PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali menjadi sorotan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mengungkap sedikitnya 193 hotspot berada di 34 area korporasi perkebunan, kayu, dan sawit berdasarkan pemantauan yang dipaparkan dalam konferensi pers di Pekanbaru, Selasa (25/8/2026) siang.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap wilayah konsesi perusahaan.
Direktur WALHI Riau Eko Yunanda mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan hotspot melalui analisis citra dan dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lapangan.
Dari pemantauan tersebut, WALHI menemukan indikasi kebakaran di sejumlah wilayah konsesi, termasuk PT RAPP, PT Arara Abadi, PT Sekato Pratama Makmur, dan PT Meskom Agro Sarimas.
“Di semua perusahaan itu terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Eko.
Dalam paparan WALHI, hotspot tersebar pada sejumlah konsesi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Di antara yang dicatat WALHI, PT Rimba Rokan Lestari memiliki 40 hotspot, PT Sekato Pratama Makmur 21 hotspot, PT Sumatera Ruang Lestari 11 hotspot, dan PT Arara Abadi delapan hotspot.
Sementara pada konsesi HGU, PT Panca Surya Agrindo Sejahtera (PT PSAS) tercatat memiliki 44 hotspot, disusul PT Gumi Reksa Nusasejati 2 sebanyak 11 hotspot dan PT Meskom Agro Sarimas sebanyak sembilan hotspot.
WALHI menilai keberadaan hotspot di kawasan konsesi tersebut harus diikuti dengan pemeriksaan dan penegakan hukum yang transparan. Pemerintah, kata Eko, tidak boleh hanya datang ketika api telah membesar dan asap mulai mengganggu masyarakat.
“Jangan hanya sekadar di permukaan saja, tapi harus ada tindakan yang lebih mendalam,” ujarnya.
Kritik WALHI semakin tajam karena karhutla tahun ini kembali berdampak terhadap masyarakat. Berdasarkan data BNPB yang dipaparkan WALHI, luas karhutla di Indonesia hingga 22 Agustus 2026 mencapai 72.798 hektare. Riau menjadi salah satu provinsi dengan luasan terbesar, yakni 16.249,24 hektare.
Sementara pemantauan WALHI hingga akhir Juli 2026 mencatat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 107.649 hektare. WALHI menyebut sebagian besar hotspot tersebut berada di kawasan konsesi perusahaan.
Eko meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola konsesi dan tidak menjadikan pemadaman sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla.
Ia juga menyinggung kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Riau yang menurut WALHI harus diikuti langkah konkret, bukan sekadar seremoni. “Jangan hanya sekadar gimmick,” kata Eko.
Menurutnya, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah, yakni memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak asap, memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, serta memastikan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla.
WALHI Riau menyatakan akan terus mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk program green policing Polda Riau. Data hasil pemantauan terhadap empat korporasi juga akan dipublikasikan dalam bentuk lembar fakta dan diserahkan secara resmi kepada pihak terkait. "Kita akan segera laporkan secara resmi,” ujar Eko. (ric)
PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali menjadi sorotan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau mengungkap sedikitnya 193 hotspot berada di 34 area korporasi perkebunan, kayu, dan sawit berdasarkan pemantauan yang dipaparkan dalam konferensi pers di Pekanbaru, Selasa (25/8/2026) siang.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap wilayah konsesi perusahaan.
Direktur WALHI Riau Eko Yunanda mengatakan, pihaknya melakukan pemantauan hotspot melalui analisis citra dan dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lapangan.
Dari pemantauan tersebut, WALHI menemukan indikasi kebakaran di sejumlah wilayah konsesi, termasuk PT RAPP, PT Arara Abadi, PT Sekato Pratama Makmur, dan PT Meskom Agro Sarimas.
“Di semua perusahaan itu terjadi kebakaran hutan dan lahan,” kata Eko.
Dalam paparan WALHI, hotspot tersebar pada sejumlah konsesi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Di antara yang dicatat WALHI, PT Rimba Rokan Lestari memiliki 40 hotspot, PT Sekato Pratama Makmur 21 hotspot, PT Sumatera Ruang Lestari 11 hotspot, dan PT Arara Abadi delapan hotspot.
Sementara pada konsesi HGU, PT Panca Surya Agrindo Sejahtera (PT PSAS) tercatat memiliki 44 hotspot, disusul PT Gumi Reksa Nusasejati 2 sebanyak 11 hotspot dan PT Meskom Agro Sarimas sebanyak sembilan hotspot.
WALHI menilai keberadaan hotspot di kawasan konsesi tersebut harus diikuti dengan pemeriksaan dan penegakan hukum yang transparan. Pemerintah, kata Eko, tidak boleh hanya datang ketika api telah membesar dan asap mulai mengganggu masyarakat.
“Jangan hanya sekadar di permukaan saja, tapi harus ada tindakan yang lebih mendalam,” ujarnya.
Kritik WALHI semakin tajam karena karhutla tahun ini kembali berdampak terhadap masyarakat. Berdasarkan data BNPB yang dipaparkan WALHI, luas karhutla di Indonesia hingga 22 Agustus 2026 mencapai 72.798 hektare. Riau menjadi salah satu provinsi dengan luasan terbesar, yakni 16.249,24 hektare.
Sementara pemantauan WALHI hingga akhir Juli 2026 mencatat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 107.649 hektare. WALHI menyebut sebagian besar hotspot tersebut berada di kawasan konsesi perusahaan.
Eko meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola konsesi dan tidak menjadikan pemadaman sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla.
Ia juga menyinggung kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Riau yang menurut WALHI harus diikuti langkah konkret, bukan sekadar seremoni. “Jangan hanya sekadar gimmick,” kata Eko.
Menurutnya, setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah, yakni memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak asap, memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, serta memastikan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla.
WALHI Riau menyatakan akan terus mengawasi kebijakan pemerintah, termasuk program green policing Polda Riau. Data hasil pemantauan terhadap empat korporasi juga akan dipublikasikan dalam bentuk lembar fakta dan diserahkan secara resmi kepada pihak terkait. "Kita akan segera laporkan secara resmi,” ujar Eko. (ric)