JAKARTA– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan BBM kompensasi melalui penandatanganan kesepakatan bersama di Jakarta, Jumat (19/6/2026). Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebocoran distribusi energi sekaligus memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Aula Cendrawasih Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan.
Kerja sama ini berfokus pada pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi di seluruh wilayah Riau.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Riau dan BPH Migas berupaya memperkuat pengawasan terhadap distribusi energi yang selama ini menjadi perhatian pemerintah karena masih berpotensi terjadi penyimpangan di lapangan.
Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi distribusi energi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan regulator sektor hilir migas.
Pemerintah menilai pengawasan yang lebih terintegrasi akan membantu memastikan setiap liter BBM subsidi tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan distribusi akan dilakukan secara berkala guna meminimalkan potensi penyalahgunaan maupun praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, yang turut mendampingi penandatanganan kesepakatan tersebut mengatakan pihaknya mendukung penuh implementasi kerja sama di sektor hilir migas daerah.
Menurut Ninno, kepastian distribusi energi memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas aktivitas ekonomi dan iklim usaha di daerah.
"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat," ujar Ninno.
Bagi masyarakat, kerja sama ini menjadi penting karena menyangkut akses terhadap BBM subsidi yang merupakan kebutuhan vital bagi sektor transportasi, usaha kecil, perikanan, hingga pertanian.
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat tata kelola distribusi energi di Riau sehingga manfaat subsidi yang berasal dari anggaran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.
Ke depan, Pemprov Riau dan BPH Migas akan terus memperkuat koordinasi dalam pengawasan distribusi energi guna menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi di daerah. (mcr)
JAKARTA– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan BBM kompensasi melalui penandatanganan kesepakatan bersama di Jakarta, Jumat (19/6/2026). Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebocoran distribusi energi sekaligus memastikan subsidi negara tepat sasaran.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Aula Cendrawasih Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan.
Kerja sama ini berfokus pada pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi di seluruh wilayah Riau.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Riau dan BPH Migas berupaya memperkuat pengawasan terhadap distribusi energi yang selama ini menjadi perhatian pemerintah karena masih berpotensi terjadi penyimpangan di lapangan.
Selain itu, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi distribusi energi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan regulator sektor hilir migas.
Pemerintah menilai pengawasan yang lebih terintegrasi akan membantu memastikan setiap liter BBM subsidi tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan distribusi akan dilakukan secara berkala guna meminimalkan potensi penyalahgunaan maupun praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, yang turut mendampingi penandatanganan kesepakatan tersebut mengatakan pihaknya mendukung penuh implementasi kerja sama di sektor hilir migas daerah.
Menurut Ninno, kepastian distribusi energi memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas aktivitas ekonomi dan iklim usaha di daerah.
"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat," ujar Ninno.
Bagi masyarakat, kerja sama ini menjadi penting karena menyangkut akses terhadap BBM subsidi yang merupakan kebutuhan vital bagi sektor transportasi, usaha kecil, perikanan, hingga pertanian.
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat tata kelola distribusi energi di Riau sehingga manfaat subsidi yang berasal dari anggaran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.
Ke depan, Pemprov Riau dan BPH Migas akan terus memperkuat koordinasi dalam pengawasan distribusi energi guna menjaga ketersediaan dan ketepatan sasaran penyaluran BBM subsidi di daerah. (mcr)