PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp10,007 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi penyumbang terbesar dengan target mencapai Rp6,99 triliun atau 69,87 persen dari total pendapatan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Riau tentang penetapan APBD 2027, Senin (16/11/2026). Meski telah disetujui bersama, rancangan anggaran tersebut masih harus melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bilang, nilai APBD 2027 mengalami peningkatan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi kerja sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau selama proses pembahasan.
"Atas nama Pemprov Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD, khususnya anggota Banggar dan tim TAPD yang telah bekerja siang dan malam hingga APBD ini dapat kita sepakati bersama," kata SF Hariyanto saat diwawancarai awak media.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,007 triliun. Selain PAD sebesar Rp6,99 triliun, pemerintah memproyeksikan pendapatan transfer mencapai Rp3,004 triliun atau 30,03 persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp9,254 miliar.
Dari sisi belanja, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,907 triliun untuk membiayai program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain belanja, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Bank Riau Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda).
SF Hariyanto berharap alokasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setelah disepakati bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kebijakan nasional, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar. Sehingga APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 bisa segera dilaksanakan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar SF Hariyanto.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (har)






PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama DPRD Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp10,007 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi penyumbang terbesar dengan target mencapai Rp6,99 triliun atau 69,87 persen dari total pendapatan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna DPRD Riau tentang penetapan APBD 2027, Senin (16/11/2026). Meski telah disetujui bersama, rancangan anggaran tersebut masih harus melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bilang, nilai APBD 2027 mengalami peningkatan dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Ia mengapresiasi kerja sama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau selama proses pembahasan.
"Atas nama Pemprov Riau, saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD, khususnya anggota Banggar dan tim TAPD yang telah bekerja siang dan malam hingga APBD ini dapat kita sepakati bersama," kata SF Hariyanto saat diwawancarai awak media.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp10,007 triliun. Selain PAD sebesar Rp6,99 triliun, pemerintah memproyeksikan pendapatan transfer mencapai Rp3,004 triliun atau 30,03 persen. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp9,254 miliar.
Dari sisi belanja, Pemprov Riau mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,907 triliun untuk membiayai program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Selain belanja, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal kepada dua badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Bank Riau Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda).
SF Hariyanto berharap alokasi anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setelah disepakati bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan rancangan anggaran sesuai dengan kebijakan nasional, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap proses evaluasi dapat berjalan lancar. Sehingga APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 bisa segera dilaksanakan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar SF Hariyanto.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (har)