PekanbaruTV
logo
● Polres Siak Amankan Wanita 26 Tahun, 'Jajakan' Gadis Muda Rp1, 5 Juta Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pilkades Serentak di 43 Desa di Pelalawan Berjalan Kondusif. Berikut Nama-nama K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Pemprov Riau Perkuat Koperasi untuk Reforma Agraria Sawit, Sengketa Lahan Jadi K Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Rupiah Menguat Usai BI Rate Naik Jadi 6 Persen, IHSG Justru Babak Belur Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Kejati Riau Raih Juara I Pengelola Media Sosial Terbaik Tingkat Nasional 2026 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Plt. Gubri Bidik Beasiswa China, Peluang Mahasiswa Riau Kuliah ke Luar Negeri Te Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Polda Riau Bongkar Produksi Pupuk Palsu 9,7 Ton di Rohul, Pelaku Raup Untung Rp8 Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi ● Seminar Reforma Agraria: Kemenkop Dorong Petani Sawit di Riau Kelola Lahan Lewat Menyajikan Fakta, Bukan Sensasi
HOME / Lingkungan / Jakarta
Kemendagri Evaluasi Regulasi Daerah untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
Kondisi Hutan Dumai yang terbakar awal Tahun ini (ft:kompas.com)
Kemendagri Evaluasi Regulasi Daerah untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
Editor: Ridho Haztil | Penulis: raka sagara
Rubrik: lingkungan | 1 Oktober 2026 | 20:11:10

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengevaluasi berbagai aturan yang berlaku di daerah. Penyesuaian regulasi dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan ketentuan nasional dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kemendagri tidak hanya mengecek keberadaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, tetapi juga menelaah substansi aturan agar tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai pencegahan karhutla.

Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri, Danang Putra, dukutip dari Antara, mengatakan proses evaluasi membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Peninjauan mencakup sejumlah aspek, mulai dari penerapan kearifan lokal, persyaratan teknis pembukaan lahan, pengendalian kawasan gambut hingga mekanisme pengawasan.

"Ini merupakan proses yang cukup panjang dan perlu koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait harmonisasi, review, dan evaluasinya," kata Danang dalam konferensi pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

iklan-view

Hingga 1 Oktober 2026, evaluasi telah dilakukan di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi telah menerbitkan instruksi gubernur kepada bupati dan wali kota. Instruksi tersebut menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta mengatur penerapan kearifan lokal melalui proses verifikasi dan pengawasan.

Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah menerbitkan maklumat bersama dan surat edaran untuk memperkuat pencegahan pembakaran lahan. Sejumlah regulasi kabupaten juga masuk tahap harmonisasi, termasuk aturan di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan yang disepakati untuk dicabut.

Di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi menerbitkan surat edaran pada 24 September 2026 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota. Surat tersebut kembali menegaskan larangan pembukaan lahan dengan membakar sekaligus memperketat mekanisme verifikasi dan pengawasan.

Danang mengatakan penyesuaian regulasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Jika sebuah aturan dicabut, pemerintah daerah harus memastikan telah tersedia ketentuan pengganti yang sesuai dengan aturan nasional.

Ia menegaskan keberadaan regulasi harus diikuti pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengutamakan langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi.

"Pencegahan adalah yang utama," ujarnya.

Kemendagri juga tetap memberikan ruang bagi penerapan kearifan lokal sepanjang memenuhi ketentuan hukum, melalui proses verifikasi dan berada dalam pengawasan pemerintah daerah.(*)

Home / lingkungan / Jakarta
Kemendagri Evaluasi Regulasi Daerah untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
Editor: Ridho Haztil | Penulis: raka sagara
Rubrik: lingkungan | 1 Oktober 2026 | 20:11:10
Kemendagri Evaluasi Regulasi Daerah untuk Perkuat Pencegahan Karhutla
Kondisi Hutan Dumai yang terbakar awal Tahun ini (ft:kompas.com)

JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengevaluasi berbagai aturan yang berlaku di daerah. Penyesuaian regulasi dilakukan agar kebijakan pemerintah daerah sejalan dengan ketentuan nasional dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kemendagri tidak hanya mengecek keberadaan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, tetapi juga menelaah substansi aturan agar tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai pencegahan karhutla.

Kasubdit Taops dan Kebakaran Kemendagri, Danang Putra, dukutip dari Antara, mengatakan proses evaluasi membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Peninjauan mencakup sejumlah aspek, mulai dari penerapan kearifan lokal, persyaratan teknis pembukaan lahan, pengendalian kawasan gambut hingga mekanisme pengawasan.

"Ini merupakan proses yang cukup panjang dan perlu koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait harmonisasi, review, dan evaluasinya," kata Danang dalam konferensi pers Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla di Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Hingga 1 Oktober 2026, evaluasi telah dilakukan di tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi telah menerbitkan instruksi gubernur kepada bupati dan wali kota. Instruksi tersebut menegaskan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta mengatur penerapan kearifan lokal melalui proses verifikasi dan pengawasan.

Sementara di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah menerbitkan maklumat bersama dan surat edaran untuk memperkuat pencegahan pembakaran lahan. Sejumlah regulasi kabupaten juga masuk tahap harmonisasi, termasuk aturan di Kabupaten Pulang Pisau dan Katingan yang disepakati untuk dicabut.

Di Sumatera Selatan, pemerintah provinsi menerbitkan surat edaran pada 24 September 2026 yang ditujukan kepada bupati dan wali kota. Surat tersebut kembali menegaskan larangan pembukaan lahan dengan membakar sekaligus memperketat mekanisme verifikasi dan pengawasan.

Danang mengatakan penyesuaian regulasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Jika sebuah aturan dicabut, pemerintah daerah harus memastikan telah tersedia ketentuan pengganti yang sesuai dengan aturan nasional.

Ia menegaskan keberadaan regulasi harus diikuti pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengutamakan langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi.

"Pencegahan adalah yang utama," ujarnya.

Kemendagri juga tetap memberikan ruang bagi penerapan kearifan lokal sepanjang memenuhi ketentuan hukum, melalui proses verifikasi dan berada dalam pengawasan pemerintah daerah.(*)