PEKANBARUTV
PILIH DAERAH
- Riau
- Pekanbaru
- Kampar
- Kuantan Singingi
- Pelalawan
- Indragiri Hilir
- Indragiri Hulu
- Rokan Hulu
- Rokan Hilir
- Dumai
- Bengkalis
- Meranti
- Siak
Informasi PekanbaruTV
PEKANBARU-Persoalan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Provinsi Riau masih menjadi tantangan bagi jajaran pemasyarakatan. Tingkat overkapasitas di seluruh wilayah Riau mencapai 235 persen, dengan jumlah penghuni lebih dari 17 ribu orang.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau, Rudy Fernando Sianturi, mengatakan jumlah penghuni tersebut jauh melampaui kapasitas daya tampung lapas dan rutan yang tersedia.
Saat ini, Riau memiliki 18 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang terdiri dari 11 lapas, lima rutan, dan dua balai pemasyarakatan (Bapas). Total kapasitas hunian hanya sekitar 7.000 orang, sementara jumlah penghuninya mencapai 17.011 orang.
"Untuk penghuninya semua sekarang 17.011 orang," kata Rudy saat upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 di lapangan upacara Lapas Narkotika, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).

Menurut Rudy, kondisi kepadatan paling tinggi terjadi di Lapas Teluk Kuantan. Tingkat kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tersebut bahkan mencapai 500 persen.
Kondisi tersebut membuat jajaran pemasyarakatan perlu mencari sejumlah langkah untuk mengurangi kepadatan hunian. Salah satunya melalui pemindahan warga binaan ke unit pemasyarakatan lain.
Selain pemindahan, Kanwil Ditjenpas Riau juga berupaya mempercepat pemberian hak integrasi bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan. Hak tersebut meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, hingga pemberian remisi.
Rudy mengatakan pembangunan lapas baru juga menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan karena membutuhkan dukungan anggaran negara.
"Solusinya kita ada juga pemindahan. Kemudian mempercepat pemberian hak integrasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan mempercepat mengusulkan pemberian remisi," ujarnya.
Di sisi lain, Rudy menyebut terdapat rencana program pembinaan warga binaan di sebuah pulau yang dikaitkan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Melalui program tersebut, warga binaan nantinya diarahkan untuk bekerja dalam kegiatan produktif yang mendukung ketahanan pangan, baik di sektor pertanian maupun peternakan.
Program tersebut disebut sebagai salah satu alternatif pembinaan bagi warga binaan sekaligus mendukung kegiatan produktif di sektor pangan.(*)





PEKANBARU-Persoalan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di Provinsi Riau masih menjadi tantangan bagi jajaran pemasyarakatan. Tingkat overkapasitas di seluruh wilayah Riau mencapai 235 persen, dengan jumlah penghuni lebih dari 17 ribu orang.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Riau, Rudy Fernando Sianturi, mengatakan jumlah penghuni tersebut jauh melampaui kapasitas daya tampung lapas dan rutan yang tersedia.
Saat ini, Riau memiliki 18 unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang terdiri dari 11 lapas, lima rutan, dan dua balai pemasyarakatan (Bapas). Total kapasitas hunian hanya sekitar 7.000 orang, sementara jumlah penghuninya mencapai 17.011 orang.
"Untuk penghuninya semua sekarang 17.011 orang," kata Rudy saat upacara peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 di lapangan upacara Lapas Narkotika, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
Menurut Rudy, kondisi kepadatan paling tinggi terjadi di Lapas Teluk Kuantan. Tingkat kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan tersebut bahkan mencapai 500 persen.
Kondisi tersebut membuat jajaran pemasyarakatan perlu mencari sejumlah langkah untuk mengurangi kepadatan hunian. Salah satunya melalui pemindahan warga binaan ke unit pemasyarakatan lain.
Selain pemindahan, Kanwil Ditjenpas Riau juga berupaya mempercepat pemberian hak integrasi bagi warga binaan yang memenuhi persyaratan. Hak tersebut meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, hingga pemberian remisi.
Rudy mengatakan pembangunan lapas baru juga menjadi salah satu persoalan yang perlu dipertimbangkan karena membutuhkan dukungan anggaran negara.
"Solusinya kita ada juga pemindahan. Kemudian mempercepat pemberian hak integrasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan mempercepat mengusulkan pemberian remisi," ujarnya.
Di sisi lain, Rudy menyebut terdapat rencana program pembinaan warga binaan di sebuah pulau yang dikaitkan dengan program Presiden Prabowo Subianto. Melalui program tersebut, warga binaan nantinya diarahkan untuk bekerja dalam kegiatan produktif yang mendukung ketahanan pangan, baik di sektor pertanian maupun peternakan.
Program tersebut disebut sebagai salah satu alternatif pembinaan bagi warga binaan sekaligus mendukung kegiatan produktif di sektor pangan.(*)