PekanbaruTV
logo
● Update Cuaca 21 November 2026: BMKG Peringatkan Hujan Petir dan Angin Kencang di Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Dua Pintu Waduk Koto Panjang Pagi Ini Dibuka, Warga Sepanjang Sungai Kampar Dimi Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Buka Skema Baru Pasca-Izin RAPP Dicabut: Operasional Dilanjutkan BUMN Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● UMK Bengkalis 2027 Direkomendasikan Naik 4,84 Persen, Jadi Rp4,35 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Agung Siapkan Sekolah Gratis di Pekanbaru, Perlengkapan Siswa Ikut Ditanggung Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Debit Air Waduk Koto Panjang Meningkat, Dua Pintu Pelimpah Dibuka Besok, Sungai Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Sembunyi di Hutan Bakau, Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 30 Warga Asing ke Mal Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Satgas PKH Temukan 18 Ribu Hektar Kebun Sawit di Areal Konsesi PT RAPP Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / News
338.536 Hektare Dicabut, Mampukah RAPP Bertahan? Pabrik Pulp Masih Hidup, Pasokan Kayu Jadi Ujian
Kawasan industri pulp RAPP di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. (Foto: Istimewa)
ANALISIS BERITA
338.536 Hektare Dicabut, Mampukah RAPP Bertahan? Pabrik Pulp Masih Hidup, Pasokan Kayu Jadi Ujian
Editor: Arya Mahendra | Penulis: rico syahputra
Rubrik: news | 20 November 2026 | 14:01:43

PEKANBARU - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare oleh Kementerian Kehutanan menjadi babak baru dalam pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Namun, keputusan tersebut tidak hanya menyangkut penguasaan kawasan hutan, dugaan pelanggaran lingkungan, atau penertiban konsesi. Di balik keputusan itu, tersimpan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan industri pulp raksasa yang selama ini menjadi salah satu motor ekonomi di Kabupaten Pelalawan.

Apakah RAPP masih mampu menjalankan operasional pabrik pulp dan produk turunannya di Pangkalan Kerinci jika salah satu basis pengelolaan hutan yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasokan kayu perusahaan dicabut?

Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat industri pulp merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kontinuitas pasokan bahan baku. Pabrik dengan kapasitas produksi jutaan ton per tahun membutuhkan pasokan kayu dalam jumlah besar, terukur, berkelanjutan dan tidak boleh terputus.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

iklan-view

Pencabutan izin dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita L.H. Simanjuntak, menegaskan penghentian kegiatan tersebut diumumkan bersamaan dengan pencabutan izin PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Barita dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026) siang.

Saat ditanya mengenai nasib karyawan serta dampak ekonomi terhadap daerah akibat penghentian operasional perusahaan, Barita menyebut pemerintah akan menindaklanjutinya melalui proses penertiban dan penyelesaian.

"Yang jelas hari ini diumumkan dihentikan dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM-nya, dan audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," tegas Barita menjawab Pekanbarutv.com.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap ancaman habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Pabrik Tidak Otomatis Berhenti

Pencabutan izin pengelolaan hutan tidak serta-merta berarti izin industri pulp dan kertas PT RAPP ikut dicabut. Secara hukum dan administrasi, izin pemanfaatan hutan dan izin usaha industri merupakan instrumen perizinan yang berbeda.

Dengan demikian, secara prinsip, pabrik RAPP masih dapat beroperasi selama izin industrinya tetap berlaku, memenuhi ketentuan hukum, serta memperoleh pasokan bahan baku dari sumber yang sah.

Namun, keberadaan izin industri tidak menjamin pabrik dapat beroperasi secara normal apabila pasokan bahan bakunya terganggu. Inilah titik kusial dari pencabutan PBPH seluas 338.536 hektare tersebut.

RAPP merupakan bagian dari APRIL Group, perusahaan industri kehutanan dan pulp yang memiliki fasilitas produksi terintegrasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan laporan keberlanjutan APRIL 2024 yang dihimpun litbang Pekanbarutv.com, kompleks industri Kerinci mengonsumsi lebih dari 15 juta ton kayu dan serat untuk menghasilkan sekitar 3,9 juta ton pulp serta produk turunannya sepanjang 2024.

Sementara itu, kapasitas produksi pulp kompleks industri tersebut dilaporkan mencapai hingga 4 juta ton per tahun.

Besarnya kapasitas produksi itu menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku industri bukan dalam skala kecil. Pasokan kayu menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan proses produksi.

Ketergantungan Pada Pasokan Kayu

Dalam laporan keberlanjutan dan dokumen operasionalnya, APRIL menjelaskan bahwa bahan baku serat berasal dari perkebunan yang dikelola perusahaan, mitra pemasok, serta pemasok pasar terbuka.

Laporan assurance APRIL mengenai pengelolaan hutan menyebut, pada periode yang dilaporkan, perkebunan perusahaan dan mitra memasok sekitar 77 persen kebutuhan serat pabrik, sementara sisanya berasal dari pemasok pasar terbuka di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sabah, Malaysia, serta pemasok serpih kayu dari Thailand dan Vietnam.

Komposisi pasokan tersebut menjadi gambaran penting untuk melihat bagaimana industri pulp Kerinci mengandalkan jaringan pasokan yang terintegrasi.

Meski demikian, angka tersebut merupakan data dalam dokumen periode sebelumnya dan tidak dapat langsung dianggap sebagai komposisi pasokan terkini setelah pencabutan PBPH 338.536 hektare.

Belum diketahui secara terbuka berapa bagian pasokan kayu yang berasal langsung dari areal PBPH PT RAPP yang kini dicabut, berapa yang berasal dari konsesi mitra, serta berapa yang berasal dari pemasok eksternal.

Jika areal yang dicabut merupakan salah satu sumber utama bahan baku, perusahaan tentu harus melakukan penyesuaian terhadap sistem pasokan kayu.

Penyesuaian tersebut bisa berupa peningkatan pasokan dari konsesi mitra yang masih memiliki izin, pengadaan kayu dari pemasok lain, pemanfaatan stok yang telah dipanen secara legal, hingga pengaturan ulang kapasitas produksi.

Namun, seluruh alternatif tersebut tidak serta-merta dapat menggantikan pasokan dalam jumlah besar tanpa konsekuensi biaya, logistik dan kepastian legalitas.

Risiko Penurunan Produksi Hingga Tekanan Biaya

Dalam industri pulp, pasokan kayu bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan baku, melainkan juga menyangkut jarak pengangkutan, kualitas serat, kontinuitas pasokan, biaya logistik dan efisiensi produksi.

Apabila pasokan kayu harus didatangkan dari kawasan yang lebih jauh, perusahaan berpotensi menghadapi peningkatan biaya transportasi.

Jika pasokan pengganti tidak mencukupi kebutuhan pabrik, kapasitas produksi juga berpotensi diturunkan.

Dalam kondisi yang lebih berat, apabila pasokan kayu legal tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum produksi secara berkelanjutan, sebagian fasilitas produksi berpotensi mengalami penghentian sementara atau penyesuaian operasi.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih merupakan skenario risiko, bukan fakta bahwa RAPP akan menghentikan produksi.

Belum terdapat informasi terbuka yang memastikan pencabutan PBPH 338.536 hektare akan menyebabkan pabrik RAPP berhenti beroperasi, mengalami penurunan kapasitas produksi, atau melakukan pengurangan tenaga kerja.

Ribuan Pekerja dan Ekonomi Pelalawan Ikut Dipertaruhkan

Dampak pencabutan izin ini juga berpotensi meluas ke sektor ketenagakerjaan dan ekonomi daerah, terutama apabila gangguan pasokan bahan baku berujung pada penyesuaian produksi.

APRIL merupakan salah satu perusahaan industri terbesar yang beroperasi di Pangkalan Kerinci. Kompleks industri dan aktivitas kehutanan perusahaan telah membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan pekerja, kontraktor, perusahaan transportasi, pemasok, pelaku usaha lokal hingga masyarakat sekitar.

Berdasarkan data perusahaan, jumlah tenaga kerja APRIL pada Desember 2024 mencapai 16.981 orang, termasuk pekerja dari mitra pemasok.

Angka tersebut merupakan jumlah tenaga kerja APRIL secara keseluruhan, termasuk pekerja mitra, bukan jumlah karyawan langsung PT RAPP semata. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jumlah pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat pencabutan PBPH.

Namun, data itu memberikan gambaran mengenai besarnya ekosistem tenaga kerja yang terhubung dengan kegiatan perusahaan.

Di luar karyawan langsung, aktivitas industri pulp juga melibatkan tenaga kerja kontraktor, operator alat berat, pekerja pemanenan, pengangkutan kayu, logistik, pemeliharaan mesin, jasa pendukung, hingga pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas industri di Pangkalan Kerinci.

Apabila terjadi penurunan produksi secara signifikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh karyawan perusahaan.

Kontraktor, pemasok, sopir angkutan, pekerja harian, usaha makanan, penginapan, perdagangan, hingga sektor jasa di sekitar kawasan industri juga berpotensi merasakan dampaknya.

Bahkan, jika skenario terburuk berupa penghentian operasi pabrik benar-benar terjadi, dampaknya dapat merembet ke perekonomian daerah, penerimaan pajak, aktivitas perdagangan, serta kehidupan sosial masyarakat yang selama ini tumbuh di sekitar kompleks industri.

Namun, penghentian operasi pabrik bukan skenario yang dapat dipastikan saat ini. Dampaknya terhadap tenaga kerja juga bergantung pada apakah perusahaan melakukan penyesuaian produksi, penghentian sementara, restrukturisasi, atau benar-benar menghentikan kegiatan industri.

Jika Perusahaan Berhenti, Pekerja Tidak Boleh Menjadi Korban

Dalam situasi apa pun, pencabutan PBPH tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan terhadap pekerja.

Jika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, restrukturisasi, atau bahkan penghentian operasional, hak-hak pekerja tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Persoalan ini menjadi penting karena dampak kebijakan kehutanan tidak seharusnya hanya dilihat dari aspek penguasaan kawasan dan pemulihan lingkungan, tetapi juga dari sisi perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa setiap langkah penyesuaian operasional tidak mengorbankan hak pekerja.

Pertanyaan besar bagi pemerintah dan RAPP

Pencabutan PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare kini membuka sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara transparan.

Berapa kebutuhan kayu tahunan pabrik RAPP untuk mempertahankan kapasitas produksi normal? Berapa persen pasokan selama ini berasal dari areal PBPH yang dicabut? Apakah perusahaan memiliki pasokan alternatif yang cukup untuk menggantikan kehilangan sumber bahan baku tersebut?

Berapa lama stok kayu yang tersedia dapat menopang produksi? Apakah perusahaan akan menurunkan kapasitas produksi apabila pasokan kayu berkurang? Dan bagaimana dampaknya terhadap karyawan, kontraktor serta masyarakat yang bergantung pada aktivitas industri?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai dampak pencabutan izin terhadap keberlangsungan industri pulp di Riau.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pengelolaan kawasan yang kembali dikuasai negara, termasuk mekanisme pemulihan lingkungan, perlindungan kawasan gambut, kawasan lindung dan habitat satwa liar.

Sementara itu, manajemen RAPP dan APRIL perlu memberikan penjelasan mengenai strategi perusahaan menghadapi pencabutan PBPH, khususnya terkait ketersediaan bahan baku, kelangsungan produksi, investasi, tenaga kerja serta komitmen terhadap perekonomian daerah.

Pencabutan izin 338.536 hektare ini bukan semata persoalan hutan dan konsesi. Keputusan tersebut juga menyentuh persoalan industri, investasi, tenaga kerja, lingkungan dan masa depan ekonomi Kabupaten Pelalawan serta Provinsi Riau.

Pabrik mungkin masih memiliki izin untuk beroperasi. Tetapi, tanpa kepastian pasokan bahan baku yang legal, berkelanjutan dan memadai, keberlangsungan produksi akan menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi RAPP sekaligus pemerintah: memastikan penegakan hukum kehutanan berjalan, lingkungan dipulihkan, tetapi dampak ekonomi dan sosial juga dikelola secara transparan, terukur dan bertanggung jawab. (tim)

Home / news
ANALISIS BERITA
338.536 Hektare Dicabut, Mampukah RAPP Bertahan? Pabrik Pulp Masih Hidup, Pasokan Kayu Jadi Ujian
Editor: Arya Mahendra | Penulis: rico syahputra
Rubrik: news | 20 November 2026 | 14:01:43
338.536 Hektare Dicabut, Mampukah RAPP Bertahan? Pabrik Pulp Masih Hidup, Pasokan Kayu Jadi Ujian
Kawasan industri pulp RAPP di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. (Foto: Istimewa)

PEKANBARU - Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare oleh Kementerian Kehutanan menjadi babak baru dalam pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau. Namun, keputusan tersebut tidak hanya menyangkut penguasaan kawasan hutan, dugaan pelanggaran lingkungan, atau penertiban konsesi. Di balik keputusan itu, tersimpan pertanyaan besar mengenai keberlanjutan industri pulp raksasa yang selama ini menjadi salah satu motor ekonomi di Kabupaten Pelalawan.

Apakah RAPP masih mampu menjalankan operasional pabrik pulp dan produk turunannya di Pangkalan Kerinci jika salah satu basis pengelolaan hutan yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasokan kayu perusahaan dicabut?

Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat industri pulp merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kontinuitas pasokan bahan baku. Pabrik dengan kapasitas produksi jutaan ton per tahun membutuhkan pasokan kayu dalam jumlah besar, terukur, berkelanjutan dan tidak boleh terputus.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) resmi mencabut PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Pencabutan izin dilakukan setelah Satgas PKH menemukan sejumlah dugaan pelanggaran di dalam areal kerja perusahaan, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas 211,54 hektare.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita L.H. Simanjuntak, menegaskan penghentian kegiatan tersebut diumumkan bersamaan dengan pencabutan izin PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026.

Hal itu disampaikan Barita dalam konferensi pers di halaman PT Gemilang Sawit Lestari (GSL), Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Jumat (20/11/2026) siang.

Saat ditanya mengenai nasib karyawan serta dampak ekonomi terhadap daerah akibat penghentian operasional perusahaan, Barita menyebut pemerintah akan menindaklanjutinya melalui proses penertiban dan penyelesaian.

"Yang jelas hari ini diumumkan dihentikan dengan tanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan, kewajiban kepada SDM-nya, dan audit terhadap seluruh konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan," tegas Barita menjawab Pekanbarutv.com.

Satgas PKH juga menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang dinilai berdampak terhadap ancaman habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan PBPH tersebut, seluruh kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal izin yang dicabut dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Namun, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Pabrik Tidak Otomatis Berhenti

Pencabutan izin pengelolaan hutan tidak serta-merta berarti izin industri pulp dan kertas PT RAPP ikut dicabut. Secara hukum dan administrasi, izin pemanfaatan hutan dan izin usaha industri merupakan instrumen perizinan yang berbeda.

Dengan demikian, secara prinsip, pabrik RAPP masih dapat beroperasi selama izin industrinya tetap berlaku, memenuhi ketentuan hukum, serta memperoleh pasokan bahan baku dari sumber yang sah.

Namun, keberadaan izin industri tidak menjamin pabrik dapat beroperasi secara normal apabila pasokan bahan bakunya terganggu. Inilah titik kusial dari pencabutan PBPH seluas 338.536 hektare tersebut.

RAPP merupakan bagian dari APRIL Group, perusahaan industri kehutanan dan pulp yang memiliki fasilitas produksi terintegrasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan laporan keberlanjutan APRIL 2024 yang dihimpun litbang Pekanbarutv.com, kompleks industri Kerinci mengonsumsi lebih dari 15 juta ton kayu dan serat untuk menghasilkan sekitar 3,9 juta ton pulp serta produk turunannya sepanjang 2024.

Sementara itu, kapasitas produksi pulp kompleks industri tersebut dilaporkan mencapai hingga 4 juta ton per tahun.

Besarnya kapasitas produksi itu menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku industri bukan dalam skala kecil. Pasokan kayu menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlangsungan proses produksi.

Ketergantungan Pada Pasokan Kayu

Dalam laporan keberlanjutan dan dokumen operasionalnya, APRIL menjelaskan bahwa bahan baku serat berasal dari perkebunan yang dikelola perusahaan, mitra pemasok, serta pemasok pasar terbuka.

Laporan assurance APRIL mengenai pengelolaan hutan menyebut, pada periode yang dilaporkan, perkebunan perusahaan dan mitra memasok sekitar 77 persen kebutuhan serat pabrik, sementara sisanya berasal dari pemasok pasar terbuka di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sabah, Malaysia, serta pemasok serpih kayu dari Thailand dan Vietnam.

Komposisi pasokan tersebut menjadi gambaran penting untuk melihat bagaimana industri pulp Kerinci mengandalkan jaringan pasokan yang terintegrasi.

Meski demikian, angka tersebut merupakan data dalam dokumen periode sebelumnya dan tidak dapat langsung dianggap sebagai komposisi pasokan terkini setelah pencabutan PBPH 338.536 hektare.

Belum diketahui secara terbuka berapa bagian pasokan kayu yang berasal langsung dari areal PBPH PT RAPP yang kini dicabut, berapa yang berasal dari konsesi mitra, serta berapa yang berasal dari pemasok eksternal.

Jika areal yang dicabut merupakan salah satu sumber utama bahan baku, perusahaan tentu harus melakukan penyesuaian terhadap sistem pasokan kayu.

Penyesuaian tersebut bisa berupa peningkatan pasokan dari konsesi mitra yang masih memiliki izin, pengadaan kayu dari pemasok lain, pemanfaatan stok yang telah dipanen secara legal, hingga pengaturan ulang kapasitas produksi.

Namun, seluruh alternatif tersebut tidak serta-merta dapat menggantikan pasokan dalam jumlah besar tanpa konsekuensi biaya, logistik dan kepastian legalitas.

Risiko Penurunan Produksi Hingga Tekanan Biaya

Dalam industri pulp, pasokan kayu bukan sekadar persoalan ketersediaan bahan baku, melainkan juga menyangkut jarak pengangkutan, kualitas serat, kontinuitas pasokan, biaya logistik dan efisiensi produksi.

Apabila pasokan kayu harus didatangkan dari kawasan yang lebih jauh, perusahaan berpotensi menghadapi peningkatan biaya transportasi.

Jika pasokan pengganti tidak mencukupi kebutuhan pabrik, kapasitas produksi juga berpotensi diturunkan.

Dalam kondisi yang lebih berat, apabila pasokan kayu legal tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum produksi secara berkelanjutan, sebagian fasilitas produksi berpotensi mengalami penghentian sementara atau penyesuaian operasi.

Meski demikian, kemungkinan tersebut masih merupakan skenario risiko, bukan fakta bahwa RAPP akan menghentikan produksi.

Belum terdapat informasi terbuka yang memastikan pencabutan PBPH 338.536 hektare akan menyebabkan pabrik RAPP berhenti beroperasi, mengalami penurunan kapasitas produksi, atau melakukan pengurangan tenaga kerja.

Ribuan Pekerja dan Ekonomi Pelalawan Ikut Dipertaruhkan

Dampak pencabutan izin ini juga berpotensi meluas ke sektor ketenagakerjaan dan ekonomi daerah, terutama apabila gangguan pasokan bahan baku berujung pada penyesuaian produksi.

APRIL merupakan salah satu perusahaan industri terbesar yang beroperasi di Pangkalan Kerinci. Kompleks industri dan aktivitas kehutanan perusahaan telah membentuk ekosistem ekonomi yang melibatkan pekerja, kontraktor, perusahaan transportasi, pemasok, pelaku usaha lokal hingga masyarakat sekitar.

Berdasarkan data perusahaan, jumlah tenaga kerja APRIL pada Desember 2024 mencapai 16.981 orang, termasuk pekerja dari mitra pemasok.

Angka tersebut merupakan jumlah tenaga kerja APRIL secara keseluruhan, termasuk pekerja mitra, bukan jumlah karyawan langsung PT RAPP semata. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jumlah pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat pencabutan PBPH.

Namun, data itu memberikan gambaran mengenai besarnya ekosistem tenaga kerja yang terhubung dengan kegiatan perusahaan.

Di luar karyawan langsung, aktivitas industri pulp juga melibatkan tenaga kerja kontraktor, operator alat berat, pekerja pemanenan, pengangkutan kayu, logistik, pemeliharaan mesin, jasa pendukung, hingga pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas industri di Pangkalan Kerinci.

Apabila terjadi penurunan produksi secara signifikan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh karyawan perusahaan.

Kontraktor, pemasok, sopir angkutan, pekerja harian, usaha makanan, penginapan, perdagangan, hingga sektor jasa di sekitar kawasan industri juga berpotensi merasakan dampaknya.

Bahkan, jika skenario terburuk berupa penghentian operasi pabrik benar-benar terjadi, dampaknya dapat merembet ke perekonomian daerah, penerimaan pajak, aktivitas perdagangan, serta kehidupan sosial masyarakat yang selama ini tumbuh di sekitar kompleks industri.

Namun, penghentian operasi pabrik bukan skenario yang dapat dipastikan saat ini. Dampaknya terhadap tenaga kerja juga bergantung pada apakah perusahaan melakukan penyesuaian produksi, penghentian sementara, restrukturisasi, atau benar-benar menghentikan kegiatan industri.

Jika Perusahaan Berhenti, Pekerja Tidak Boleh Menjadi Korban

Dalam situasi apa pun, pencabutan PBPH tidak otomatis menghapus kewajiban perusahaan terhadap pekerja.

Jika perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja, restrukturisasi, atau bahkan penghentian operasional, hak-hak pekerja tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Persoalan ini menjadi penting karena dampak kebijakan kehutanan tidak seharusnya hanya dilihat dari aspek penguasaan kawasan dan pemulihan lingkungan, tetapi juga dari sisi perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan pemangku kepentingan lainnya perlu memastikan bahwa setiap langkah penyesuaian operasional tidak mengorbankan hak pekerja.

Pertanyaan besar bagi pemerintah dan RAPP

Pencabutan PBPH PT RAPP seluas 338.536 hektare kini membuka sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara transparan.

Berapa kebutuhan kayu tahunan pabrik RAPP untuk mempertahankan kapasitas produksi normal? Berapa persen pasokan selama ini berasal dari areal PBPH yang dicabut? Apakah perusahaan memiliki pasokan alternatif yang cukup untuk menggantikan kehilangan sumber bahan baku tersebut?

Berapa lama stok kayu yang tersedia dapat menopang produksi? Apakah perusahaan akan menurunkan kapasitas produksi apabila pasokan kayu berkurang? Dan bagaimana dampaknya terhadap karyawan, kontraktor serta masyarakat yang bergantung pada aktivitas industri?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memperoleh gambaran faktual mengenai dampak pencabutan izin terhadap keberlangsungan industri pulp di Riau.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pengelolaan kawasan yang kembali dikuasai negara, termasuk mekanisme pemulihan lingkungan, perlindungan kawasan gambut, kawasan lindung dan habitat satwa liar.

Sementara itu, manajemen RAPP dan APRIL perlu memberikan penjelasan mengenai strategi perusahaan menghadapi pencabutan PBPH, khususnya terkait ketersediaan bahan baku, kelangsungan produksi, investasi, tenaga kerja serta komitmen terhadap perekonomian daerah.

Pencabutan izin 338.536 hektare ini bukan semata persoalan hutan dan konsesi. Keputusan tersebut juga menyentuh persoalan industri, investasi, tenaga kerja, lingkungan dan masa depan ekonomi Kabupaten Pelalawan serta Provinsi Riau.

Pabrik mungkin masih memiliki izin untuk beroperasi. Tetapi, tanpa kepastian pasokan bahan baku yang legal, berkelanjutan dan memadai, keberlangsungan produksi akan menjadi tantangan tersendiri.

Di sinilah ujian sesungguhnya bagi RAPP sekaligus pemerintah: memastikan penegakan hukum kehutanan berjalan, lingkungan dipulihkan, tetapi dampak ekonomi dan sosial juga dikelola secara transparan, terukur dan bertanggung jawab. (tim)