PEKANBARU – Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menginstruksikan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau untuk lebih aktif melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi infrastruktur di seluruh daerah. Ia menegaskan bahwa kepala UPT maupun pejabat teknis tidak boleh hanya mengandalkan laporan, tetapi harus turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Arahan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, Rabu (10/6/2026). Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara langsung akan mempercepat identifikasi kerusakan sekaligus memastikan langkah perbaikan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai keberadaan pejabat di lapangan menjadi kunci untuk mengetahui kondisi riil jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan terukur.
"Saya minta Kadis PUPR dan seluruh kepala UPT lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jangan hanya menerima laporan, tetapi pastikan sendiri kondisi di lapangan agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran," tegas SF Hariyanto.
Menurutnya, pola kerja yang responsif sangat dibutuhkan agar berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur tidak berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, harus mampu bergerak cepat dalam mengambil langkah perbaikan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah-daerah.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, menyatakan kesiapan pihaknya menjalankan arahan tersebut. Ia memastikan seluruh jajaran PUPR akan memperkuat koordinasi dengan UPT di daerah guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan percepatan penanganan berbagai persoalan infrastruktur.
Menurut Zulfahmi, pemantauan rutin di lapangan menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu, hasil pengawasan juga akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas perbaikan dan pemeliharaan.
"Kami siap melaksanakan arahan Bapak Plt Gubernur untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan setiap laporan maupun keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pengawasan yang optimal akan membantu kami dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh UPT akan didorong untuk meningkatkan responsivitas terhadap berbagai kerusakan maupun kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)
Sumber: Mediacenter Riau
PEKANBARU – Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menginstruksikan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau untuk lebih aktif melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi infrastruktur di seluruh daerah. Ia menegaskan bahwa kepala UPT maupun pejabat teknis tidak boleh hanya mengandalkan laporan, tetapi harus turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Arahan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, Rabu (10/6/2026). Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara langsung akan mempercepat identifikasi kerusakan sekaligus memastikan langkah perbaikan dapat segera dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai keberadaan pejabat di lapangan menjadi kunci untuk mengetahui kondisi riil jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan terukur.
"Saya minta Kadis PUPR dan seluruh kepala UPT lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jangan hanya menerima laporan, tetapi pastikan sendiri kondisi di lapangan agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran," tegas SF Hariyanto.
Menurutnya, pola kerja yang responsif sangat dibutuhkan agar berbagai keluhan masyarakat terkait infrastruktur tidak berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, harus mampu bergerak cepat dalam mengambil langkah perbaikan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah-daerah.
Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Zulfahmi, menyatakan kesiapan pihaknya menjalankan arahan tersebut. Ia memastikan seluruh jajaran PUPR akan memperkuat koordinasi dengan UPT di daerah guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan percepatan penanganan berbagai persoalan infrastruktur.
Menurut Zulfahmi, pemantauan rutin di lapangan menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu, hasil pengawasan juga akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas perbaikan dan pemeliharaan.
"Kami siap melaksanakan arahan Bapak Plt Gubernur untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan setiap laporan maupun keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Pengawasan yang optimal akan membantu kami dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh UPT akan didorong untuk meningkatkan responsivitas terhadap berbagai kerusakan maupun kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (**)
Sumber: Mediacenter Riau