PekanbaruTV
logo
● Rekrutmen 158.000 CPNS Disiapkan, Ini Perkiraan Jadwal Pendaftarannya Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ketua KPK Bongkar Biang Konflik Kepala Daerah dan Wakilnya, UU Pemda Harus Direv Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Antisipasi Banjir, BPBD Pekanbaru Petakan Kawasan Rawan dan Siapkan 130 Personel Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● DPD RI Apresiasi Prabowo Tambah Anggaran Daerah, Ibu Kota Provinsi Dapat Rp100 M Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Wali Kota Agung Dianugerahi Kartika Pamong Praja Muda dan Alumni Kehormatan IPDN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Waspada! Dua Bibit Siklon Kepung Sumatera, Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Meng Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Empat Hari Dua Kecelakaan "Microsleep" di Tol Permai; Kali Ini Datsun Go Hantam Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● BSP dan Serikat Pekerja Sepakati PKB 2026–2028, Perkuat Komitmen Hubungan Indust Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News / Politik
Gedor PKB, Aliansi Sipil Desak DPR Gelar Hak Angket Ijazah Gibran
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin
Gedor PKB, Aliansi Sipil Desak DPR Gelar Hak Angket Ijazah Gibran
Editor: putrajaya
Rubrik: news | 13 Oktober 2026 | 18:04:01

JAKARTA — Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) menyerahkan dokumen pengusulan hak angket ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI terkait keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (13/10/2026). Langkah ini melanjutkan safari politik aliansi tersebut setelah sebelumnya menyambangi Golkar dan PKS.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, membenarkan penerimaan berkas tuntutan dari para akademisi dan aktivis organisasi nonpemerintah tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan.

"Kami menerima suratnya secara resmi. Nantinya akan kita tindak lanjuti, bahas, lakukan pendalaman, kajian, dan kalkulasi," kata Khozin.

Penyerahan dokumen berlangsung tanpa audiensi langsung lantaran anggota dewan memasuki masa reses. Pertemuan tatap muka untuk mendalami materi tuntutan dijadwalkan ulang usai masa reses berakhir.

iklan-view

Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menegaskan penggunaan hak interpelasi DPR diperlukan guna mengklarifikasi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait berkas administrasi Pilpres 2024.

"Di MK tidak ditemukan (ijazah SMA atau sederajat), sementara di luar ramai diklaim ada. DPR harus memfasilitasi pembuktian ini agar tidak menjadi polemik liar," tegas Ray.

Pakar komunikasi Effendi Gazali yang turut hadir menambahkan, DPR merupakan forum resmi paling tepat untuk menyelesaikan silang pendapat mengenai keabsahan dokumen wapres.

Sebelum mendatangi PKB, AKSI telah menyerahkan tuntutan serupa ke Fraksi Golkar dan PKS pada Senin (12/10/2026). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pimpinan partai dan berdiskusi dengan lintas fraksi.

Home / news / Politik
Gedor PKB, Aliansi Sipil Desak DPR Gelar Hak Angket Ijazah Gibran
Editor: putrajaya
Rubrik: news | 13 Oktober 2026 | 18:04:01
Gedor PKB, Aliansi Sipil Desak DPR Gelar Hak Angket Ijazah Gibran
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin

JAKARTA — Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) menyerahkan dokumen pengusulan hak angket ke Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI terkait keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (13/10/2026). Langkah ini melanjutkan safari politik aliansi tersebut setelah sebelumnya menyambangi Golkar dan PKS.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, membenarkan penerimaan berkas tuntutan dari para akademisi dan aktivis organisasi nonpemerintah tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan.

"Kami menerima suratnya secara resmi. Nantinya akan kita tindak lanjuti, bahas, lakukan pendalaman, kajian, dan kalkulasi," kata Khozin.

Penyerahan dokumen berlangsung tanpa audiensi langsung lantaran anggota dewan memasuki masa reses. Pertemuan tatap muka untuk mendalami materi tuntutan dijadwalkan ulang usai masa reses berakhir.

Perwakilan AKSI, Ray Rangkuti, menegaskan penggunaan hak interpelasi DPR diperlukan guna mengklarifikasi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait berkas administrasi Pilpres 2024.

"Di MK tidak ditemukan (ijazah SMA atau sederajat), sementara di luar ramai diklaim ada. DPR harus memfasilitasi pembuktian ini agar tidak menjadi polemik liar," tegas Ray.

Pakar komunikasi Effendi Gazali yang turut hadir menambahkan, DPR merupakan forum resmi paling tepat untuk menyelesaikan silang pendapat mengenai keabsahan dokumen wapres.

Sebelum mendatangi PKB, AKSI telah menyerahkan tuntutan serupa ke Fraksi Golkar dan PKS pada Senin (12/10/2026). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pimpinan partai dan berdiskusi dengan lintas fraksi.