PekanbaruTV
logo
● Dari Sungai Undan ke Ogan Ilir, Dua Buaya Inhil Direlokasi demi Keselamatan Bers Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polisi Sita 1.000 Liter BBM Subsidi di Inhu, Lima Orang Diamankan Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● PSPS Pekanbaru Bertandang ke Banda Aceh, Askar Bertuah Bidik Tiga Poin di Markas Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Izin Konsesi Hutan RAPP Dicabut, WALHI Riau Desak Pemulihan Lingkungan dan Hak M Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Ketua APJII Riau Trio Gunawan Ungkap Peluang dan Tantangan Bisnis ISP di Seminar Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Update Cuaca 21 November 2026: BMKG Peringatkan Hujan Petir dan Angin Kencang di Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Dua Pintu Waduk Koto Panjang Pagi Ini Dibuka, Warga Sepanjang Sungai Kampar Dimi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Buka Skema Baru Pasca-Izin RAPP Dicabut: Operasional Dilanjutkan BUMN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News
Soal Pencabutan Izin 338 Ribu Hektare, RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah, Soroti Nasib 41 Ribu Pekerja
Satgas PKH usai memasang plang pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 338.536 hektare, Jumat (20/11/2026) di Pelalawan. (Foto: Dikky/Pekanbarutv)
Soal Pencabutan Izin 338 Ribu Hektare, RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah, Soroti Nasib 41 Ribu Pekerja
Editor: Arya Mahendra | Penulis: rico syahputra
Rubrik: news | 20 November 2026 | 14:42:56

PELALAWAN - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya menyampaikan pernyataan resmi menyusul keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.

Dalam pernyataan Corporate Communications PT RAPP yang diterima Pekanbarutv.com, Jumat (20/11/2026), perusahaan mengaku telah menerima informasi mengenai keputusan pemerintah melalui pemberitaan media. RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

Namun, perusahaan menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut, sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.

"Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami," demikian pernyataan resmi PT RAPP.

iklan-view

Pernyataan tersebut muncul di tengah langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang mengumumkan pencabutan izin konsesi RAPP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sebelumnya menyampaikan pencabutan izin tersebut didasarkan pada hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Temuan Satgas PKH di antaranya kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan kelestarian habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Atas keputusan pencabutan tersebut, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap harus dipenuhi.

41 Ribu Pekerja dan 170 Ribu Lapangan Kerja

Di tengah keputusan tersebut, PT RAPP mengingatkan besarnya keterkaitan operasional perusahaan dengan tenaga kerja, pelaku usaha lokal, masyarakat dan perekonomian Riau.

RAPP bersama Grup APRIL, menurut perusahaan, mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Tidak hanya tenaga kerja langsung maupun yang berada dalam jaringan perusahaan, aktivitas PT RAPP juga disebut memiliki dampak ekonomi lebih luas. Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dikutip perusahaan, operasional RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok dan mitra usaha lainnya, sembari berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat perkembangan keputusan pemerintah tersebut.

Besarnya keterkaitan ekonomi ini menjadikan keputusan pencabutan izin RAPP tidak hanya menyangkut aspek pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga menimbulkan perhatian terhadap keberlangsungan rantai industri, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang selama ini terhubung dengan perusahaan.

Pangkalan Kerinci dan Ekonomi Pelalawan

RAPP juga mengungkapkan bahwa keberadaannya telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi dan sosial Riau selama lebih dari tiga dekade.

Perusahaan menyebut Pangkalan Kerinci, yang pada 1993 masih merupakan komunitas dengan sekitar 200 penduduk, kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan populasi sekitar 250.000 jiwa. RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.

Dalam kurun 2016 hingga 2025, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.

Selain kontribusi ekonomi, RAPP juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat selama 10 tahun terakhir di lima kabupaten.

Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Industri Ekspor dan Komitmen Lingkungan

Dalam pernyataan yang sama, RAPP menjelaskan bahwa perusahaan bersama Grup APRIL memproduksi produk bernilai tambah berbasis serat yang dibudidayakan di Indonesia dan dipasarkan ke lebih dari 100 pasar dunia.

Lebih dari 85 persen produksi perusahaan disebut diekspor, sehingga turut menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Perusahaan juga menegaskan pengelolaan hutan bertanggung jawab merupakan bagian dari prinsip operasionalnya. Selain mengelola areal tanaman industri, RAPP menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau (RER), sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang dijalankan sejak 2014 juga disebut telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Menurut perusahaan, program tersebut membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.

RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat serta mitra usaha, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.

Di sisi lain, keputusan pencabutan PBPH yang diumumkan Satgas PKH kini menjadi babak penting bagi perusahaan dan sektor kehutanan di Riau. Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana keputusan pemerintah tersebut dijalankan, termasuk aspek pengelolaan kawasan, tanggung jawab lingkungan, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja yang selama ini terkait dengan operasional RAPP. (ric)

Home / news
Soal Pencabutan Izin 338 Ribu Hektare, RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah, Soroti Nasib 41 Ribu Pekerja
Editor: Arya Mahendra | Penulis: rico syahputra
Rubrik: news | 20 November 2026 | 14:42:56
Soal Pencabutan Izin 338 Ribu Hektare, RAPP Tunggu Penjelasan Resmi Pemerintah, Soroti Nasib 41 Ribu Pekerja
Satgas PKH usai memasang plang pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 338.536 hektare, Jumat (20/11/2026) di Pelalawan. (Foto: Dikky/Pekanbarutv)

PELALAWAN - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya menyampaikan pernyataan resmi menyusul keputusan pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.

Dalam pernyataan Corporate Communications PT RAPP yang diterima Pekanbarutv.com, Jumat (20/11/2026), perusahaan mengaku telah menerima informasi mengenai keputusan pemerintah melalui pemberitaan media. RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

Namun, perusahaan menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan tersebut, sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.

"Prioritas utama kami saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional kami," demikian pernyataan resmi PT RAPP.

Pernyataan tersebut muncul di tengah langkah penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang mengumumkan pencabutan izin konsesi RAPP berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, sebelumnya menyampaikan pencabutan izin tersebut didasarkan pada hasil temuan dan verifikasi terhadap sejumlah dugaan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

Temuan Satgas PKH di antaranya kebakaran lahan gambut yang berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, aktivitas pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berkaitan dengan kelestarian habitat satwa liar, khususnya gajah Sumatera.

Atas keputusan pencabutan tersebut, pemerintah menyatakan seluruh kegiatan di dalam areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Pemerintah juga menegaskan bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum tetap harus dipenuhi.

41 Ribu Pekerja dan 170 Ribu Lapangan Kerja

Di tengah keputusan tersebut, PT RAPP mengingatkan besarnya keterkaitan operasional perusahaan dengan tenaga kerja, pelaku usaha lokal, masyarakat dan perekonomian Riau.

RAPP bersama Grup APRIL, menurut perusahaan, mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Tidak hanya tenaga kerja langsung maupun yang berada dalam jaringan perusahaan, aktivitas PT RAPP juga disebut memiliki dampak ekonomi lebih luas. Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya yang dikutip perusahaan, operasional RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok dan mitra usaha lainnya, sembari berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat perkembangan keputusan pemerintah tersebut.

Besarnya keterkaitan ekonomi ini menjadikan keputusan pencabutan izin RAPP tidak hanya menyangkut aspek pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga menimbulkan perhatian terhadap keberlangsungan rantai industri, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang selama ini terhubung dengan perusahaan.

Pangkalan Kerinci dan Ekonomi Pelalawan

RAPP juga mengungkapkan bahwa keberadaannya telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi dan sosial Riau selama lebih dari tiga dekade.

Perusahaan menyebut Pangkalan Kerinci, yang pada 1993 masih merupakan komunitas dengan sekitar 200 penduduk, kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan populasi sekitar 250.000 jiwa. RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.

Dalam kurun 2016 hingga 2025, perusahaan mengklaim telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.

Selain kontribusi ekonomi, RAPP juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat selama 10 tahun terakhir di lima kabupaten.

Program tersebut mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Industri Ekspor dan Komitmen Lingkungan

Dalam pernyataan yang sama, RAPP menjelaskan bahwa perusahaan bersama Grup APRIL memproduksi produk bernilai tambah berbasis serat yang dibudidayakan di Indonesia dan dipasarkan ke lebih dari 100 pasar dunia.

Lebih dari 85 persen produksi perusahaan disebut diekspor, sehingga turut menghasilkan devisa bagi Indonesia.

Perusahaan juga menegaskan pengelolaan hutan bertanggung jawab merupakan bagian dari prinsip operasionalnya. Selain mengelola areal tanaman industri, RAPP menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau (RER), sebagai bagian dari dukungan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Program Desa Bebas Api atau Fire Free Village Programme yang dijalankan sejak 2014 juga disebut telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Menurut perusahaan, program tersebut membantu mengurangi luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta hingga lebih dari 90 persen.

RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat serta mitra usaha, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan.

Di sisi lain, keputusan pencabutan PBPH yang diumumkan Satgas PKH kini menjadi babak penting bagi perusahaan dan sektor kehutanan di Riau. Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana keputusan pemerintah tersebut dijalankan, termasuk aspek pengelolaan kawasan, tanggung jawab lingkungan, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi dan tenaga kerja yang selama ini terkait dengan operasional RAPP. (ric)