Sengketa lahan di kawasan Meranti Pandak, Pekanbaru, hingga kini belum menemukan titik terang. Komisi I DPRD Kota Pekanbaru berencana memanggil Kanwil BPN Riau untuk mengklarifikasi warkah HGB Nomor 444 yang menjadi dasar riwayat sertifikat lahan milik PT Kaluku Permai Wood Industries.
Dalam RDP, BPN memaparkan bahwa HGB Nomor 444 diperbarui menjadi HGB Nomor 135 pada 2010 dengan luas 13.525 meter persegi dan masih berlaku hingga 27 Juli 2030. Namun, riwayat penerbitan sertifikat, perbedaan luas lahan, serta dokumen kepemilikan masih menjadi persoalan yang perlu ditelusuri.
DPRD Pekanbaru berharap pemanggilan BPN Riau dapat membuka kejelasan riwayat pertanahan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa.
