PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU - Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau berpotensi membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang muncul setelah pencabutan izin tersebut.
Abdullah bilang, diperlukannya langkah antisipasi mulai dari penurunan skala investasi, pertumbuhan ekonomi, aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya minta Pemprov segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah ini. Baik dari segi penurunan skala investasi, pertumbuhan ekonomi, UMKM, hingga potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini," kata Abdullah saat diwawancarai jurnalis Pekanbarutv, Jumat (20/11/2026).
Menurut Abdullah, koordinasi lintas pihak diperlukan agar pemerintah, perusahaan, pekerja, dan pelaku usaha dapat mencari solusi bersama atas konsekuensi kebijakan tersebut.
Di sisi lain, ia menjelaskan secara fungsi pengawasan DPRD terhadap persoalan tersebut tetap dijalankan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar kewenangan perizinan, termasuk pengawasan dan pencabutan izin, berada di tangan pemerintah pusat.
"DPRD sesuai fungsinya selalu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah itu sendiri, di mana sebagian besar kewenangan izin juga ada di pemerintah pusat, termasuk pengawasan dan pencabutannya,” lanjutnya.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menilai keberlangsungan investasi di Riau tidak harus bergantung pada satu perusahaan.
Sebab kata dia, pemerintah masih dapat membuka peluang investasi dari berbagai pihak, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), selama mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Investasi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik swasta maupun negara, dalam hal ini BUMN. Yang penting bagi masyarakat adalah lapangan kerja terbuka, apalagi masih banyak anak-anak daerah yang membutuhkan lapangan kerja," bebernya.
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare. Keputusan tersebut menjadi bagian dari penertiban kawasan hutan oleh pemerintah.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut PBPH PT RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan tersebut mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa penertiban merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola pemanfaatan hutan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Selain pencabutan izin RAPP, Satgas PKH juga menertibkan aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan yang berasal dari aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Pencabutan izin ini memunculkan sejumlah persoalan lanjutan, mulai dari pengelolaan kawasan setelah izin dicabut, pemulihan lingkungan, hingga nasib tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. (har)





PEKANBARU - Pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau berpotensi membawa konsekuensi terhadap aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan.
DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak kebijakan tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang muncul setelah pencabutan izin tersebut.
Abdullah bilang, diperlukannya langkah antisipasi mulai dari penurunan skala investasi, pertumbuhan ekonomi, aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Saya minta Pemprov segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak-dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah ini. Baik dari segi penurunan skala investasi, pertumbuhan ekonomi, UMKM, hingga potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini," kata Abdullah saat diwawancarai jurnalis Pekanbarutv, Jumat (20/11/2026).
Menurut Abdullah, koordinasi lintas pihak diperlukan agar pemerintah, perusahaan, pekerja, dan pelaku usaha dapat mencari solusi bersama atas konsekuensi kebijakan tersebut.
Di sisi lain, ia menjelaskan secara fungsi pengawasan DPRD terhadap persoalan tersebut tetap dijalankan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar kewenangan perizinan, termasuk pengawasan dan pencabutan izin, berada di tangan pemerintah pusat.
"DPRD sesuai fungsinya selalu melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah itu sendiri, di mana sebagian besar kewenangan izin juga ada di pemerintah pusat, termasuk pengawasan dan pencabutannya,” lanjutnya.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menilai keberlangsungan investasi di Riau tidak harus bergantung pada satu perusahaan.
Sebab kata dia, pemerintah masih dapat membuka peluang investasi dari berbagai pihak, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN), selama mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Investasi bisa dilakukan oleh siapa saja, baik swasta maupun negara, dalam hal ini BUMN. Yang penting bagi masyarakat adalah lapangan kerja terbuka, apalagi masih banyak anak-anak daerah yang membutuhkan lapangan kerja," bebernya.
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare. Keputusan tersebut menjadi bagian dari penertiban kawasan hutan oleh pemerintah.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut PBPH PT RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Pencabutan tersebut mencakup areal kerja sekitar 338.536 hektare. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa penertiban merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi kawasan hutan dan memperbaiki tata kelola pemanfaatan hutan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
Selain pencabutan izin RAPP, Satgas PKH juga menertibkan aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas menemukan indikasi pabrik kelapa sawit nonkebun milik perusahaan tersebut membeli dan mengolah hasil perkebunan yang berasal dari aktivitas perkebunan sawit di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Pencabutan izin ini memunculkan sejumlah persoalan lanjutan, mulai dari pengelolaan kawasan setelah izin dicabut, pemulihan lingkungan, hingga nasib tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. (har)