Komisi II DPRD Provinsi Riau menyoroti ketidakjelasan status sejumlah lahan masyarakat di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yang terdampak SK 59 SKK Migas. Sejumlah lahan disebut telah memiliki sertifikat masyarakat dan bahkan telah berdiri ruko, namun masih tercatat sebagai barang milik negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DPRD Riau akan meminta peta terbaru wilayah kerja serta aset PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu Rokan untuk memastikan status lahan dan aset tersebut.
