JAKARTA-Pemerintah Indonesia belum menilai bantuan dari negara lain diperlukan untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebutuhan darurat di wilayah terdampak, mulai dari logistik hingga tempat pengungsian, masih dinilai mampu ditangani pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana melalui laporan dari tim yang berada di lapangan.
Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi sekaligus melihat apakah kapasitas penanganan nasional masih mencukupi.
“Belum ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Voi
Menurut Prasetyo, pemerintah sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa. Penanganan mencakup distribusi bantuan logistik serta penyediaan lokasi bagi warga yang harus mengungsi.
Namun, pemerintah tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Kebutuhan tempat tinggal warga setelah masa pengungsian juga mulai dipetakan.
Prasetyo menyebut pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya terdampak gempa.
“Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan, baik huntara maupun huntap, itu pun sudah dalam proses diidentifikasi,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan lanjutan setelah kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi. Pemerintah perlu memastikan warga yang kehilangan atau tidak dapat menempati rumahnya memiliki tempat tinggal selama proses pemulihan berlangsung.
Meski saat ini belum membutuhkan bantuan asing, pemerintah tetap membuka kemungkinan perubahan kebijakan apabila kondisi di lapangan berkembang dan kapasitas penanganan nasional tidak lagi mencukupi.
“Nanti kita lihat,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, pemerintah telah mengirim sejumlah pejabat dan menteri ke NTT untuk memantau langsung penanganan pascagempa. Dukungan logistik juga terus digerakkan melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI.
Pemerintah kini menghadapi dua kebutuhan utama dalam penanganan gempa NTT, yakni memastikan bantuan darurat dapat menjangkau warga terdampak serta menyiapkan proses pemulihan tempat tinggal.
Keputusan untuk menerima atau tidak menerima bantuan dari negara lain akan ditentukan berdasarkan perkembangan kebutuhan di lapangan. Pemerintah menegaskan pemantauan kondisi masyarakat terdampak masih terus dilakukan.(*)
JAKARTA-Pemerintah Indonesia belum menilai bantuan dari negara lain diperlukan untuk menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebutuhan darurat di wilayah terdampak, mulai dari logistik hingga tempat pengungsian, masih dinilai mampu ditangani pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan penanganan bencana melalui laporan dari tim yang berada di lapangan.
Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi sekaligus melihat apakah kapasitas penanganan nasional masih mencukupi.
“Belum ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Voi
Menurut Prasetyo, pemerintah sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak gempa. Penanganan mencakup distribusi bantuan logistik serta penyediaan lokasi bagi warga yang harus mengungsi.
Namun, pemerintah tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat. Kebutuhan tempat tinggal warga setelah masa pengungsian juga mulai dipetakan.
Prasetyo menyebut pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya terdampak gempa.
“Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan, baik huntara maupun huntap, itu pun sudah dalam proses diidentifikasi,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan lanjutan setelah kebutuhan mendesak masyarakat terpenuhi. Pemerintah perlu memastikan warga yang kehilangan atau tidak dapat menempati rumahnya memiliki tempat tinggal selama proses pemulihan berlangsung.
Meski saat ini belum membutuhkan bantuan asing, pemerintah tetap membuka kemungkinan perubahan kebijakan apabila kondisi di lapangan berkembang dan kapasitas penanganan nasional tidak lagi mencukupi.
“Nanti kita lihat,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, pemerintah telah mengirim sejumlah pejabat dan menteri ke NTT untuk memantau langsung penanganan pascagempa. Dukungan logistik juga terus digerakkan melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI.
Pemerintah kini menghadapi dua kebutuhan utama dalam penanganan gempa NTT, yakni memastikan bantuan darurat dapat menjangkau warga terdampak serta menyiapkan proses pemulihan tempat tinggal.
Keputusan untuk menerima atau tidak menerima bantuan dari negara lain akan ditentukan berdasarkan perkembangan kebutuhan di lapangan. Pemerintah menegaskan pemantauan kondisi masyarakat terdampak masih terus dilakukan.(*)