PekanbaruTV
logo
● Polres Siak Amankan Wanita 26 Tahun, 'Jajakan' Gadis Muda Rp1, 5 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pilkades Serentak di 43 Desa di Pelalawan Berjalan Kondusif. Berikut Nama-nama K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau Perkuat Koperasi untuk Reforma Agraria Sawit, Sengketa Lahan Jadi K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Menguat Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen, IHSG Justru Babak Belur Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kejati Riau Raih Juara I Pengelola Media Sosial Terbaik Tingkat Nasional 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Plt. Gubri Bidik Beasiswa China, Peluang Mahasiswa Riau Kuliah ke Luar Negeri Te Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polda Riau Bongkar Produksi Pupuk Palsu 9,7 Ton di Rohul, Pelaku Raup Untung Rp8 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Seminar Reforma Agraria: Kemenkop Dorong Petani Sawit di Riau Kelola Lahan Lewat Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Ekonomi
Riau Masuk 10 Besar Penerimaan Pajak Rokok Nasional, Target 2027 Rp554 Miliar
Rokok yang ditata di rak rak supermarket. (foto:bisni.com)
Riau Masuk 10 Besar Penerimaan Pajak Rokok Nasional, Target 2027 Rp554 Miliar
Editor: Ridho Haztil | Penulis: Raka Sagara
Rubrik: ekonomi | 18 November 2026 | 15:06:31

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diperkirakan menerima pendapatan dari Pajak Rokok sebesar Rp554,11 miliar pada 2027. Angka tersebut menempatkan Riau di posisi ke-10 provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terbesar di Indonesia.

Besaran estimasi penerimaan tersebut telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026. Keputusan itu ditetapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Nufransa Wirasakti, pada 13 November 2026.

Dalam keputusan tersebut, estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi Riau pada tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp554.115.921.903.

Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok setiap provinsi dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional serta target penerimaan cukai rokok.

iklan-view

"Penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan Cukai Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok," demikian dikutip dari keputusan tersebut, Rabu (18/11/2026).

Estimasi penerimaan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.

Selanjutnya, gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya. Alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan APBD kabupaten/kota.

Penetapan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota paling lambat dilakukan pada November 2026. Hasil penetapan kemudian disampaikan kepada bupati atau wali kota serta Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah keputusan diterbitkan.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok tertinggi pada 2027, yakni mencapai Rp3,96 triliun.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur sebesar Rp3,19 triliun dan Jawa Tengah sebesar Rp2,92 triliun.

Sementara itu, Sumatera Utara berada di posisi keempat dengan estimasi Rp1,19 triliun, disusul Banten sebesar Rp1 triliun.

Di wilayah Sumatera, Riau berada di bawah Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, estimasi penerimaan Riau masih lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat yang ditargetkan sebesar Rp446,57 miliar dan Jambi sebesar Rp297,46 miliar.

Adapun provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terendah adalah Papua Barat sebesar Rp45,03 miliar, Papua Selatan Rp45,28 miliar, dan Papua Barat Daya Rp48,16 miliar.(*) 

Home / ekonomi
Riau Masuk 10 Besar Penerimaan Pajak Rokok Nasional, Target 2027 Rp554 Miliar
Editor: Ridho Haztil | Penulis: Raka Sagara
Rubrik: ekonomi | 18 November 2026 | 15:06:31
Riau Masuk 10 Besar Penerimaan Pajak Rokok Nasional, Target 2027 Rp554 Miliar
Rokok yang ditata di rak rak supermarket. (foto:bisni.com)

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diperkirakan menerima pendapatan dari Pajak Rokok sebesar Rp554,11 miliar pada 2027. Angka tersebut menempatkan Riau di posisi ke-10 provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terbesar di Indonesia.

Besaran estimasi penerimaan tersebut telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026. Keputusan itu ditetapkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan, Nufransa Wirasakti, pada 13 November 2026.

Dalam keputusan tersebut, estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi Riau pada tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp554.115.921.903.

Penetapan estimasi penerimaan Pajak Rokok setiap provinsi dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional serta target penerimaan cukai rokok.

"Penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap jumlah penduduk nasional dan target penerimaan Cukai Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok," demikian dikutip dari keputusan tersebut, Rabu (18/11/2026).

Estimasi penerimaan ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027.

Selanjutnya, gubernur menetapkan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk masing-masing kabupaten/kota di wilayahnya. Alokasi tersebut menjadi dasar penyusunan APBD kabupaten/kota.

Penetapan alokasi bagi hasil Pajak Rokok untuk kabupaten/kota paling lambat dilakukan pada November 2026. Hasil penetapan kemudian disampaikan kepada bupati atau wali kota serta Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat lima hari kerja setelah keputusan diterbitkan.

Secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok tertinggi pada 2027, yakni mencapai Rp3,96 triliun.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur sebesar Rp3,19 triliun dan Jawa Tengah sebesar Rp2,92 triliun.

Sementara itu, Sumatera Utara berada di posisi keempat dengan estimasi Rp1,19 triliun, disusul Banten sebesar Rp1 triliun.

Di wilayah Sumatera, Riau berada di bawah Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. Meski demikian, estimasi penerimaan Riau masih lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat yang ditargetkan sebesar Rp446,57 miliar dan Jambi sebesar Rp297,46 miliar.

Adapun provinsi dengan estimasi penerimaan Pajak Rokok terendah adalah Papua Barat sebesar Rp45,03 miliar, Papua Selatan Rp45,28 miliar, dan Papua Barat Daya Rp48,16 miliar.(*)