PEKANBARU-Sebanyak 4.037 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Berdampak Reguler Gelombang II Universitas Riau (Unri) Tahun 2026 mendapat tugas tambahan dari Pemerintah Provinsi Riau. Selain menjalankan pengabdian di masyarakat, mereka diminta ikut menyosialisasikan empat program strategis yang dinilai penting bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto saat melepas ribuan mahasiswa Kukerta Unri yang akan diterjunkan ke berbagai kabupaten dan kota di Riau, Kamis (18/6/2026).
Empat isu yang menjadi fokus sosialisasi meliputi akses layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, perlindungan sosial bagi pekerja rentan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pada bidang kesehatan, SF Hariyanto meminta mahasiswa membantu menyampaikan informasi bahwa masyarakat tidak perlu lagi khawatir berobat karena alasan biaya. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mencapai status UHC Prioritas yang memungkinkan peserta BPJS Kesehatan memperoleh layanan kesehatan dengan lebih mudah.
Ia menjelaskan, warga yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara bagi masyarakat yang belum terdaftar, pemerintah telah menyiapkan mekanisme percepatan aktivasi kepesertaan.
"Mahasiswa harus membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa," ujarnya.
Selain sektor kesehatan, mahasiswa juga diminta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Pemerintah Provinsi Riau pada tahun ini menargetkan sebanyak 11.666 pekerja rentan, terutama buruh perkebunan, masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga pekerja.
Di sisi lain, ancaman bencana Karhutla juga menjadi perhatian pemerintah. SF Hariyanto mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal, datang lebih awal, dan berlangsung lebih lama akibat potensi fenomena El Nino.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Karena itu, pemerintah telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
Menghadapi situasi tersebut, mahasiswa Kukerta diminta berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat. Mereka diharapkan ikut mengingatkan warga tentang bahaya membuka lahan dengan cara membakar yang dapat memicu kebakaran dan menimbulkan dampak lingkungan maupun kesehatan.
"Saya berharap para peserta Kukerta Unri dapat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan di daerah penugasan masing-masing. Sampaikan kepada masyarakat bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan lagi pilihan yang bijak," kata SF Hariyanto.
Selain isu kesehatan dan lingkungan, mahasiswa juga diminta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini menjadi program nasional pemerintah. Menurut SF Hariyanto, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap.
Ia berharap mahasiswa dapat membantu memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di masa mendatang.
Data yang akurat, kata dia, akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam sektor ekonomi, investasi, maupun pemberdayaan masyarakat.
SF Hariyanto menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Karena itu, keberadaan ribuan mahasiswa Kukerta Unri dinilai menjadi modal besar dalam membantu menyebarluaskan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
"Dengan jumlah yang besar dan tersebar di berbagai daerah, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk membantu pembangunan. Kami berharap ilmu yang dimiliki dapat diterapkan langsung dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tukasnya. (mcr)
PEKANBARU-Sebanyak 4.037 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Berdampak Reguler Gelombang II Universitas Riau (Unri) Tahun 2026 mendapat tugas tambahan dari Pemerintah Provinsi Riau. Selain menjalankan pengabdian di masyarakat, mereka diminta ikut menyosialisasikan empat program strategis yang dinilai penting bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto saat melepas ribuan mahasiswa Kukerta Unri yang akan diterjunkan ke berbagai kabupaten dan kota di Riau, Kamis (18/6/2026).
Empat isu yang menjadi fokus sosialisasi meliputi akses layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, perlindungan sosial bagi pekerja rentan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Pada bidang kesehatan, SF Hariyanto meminta mahasiswa membantu menyampaikan informasi bahwa masyarakat tidak perlu lagi khawatir berobat karena alasan biaya. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau telah mencapai status UHC Prioritas yang memungkinkan peserta BPJS Kesehatan memperoleh layanan kesehatan dengan lebih mudah.
Ia menjelaskan, warga yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara bagi masyarakat yang belum terdaftar, pemerintah telah menyiapkan mekanisme percepatan aktivasi kepesertaan.
"Mahasiswa harus membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa," ujarnya.
Selain sektor kesehatan, mahasiswa juga diminta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Pemerintah Provinsi Riau pada tahun ini menargetkan sebanyak 11.666 pekerja rentan, terutama buruh perkebunan, masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan keluarga pekerja.
Di sisi lain, ancaman bencana Karhutla juga menjadi perhatian pemerintah. SF Hariyanto mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal, datang lebih awal, dan berlangsung lebih lama akibat potensi fenomena El Nino.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Riau. Karena itu, pemerintah telah menetapkan status siaga darurat Karhutla sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
Menghadapi situasi tersebut, mahasiswa Kukerta diminta berperan sebagai agen edukasi di tengah masyarakat. Mereka diharapkan ikut mengingatkan warga tentang bahaya membuka lahan dengan cara membakar yang dapat memicu kebakaran dan menimbulkan dampak lingkungan maupun kesehatan.
"Saya berharap para peserta Kukerta Unri dapat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan di daerah penugasan masing-masing. Sampaikan kepada masyarakat bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan lagi pilihan yang bijak," kata SF Hariyanto.
Selain isu kesehatan dan lingkungan, mahasiswa juga diminta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini menjadi program nasional pemerintah. Menurut SF Hariyanto, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang benar dan lengkap.
Ia berharap mahasiswa dapat membantu memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya sensus sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan program ekonomi di masa mendatang.
Data yang akurat, kata dia, akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam sektor ekonomi, investasi, maupun pemberdayaan masyarakat.
SF Hariyanto menegaskan, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Karena itu, keberadaan ribuan mahasiswa Kukerta Unri dinilai menjadi modal besar dalam membantu menyebarluaskan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap berbagai program prioritas pemerintah.
"Dengan jumlah yang besar dan tersebar di berbagai daerah, mahasiswa memiliki posisi strategis untuk membantu pembangunan. Kami berharap ilmu yang dimiliki dapat diterapkan langsung dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tukasnya. (mcr)