PEKANBARU-Pendataan warga yang tengah dilakukan di Kota Pekanbaru diharapkan tidak sekadar memperbarui jumlah penduduk, tetapi juga memperbaiki data tingkat kesejahteraan masyarakat.
Persoalan penetapan desil menjadi salah satu perhatian DPRD Pekanbaru. Anggota DPRD Pekanbaru, Nofrizal, mengatakan masih menerima laporan warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat.
Menurutnya, kesalahan klasifikasi dapat berdampak luas karena data desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
“Ini yang hilang sekarang dan masih dikeluhkan masyarakat. Sebab, masyarakat kehilangan akses terhadap berbagai program pemerintah tadi,” kata Nofrizal, Selasa (18/8/2026) dikutip dari tribunpekanbaru.
Ia menyebut masih menemukan warga dengan kondisi ekonomi sederhana, namun tercatat dalam desil 6 hingga 10. Padahal, menurutnya, kondisi kehidupan warga tersebut belum menunjukkan tingkat kesejahteraan sebagaimana kategori tersebut.
“Kalau dilihat kategori hidupnya sejahtera, jauh. Tapi tidak tahu kenapa penetapan desil tingkat strata kehidupannya masuk 6 sampai 10,” ujarnya.
Nofrizal menilai persoalan ini perlu segera dibenahi karena status desil dapat berpengaruh terhadap akses bantuan sosial, program pendidikan seperti KIP dan UKT mahasiswa, hingga layanan kesehatan melalui BPJS.
Karena itu, ia berharap pendataan yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum memperbaiki data warga secara lebih akurat. Petugas diminta menggali kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, bukan hanya berdasarkan satu indikator.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah informasi yang tidak lengkap saat proses pendataan. Nofrizal mengatakan sebagian warga masih enggan menyampaikan penghasilan maupun pekerjaan sebenarnya.
Ada warga yang mengaku tidak bekerja, padahal sehari-hari mencari nafkah sebagai buruh harian lepas, buruh bangunan atau pengemudi ojek online.
“Kadang masyarakat ditanya penghasilan berapa, dia tidak mau jawab. Ditanya pekerjaan apa, dia juga tidak mau jawab. Ada yang mengaku tidak bekerja, padahal sebenarnya buruh harian lepas, buruh bangunan atau ojek online,” katanya.
Menurut Nofrizal, kondisi tempat tinggal juga perlu dilihat secara cermat. Rumah yang ditempati warga belum tentu menjadi gambaran kemampuan ekonomi keluarga karena sebagian masyarakat tinggal di rumah milik keluarga atau menggunakan rumah pinjaman.
Dengan pendataan yang lebih rinci dan sesuai kondisi nyata, DPRD Pekanbaru berharap kesalahan penetapan desil dapat dikurangi. Data yang akurat dinilai penting agar program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Bagi warga, persoalan desil bukan sekadar angka dalam database. Kesalahan data dapat berujung pada hilangnya kesempatan memperoleh bantuan dan layanan yang seharusnya dapat diakses sesuai kondisi sosial ekonomi mereka.(*)
PEKANBARU-Pendataan warga yang tengah dilakukan di Kota Pekanbaru diharapkan tidak sekadar memperbarui jumlah penduduk, tetapi juga memperbaiki data tingkat kesejahteraan masyarakat.
Persoalan penetapan desil menjadi salah satu perhatian DPRD Pekanbaru. Anggota DPRD Pekanbaru, Nofrizal, mengatakan masih menerima laporan warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat.
Menurutnya, kesalahan klasifikasi dapat berdampak luas karena data desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
“Ini yang hilang sekarang dan masih dikeluhkan masyarakat. Sebab, masyarakat kehilangan akses terhadap berbagai program pemerintah tadi,” kata Nofrizal, Selasa (18/8/2026) dikutip dari tribunpekanbaru.
Ia menyebut masih menemukan warga dengan kondisi ekonomi sederhana, namun tercatat dalam desil 6 hingga 10. Padahal, menurutnya, kondisi kehidupan warga tersebut belum menunjukkan tingkat kesejahteraan sebagaimana kategori tersebut.
“Kalau dilihat kategori hidupnya sejahtera, jauh. Tapi tidak tahu kenapa penetapan desil tingkat strata kehidupannya masuk 6 sampai 10,” ujarnya.
Nofrizal menilai persoalan ini perlu segera dibenahi karena status desil dapat berpengaruh terhadap akses bantuan sosial, program pendidikan seperti KIP dan UKT mahasiswa, hingga layanan kesehatan melalui BPJS.
Karena itu, ia berharap pendataan yang sedang berlangsung dapat menjadi momentum memperbaiki data warga secara lebih akurat. Petugas diminta menggali kondisi ekonomi masyarakat secara utuh, bukan hanya berdasarkan satu indikator.
Salah satu kendala yang ditemukan adalah informasi yang tidak lengkap saat proses pendataan. Nofrizal mengatakan sebagian warga masih enggan menyampaikan penghasilan maupun pekerjaan sebenarnya.
Ada warga yang mengaku tidak bekerja, padahal sehari-hari mencari nafkah sebagai buruh harian lepas, buruh bangunan atau pengemudi ojek online.
“Kadang masyarakat ditanya penghasilan berapa, dia tidak mau jawab. Ditanya pekerjaan apa, dia juga tidak mau jawab. Ada yang mengaku tidak bekerja, padahal sebenarnya buruh harian lepas, buruh bangunan atau ojek online,” katanya.
Menurut Nofrizal, kondisi tempat tinggal juga perlu dilihat secara cermat. Rumah yang ditempati warga belum tentu menjadi gambaran kemampuan ekonomi keluarga karena sebagian masyarakat tinggal di rumah milik keluarga atau menggunakan rumah pinjaman.
Dengan pendataan yang lebih rinci dan sesuai kondisi nyata, DPRD Pekanbaru berharap kesalahan penetapan desil dapat dikurangi. Data yang akurat dinilai penting agar program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Bagi warga, persoalan desil bukan sekadar angka dalam database. Kesalahan data dapat berujung pada hilangnya kesempatan memperoleh bantuan dan layanan yang seharusnya dapat diakses sesuai kondisi sosial ekonomi mereka.(*)