, hilirisasi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah sawit Indonesia.
Hilirisasi, kata dia, tidak cukup hanya menjual bahan mentah. CPO harus didorong menjadi berbagai produk bernilai tinggi. Namun, industri hilir tidak mungkin berkembang tanpa dukungan bahan baku yang cukup.
"Hilirisasi sawit bukan hanya jual bahan mentah, tapi olah CPO menjadi produk bernilai tinggi, dan hilirisasi tidak akan berjalan tanpa bahan baku cukup, sehingga produktivitas yang sudah ada harus ditingkatkan," ujarnya.
Karena itu, penguatan sektor hulu menjadi pekerjaan penting. Pemerintah terus mendorong peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana serta berbagai upaya peningkatan produktivitas kebun.
Bagi Riau, arah tersebut membuka peluang untuk mengubah posisi sebagai daerah penghasil sawit menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri hilir sawit nasional.
Dengan basis perkebunan yang luas, penguatan produktivitas tanpa ekspansi lahan, stabilitas harga, tata kelola yang semakin baik serta pembangunan industri pengolahan, Riau memiliki fondasi untuk menciptakan rantai nilai sawit yang lebih panjang.
Jika hilirisasi berhasil dibangun dari hulu yang kuat, manfaatnya tidak hanya berupa peningkatan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga terbukanya lapangan kerja, berkembangnya usaha kecil dan menengah, menguatnya ketahanan energi serta meningkatnya kesejahteraan petani sawit.
Dengan demikian, masa depan sawit Riau tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa banyak tandan buah segar yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar nilai tambah yang mampu diciptakan dari setiap buah sawit yang diproduksi di negeri ini. (**/mcr)