PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menyatakan bahwa aspek pengembalian kerugian bagi korban kejahatan korupsi serta berbagai tindak pidana lain telah resmi menjadi salah satu muatan substansial di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
Poin-poin muatan dalam RUU tersebut mengenai tindak pidana korupsi beserta kejahatan lainnya ini sudah mendapatkan lampu hijau pada pembicaraan tahap awal, yakni dalam agenda rapat kerja yang dilangsungkan Komisi III bersama pihak eksekutif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (18/11), di bawah kepemimpinan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.
Sidang kerja tersebut memiliki agenda utama berupa pemaparan laporan panitia kerja, penyampaian pandangan akhir secara mini dari fraksi-fraksi bersama pemerintah, pelaksanaan pengambilan keputusan tahap I, serta penandatanganan draf rancangan undang-undang beserta naskah penjelasannya.

Ia menjelaskan bahwa tercapainya persetujuan tingkat pertama ini merupakan buah dari proses panjang yang mengikutsertakan pimpinan serta segenap anggota Komisi III DPR bersama pihak pemerintah.
Rano turut memberikan apresiasi atas perhatian serta pengawalan intensif yang diberikan oleh Sufmi Dasco Ahmad sepanjang berjalannya rangkaian pembahasan tersebut.
"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.
Menurut pandangan Rano, aturan mengenai pengembalian harta kepada korban ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang kerap berulang di tengah masyarakat dalam penanganan perkara kejahatan, khususnya kasus penipuan investasi serta pelanggaran hukum lain yang menimbulkan dampak luas.
Selama kurun waktu ini, pihak yang menjadi korban kejahatan sering kali harus melalui prosedur berbelit-belit dan memakan waktu lama demi memperjuangkan hak dana mereka agar bisa kembali, meskipun pelaku kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman lewat jalur hukum.
"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.
Lebih lanjut, Rano memaparkan bahwa regulasi perampasan harta ilegal ini wajib memperkuat kapasitas negara dalam merampas kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak-hak masyarakat yang menderita kerugian.
"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan signifikansi pendataan korban secara presisi serta tata kelola harta benda sitaan yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan keterangannya, pelacakan dan pengamanan aset sejak fase awal penanganan perkara memegang peranan krusial bagi peluang pemulihan.
"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.
Selepas memperoleh persetujuan dalam rapat tingkat pertama ini, proses legislasi RUU Perampasan Aset akan melangkah ke tahap pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan akhir dalam rapat paripurna DPR RI.
"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.





JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menyatakan bahwa aspek pengembalian kerugian bagi korban kejahatan korupsi serta berbagai tindak pidana lain telah resmi menjadi salah satu muatan substansial di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
Poin-poin muatan dalam RUU tersebut mengenai tindak pidana korupsi beserta kejahatan lainnya ini sudah mendapatkan lampu hijau pada pembicaraan tahap awal, yakni dalam agenda rapat kerja yang dilangsungkan Komisi III bersama pihak eksekutif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (18/11), di bawah kepemimpinan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.
Sidang kerja tersebut memiliki agenda utama berupa pemaparan laporan panitia kerja, penyampaian pandangan akhir secara mini dari fraksi-fraksi bersama pemerintah, pelaksanaan pengambilan keputusan tahap I, serta penandatanganan draf rancangan undang-undang beserta naskah penjelasannya.
Ia menjelaskan bahwa tercapainya persetujuan tingkat pertama ini merupakan buah dari proses panjang yang mengikutsertakan pimpinan serta segenap anggota Komisi III DPR bersama pihak pemerintah.
Rano turut memberikan apresiasi atas perhatian serta pengawalan intensif yang diberikan oleh Sufmi Dasco Ahmad sepanjang berjalannya rangkaian pembahasan tersebut.
"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.
Menurut pandangan Rano, aturan mengenai pengembalian harta kepada korban ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan yang kerap berulang di tengah masyarakat dalam penanganan perkara kejahatan, khususnya kasus penipuan investasi serta pelanggaran hukum lain yang menimbulkan dampak luas.
Selama kurun waktu ini, pihak yang menjadi korban kejahatan sering kali harus melalui prosedur berbelit-belit dan memakan waktu lama demi memperjuangkan hak dana mereka agar bisa kembali, meskipun pelaku kejahatan tersebut telah dijatuhi hukuman lewat jalur hukum.
"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.
Lebih lanjut, Rano memaparkan bahwa regulasi perampasan harta ilegal ini wajib memperkuat kapasitas negara dalam merampas kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak-hak masyarakat yang menderita kerugian.
"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan signifikansi pendataan korban secara presisi serta tata kelola harta benda sitaan yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan keterangannya, pelacakan dan pengamanan aset sejak fase awal penanganan perkara memegang peranan krusial bagi peluang pemulihan.
"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.
Selepas memperoleh persetujuan dalam rapat tingkat pertama ini, proses legislasi RUU Perampasan Aset akan melangkah ke tahap pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan akhir dalam rapat paripurna DPR RI.
"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.