DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, tengah menggodok dua Rancangan Peraturan Daerah strategis yang salah satunya mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU. Regulasi ini didorong untuk menata penyaluran CSR perusahaan agar berjalan lebih terkoordinasi melalui satu pintu, transparan, dan tepat sasaran. DPRD menilai selama ini program CSR masih belum terkoordinasi secara optimal sehingga manfaatnya belum merata di tengah masyarakat. Melalui aturan baru ini, kontribusi perusahaan diharapkan dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan, fasilitas umum, kegiatan sosial, hingga pembangunan daerah.
