PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong petani kelapa sawit termasuk para petani sawit di Riau, mengelola lahan perkebunan melalui kelembagaan koperasi.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola perkebunan, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit bagi petani.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, pemerintah juga mendorong pengelolaan lahan perkebunan sawit milik petani melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Upaya tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

"Dalam forum ini, kami mendorong agar lahan-lahan yang dimiliki oleh para petani atau lahan-lahannya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Supaya, lahan-lahan sawit itu bisa dimaksimalkan oleh para petani. Kami juga mendorong agar dibentuk kelembagaan koperasi," kata Farida kepada awak media.
Menurut Farida, pembentukan koperasi menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan kepemilikan dan pengelolaan perkebunan yang lebih profesional.
Melalui koperasi, petani juga diharapkan memiliki tata kelola usaha yang lebih sehat serta lebih mudah mengakses pembiayaan dan pasar.
Kemenkop, kata dia, akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi sawit agar petani memiliki posisi tawar lebih baik.
Selama ini, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar masih menjadi persoalan utama yang dihadapi petani maupun koperasi sawit.
Farida mencontohkan pengembangan usaha koperasi melalui kepemilikan pabrik kelapa sawit (PKS).
Bulan lalu, Kemenkop meresmikan pabrik pengolahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 45 ton per jam. Kapasitas ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya mencapai 30 ton per jam.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut diharapkan menjadi contoh bagi koperasi sawit lain untuk mengembangkan industri pengolahan secara mandiri.
Farida menyebut koperasi sawit telah tersebar di hampir 13 provinsi di Indonesia.
Menurut dia, penguatan koperasi diperlukan agar usaha petani tidak berhenti pada produksi tandan buah segar (TBS).
Petani perlu didorong masuk ke rantai industri berikutnya sehingga dapat menikmati nilai tambah dari pengolahan hasil perkebunan.
"Supaya, para petani atau anggota koperasi yang memiliki lahan-lahan sawit tidak berhenti di produksi Tanda Buah Segar (TBS), tetapi masuk ke rantai pasar selanjutnya. Ini penting agar pertambahan nilai itu bisa dinikmati oleh mereka dan juga dinikmati oleh daerah-daerah yang memiliki komoditas sawit," ujarnya.
Ia berharap penguatan koperasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta PT Agrinas Palma Nusantara dapat berjalan optimal.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dari komoditas sawit tidak hanya dinikmati pelaku industri, tetapi juga dirasakan langsung oleh petani sebagai pemilik lahan.
Farida menilai, pengembangan perkebunan sawit berbasis koperasi berpotensi memperkuat; sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. (har)






PEKANBARU - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong petani kelapa sawit termasuk para petani sawit di Riau, mengelola lahan perkebunan melalui kelembagaan koperasi.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat tata kelola perkebunan, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit bagi petani.
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan, pemerintah juga mendorong pengelolaan lahan perkebunan sawit milik petani melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Upaya tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
"Dalam forum ini, kami mendorong agar lahan-lahan yang dimiliki oleh para petani atau lahan-lahannya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Supaya, lahan-lahan sawit itu bisa dimaksimalkan oleh para petani. Kami juga mendorong agar dibentuk kelembagaan koperasi," kata Farida kepada awak media.
Menurut Farida, pembentukan koperasi menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan kepemilikan dan pengelolaan perkebunan yang lebih profesional.
Melalui koperasi, petani juga diharapkan memiliki tata kelola usaha yang lebih sehat serta lebih mudah mengakses pembiayaan dan pasar.
Kemenkop, kata dia, akan memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi sawit agar petani memiliki posisi tawar lebih baik.
Selama ini, keterbatasan akses pembiayaan dan pasar masih menjadi persoalan utama yang dihadapi petani maupun koperasi sawit.
Farida mencontohkan pengembangan usaha koperasi melalui kepemilikan pabrik kelapa sawit (PKS).
Bulan lalu, Kemenkop meresmikan pabrik pengolahan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) milik Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 45 ton per jam. Kapasitas ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya mencapai 30 ton per jam.
Peningkatan kapasitas produksi tersebut diharapkan menjadi contoh bagi koperasi sawit lain untuk mengembangkan industri pengolahan secara mandiri.
Farida menyebut koperasi sawit telah tersebar di hampir 13 provinsi di Indonesia.
Menurut dia, penguatan koperasi diperlukan agar usaha petani tidak berhenti pada produksi tandan buah segar (TBS).
Petani perlu didorong masuk ke rantai industri berikutnya sehingga dapat menikmati nilai tambah dari pengolahan hasil perkebunan.
"Supaya, para petani atau anggota koperasi yang memiliki lahan-lahan sawit tidak berhenti di produksi Tanda Buah Segar (TBS), tetapi masuk ke rantai pasar selanjutnya. Ini penting agar pertambahan nilai itu bisa dinikmati oleh mereka dan juga dinikmati oleh daerah-daerah yang memiliki komoditas sawit," ujarnya.
Ia berharap penguatan koperasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta PT Agrinas Palma Nusantara dapat berjalan optimal.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dari komoditas sawit tidak hanya dinikmati pelaku industri, tetapi juga dirasakan langsung oleh petani sebagai pemilik lahan.
Farida menilai, pengembangan perkebunan sawit berbasis koperasi berpotensi memperkuat; sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. (har)